Mantan Presiden Yanukovych: Ukraina Berisiko Gabungkan Negaranya dengan Polandia

KIEV - Ukraina menghadapi kehilangan kedaulatannya dan berpotensi merger dengan Polandia. Peringatan itu diungkapkan mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych.

Mantan presiden yang digulingkan dalam kudeta Maidan 2014 itu merilis pidato panjang pada Jumat di mana dia berbagi pemikirannya tentang akar gejolak yang sedang berlangsung dan potensi nasib negara itu.

“Peran Ukraina saat ini sebagai instrumen melawan Rusia telah digariskan Barat jauh sebelum konflik antara Moskow dan Kiev pecah pada akhir Februari,” papar mantan presiden itu.



“Pada tahun 2014, Ukraina ditunjuk negara-negara Barat tertentu sebagai wilayah di mana pelemahan total Rusia harus dimulai. Tepatnya sebagai wilayah, dan bukan sebagai negara merdeka, bukan sebagai orang yang ingin hidup damai dengan semua tetangganya, tidak termasuk Rusia,” ujar Yanukovych.



“Konflik yang terjadi saat ini bisa berakibat fatal bagi negara,” papar dia.



“Ukraina berisiko tidak hanya kehilangan wilayah yang luas di selatan dan timurnya tetapi juga penghancuran total kedaulatannya,” ujar Yanukovych.

Ancaman itu tidak hanya berasal dari konflik militer itu sendiri tetapi juga upaya pihak berwenang Ukraina untuk menyesuaikan diri dengan tetangga barat negara itu, Polandia.

Awal bulan ini, Presiden Polandia Andrzej Duda dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan harapan bahwa kedua negara akan “tidak lagi memiliki perbatasan” di antara mereka.

Kiev mengumumkan rencana untuk memberikan status hukum khusus kepada warga negara Polandia.

“Penguatan hubungan tidak akan membawa impian Eropa yang diklaim Ukraina lebih dekat, melainkan terancam merger dengan Polandia,” ungkap Yanukovych.

Menurut dia, pemulihan hubungan situasional yang sedang berlangsung dengan Polandia mengancam situasi di mana Ukraina mungkin terpaksa secara de-facto bergabung dengannya.

Rusia menyerang negara tetangga itu menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.