Menlu ASEAN Dorong Tindakan yang Lebih Keras pada Myanmar

PHNOM PENH - Malaysia akan memimpin dorongan untuk tindakan lebih keras terhadap Myanmar , ketika blok regional Menteri Luar Negeri ASEAN bertemu minggu ini. Belakangan, kemarahan memuncak pada junta militer untuk menghalangi upaya resolusi krisis.

Sepuluh negara anggota ASEAN - yang sejauh ini telah mempelopori upaya diplomatik yang sia-sia untuk memulihkan perdamaian - pekan lalu mengutuk eksekusi empat tahanan oleh junta.



Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari tahun lalu dan jumlah korban tewas dari tindakan brutal militer terhadap perbedaan pendapat telah melewati 2.100, menurut kelompok pemantau lokal.

Pertemuan para menteri di Phnom Penh, yang dimulai pada Rabu (3/8/2022), diperkirakan akan menyesali kurangnya kemajuan dalam rencana “konsensus lima poin” ASEAN, yang disepakati pada April tahun lalu, yang menyerukan diakhirinya segera kekerasan dan dialog antara junta dan lawan kudeta.

“Selain menyuarakan “keprihatinan mendalam” tentang perkembangan terakhir dan menyerukan untuk menahan diri, para menteri juga akan menuntut tindakan nyata untuk secara efektif dan sepenuhnya menerapkan Konsensus Lima Poin,” menurut rancangan komunike yang diperoleh AFP.

Setelah lebih dari satu tahun tidak ada kemajuan dalam rencana tersebut, Malaysia akan menghadirkan kerangka kerja untuk implementasinya, bahkan ketika para kritikus mencemooh ASEAN sebagai toko omong kosong.



“Elemen kunci dari kerangka kerja adalah harus ada permainan akhir. Anda harus memiliki permainan akhir. Apa hasil akhir dari konsensus lima poin?” Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan.

Di dalam blok tersebut, rasa frustrasi meningkat setelah junta Myanmar melanjutkan eksekusi pertamanya dalam beberapa dasawarsa, meskipun ada permintaan pribadi dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. "Ini menunjukkan junta mengolok-olok (rencana konsensus)," tulis Saifuddin dalam artikel surat kabar akhir pekan.