Komentar PBB Soal Tuduhan Rusia Curi Gandum Ukraina

NEW YORK - Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB tidak dapat memverifikasi tuduhan yang diajukan Kiev bahwa Moskow "mencuri" dan mengekspor gandum Ukraina.

Ditanya tentang klaim seorang reporter selama jumpa pers pada Selasa, Dujarric mengatakan kantor Sekretaris Jenderal PBB maupun Program Pangan Dunia PBB (WFP) memiliki informasi yang kredibel tentang masalah tersebut.

“Kami telah melihat laporan media baru-baru ini, kami sedang berbicara dengan rekan-rekan kami di WFP. Mereka tidak memiliki cara untuk memverifikasi tuduhan ini,” ujar dia.



Dia menjelaskan, “Saya pikir WFP, seperti yang kita semua miliki, telah mengadvokasi pergerakan bebas makanan dari Laut Hitam untuk memastikan kebutuhan orang-orang di seluruh dunia terpenuhi.”



Ukraina telah berulang kali menuduh Moskow "mencuri" persediaan gandumnya di tengah perang yang pecah pada akhir Februari.



Baru-baru ini, tuduhan seperti itu dilontarkan ke Rusia oleh Duta Besar Ukraina untuk Turki, Vasyl Bodnar.

“Rusia tanpa malu-malu mencuri gandum Ukraina dan mengirimkannya ke luar negeri dari Krimea, termasuk ke Turki,” papar Bodnar pada Jumat.

Dia menambahkan bahwa Kiev meminta Ankara “membantu menyelesaikan masalah tersebut.”

Ukraina dan negara-negara Barat sama-sama telah berulang kali menuduh Moskow menghambat ekspor biji-bijian dengan memblokir pelabuhan Laut Hitam Ukraina, yang merupakan pusat perdagangan utama Odessa.

Rusia, bagaimanapun, telah menolak klaim tersebut, mempertahankan kesiapannya memastikan perjalanan yang aman bagi kapal pengangkut biji-bijian dari pelabuhan.

“Gangguan aliran biji-bijian berasal dari tindakan Kiev sendiri dan ranjau ekstensif garis pantai oleh militer Ukraina,” ujar Moskow.

Rusia menyerang negara tetangga itu menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.