Hakim Tolak Permintaan Trump, Buku John Bolton Boleh Terbit
Minggu, 21 Juni 2020 - 14:38 WIB
loading...
Hakim menolak perminataan Presiden AS Donald Trump untuk memblokir penerbitan buku John Bolton. Foto/Nation Thailand
A
A
A
WASHINGTON - Seorang hakim Amerika Serikat (AS) menolak permintaan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memblokir penerbitan buku mantan penasihat kemanan nasional John Bolton.
"Sementara tindakan sepihak Bolton menimbulkan keprihatinan keamanan nasional yang besar, pemerintah belum menetapkan bahwa perintah pengadilan merupakan upaya yang tepat," kata Hakim Distrik A. Royce Lamberth dalam keputusannya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (21/6/2020).
Pemerintah AS telah meminta perintah penahanan sementara dan perintah awal terhadap publikasi dari buku “The Room Where It Happened: A White House Memoir.” Buku itu dinilai sarat dengan informasi rahasia dan mengancam keamanan nasional. (Baca: AS Gugat Bolton, Cegah Buku Mantan Penasehat Keamanan Trump Terbit )
Buku itu, yang dijadwalkan akan diluncurkan pada hari Selasa, sudah ada di tangan organisasi media.
“Terdakwa Bolton telah berjudi dengan keamanan nasional Amerika Serikat. Dia telah mengekspos negaranya untuk dilukai dan dirinya sendiri terhadap pertanggungjawaban perdata (dan berpotensi pidana),” tulis hakim.
Namun hakim mengatakan perintah pemblokiran akan terlambat untuk membendung bahaya. "Dengan ratusan ribu salinan di seluruh dunia - banyak di ruang redaksi - kerusakan telah terjadi," kata Lamberth.
Lamberth juga mengatakan Bolton telah bertindak secara sepihak dengan melanjutkan penerbitan tanpa menunggu tinjauan pra-publikasi oleh pemerintah.
Sebuah gugatan perdata terhadap Bolton yang berupaya memaksanya untuk memberi Amerika Serikat hak atas semua keuntungan dari buku itu terpaksa ditunda.
Penerbit Simon & Schuster dan pengacara Bolton Charles Cooper menyambut baik keputusan itu.
"Namun, dengan hormat kami mengambil masalah, dengan kesimpulan awal Pengadilan pada tahap awal kasus ini bahwa Duta Besar Bolton tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban prapublikasi kontraknya kepada pemerintah," kata Cooper dalam sebuah pernyataan.
Berbicara kepada wartawan ketika ia meninggalkan Gedung Putih untuk terbang ke kampanye di Oklahoma, Trump sekali lagi menuduh Bolton telah merilis informasi rahasia dan memuji teguran hakim Bolton sebagai "putusan yang hebat."
"Hakim itu sangat kuat dalam pernyataannya tentang informasi rahasia dan sangat kuat juga pada kenyataan bahwa negara akan mendapatkan uang, uang yang ia hasilkan,” ujar Trump.
"Apa pun yang dia hasilkan, dia akan memberi kembali," imbuhnya.
Dalam wawancara kemudian dengan Fox News Channel, Trump menyebut apa yang dilakukan Bolton “pengkhianatan.”
"Dia harus masuk penjara karena itu selama bertahun-tahun," katanya.
Buku Bolton telah menarik perhatian luas karena penggambarannya tentang Trump. Bolton menyebut Trump memohon bantuan kepada Presiden China Xi Jinping untuk memenangkan pemilihan tahun 2020, dan merinci dugaan ketidakwajaran yang tidak dibahas dalam persidangan pemakzulan Trump. (Baca: Bolton: Trump Minta Bantuan Presiden China agar Menang Pilpres 2020 )
Trump mencopot Bolton, seorang hawkish dalam kebijakan luar negeri, September lalu setelah 17 bulan menjabat sebagai penasihat keamanan nasional.
"Sementara tindakan sepihak Bolton menimbulkan keprihatinan keamanan nasional yang besar, pemerintah belum menetapkan bahwa perintah pengadilan merupakan upaya yang tepat," kata Hakim Distrik A. Royce Lamberth dalam keputusannya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (21/6/2020).
Pemerintah AS telah meminta perintah penahanan sementara dan perintah awal terhadap publikasi dari buku “The Room Where It Happened: A White House Memoir.” Buku itu dinilai sarat dengan informasi rahasia dan mengancam keamanan nasional. (Baca: AS Gugat Bolton, Cegah Buku Mantan Penasehat Keamanan Trump Terbit )
Buku itu, yang dijadwalkan akan diluncurkan pada hari Selasa, sudah ada di tangan organisasi media.
“Terdakwa Bolton telah berjudi dengan keamanan nasional Amerika Serikat. Dia telah mengekspos negaranya untuk dilukai dan dirinya sendiri terhadap pertanggungjawaban perdata (dan berpotensi pidana),” tulis hakim.
Namun hakim mengatakan perintah pemblokiran akan terlambat untuk membendung bahaya. "Dengan ratusan ribu salinan di seluruh dunia - banyak di ruang redaksi - kerusakan telah terjadi," kata Lamberth.
Lamberth juga mengatakan Bolton telah bertindak secara sepihak dengan melanjutkan penerbitan tanpa menunggu tinjauan pra-publikasi oleh pemerintah.
Sebuah gugatan perdata terhadap Bolton yang berupaya memaksanya untuk memberi Amerika Serikat hak atas semua keuntungan dari buku itu terpaksa ditunda.
Penerbit Simon & Schuster dan pengacara Bolton Charles Cooper menyambut baik keputusan itu.
"Namun, dengan hormat kami mengambil masalah, dengan kesimpulan awal Pengadilan pada tahap awal kasus ini bahwa Duta Besar Bolton tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban prapublikasi kontraknya kepada pemerintah," kata Cooper dalam sebuah pernyataan.
Berbicara kepada wartawan ketika ia meninggalkan Gedung Putih untuk terbang ke kampanye di Oklahoma, Trump sekali lagi menuduh Bolton telah merilis informasi rahasia dan memuji teguran hakim Bolton sebagai "putusan yang hebat."
"Hakim itu sangat kuat dalam pernyataannya tentang informasi rahasia dan sangat kuat juga pada kenyataan bahwa negara akan mendapatkan uang, uang yang ia hasilkan,” ujar Trump.
"Apa pun yang dia hasilkan, dia akan memberi kembali," imbuhnya.
Dalam wawancara kemudian dengan Fox News Channel, Trump menyebut apa yang dilakukan Bolton “pengkhianatan.”
"Dia harus masuk penjara karena itu selama bertahun-tahun," katanya.
Buku Bolton telah menarik perhatian luas karena penggambarannya tentang Trump. Bolton menyebut Trump memohon bantuan kepada Presiden China Xi Jinping untuk memenangkan pemilihan tahun 2020, dan merinci dugaan ketidakwajaran yang tidak dibahas dalam persidangan pemakzulan Trump. (Baca: Bolton: Trump Minta Bantuan Presiden China agar Menang Pilpres 2020 )
Trump mencopot Bolton, seorang hawkish dalam kebijakan luar negeri, September lalu setelah 17 bulan menjabat sebagai penasihat keamanan nasional.
(ber)
Lihat Juga :
