Cara Denmark Mengatasi Korupsi dan Perbandingannya dengan Indonesia
loading...
Kanal Nyhavn di Copenhagen Harbor, Denmark. Foto/REUTERS
A
A
A
COPENHAGEN - Laporan Corruption Perception Index 2021 yang dirilis lembaga pemerhati praktik korupsi global Transparency Internasional menunjukkan Denmark menduduki posisi pertama sebagai negara paling antikorupsi di dunia.
Dengan penilaian dari 180 negara yang diukur dengan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), Denmark berhasil meraih skor 88.
National Geographic menyatakan, selama tujuh tahun berturut-turut Denmark juga didapuk sebagai tiga besar negara paling bahagia di dunia versi World Happiness Report.
Dengan pemerintahan stabil, mudahnya akses kesehatan dan pendidikan, hingga angka korupsi rendah, tentu saja kesejahteraan begitu dirasakan oleh masyarakat Denmark.
Lalu bagaimana caranya Denmark bisa mencapai angka tertinggi dalam keberhasilan pemberantasan korupsi?
Dokumen Pemberantasan Korupsi di Denmark menunjukkan, negara ini memiliki lembaga Ombudsman bernama Folketingets Ombudsmand atau Danish Parlimentary Ombudsman.
Lembaga yang didirikan pada tahun 1955 ini adalah lembaga independen sebagai sarana kepentingan publik yang berporos pada pemerhati transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan.
Dengan penilaian dari 180 negara yang diukur dengan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), Denmark berhasil meraih skor 88.
National Geographic menyatakan, selama tujuh tahun berturut-turut Denmark juga didapuk sebagai tiga besar negara paling bahagia di dunia versi World Happiness Report.
Dengan pemerintahan stabil, mudahnya akses kesehatan dan pendidikan, hingga angka korupsi rendah, tentu saja kesejahteraan begitu dirasakan oleh masyarakat Denmark.
Lalu bagaimana caranya Denmark bisa mencapai angka tertinggi dalam keberhasilan pemberantasan korupsi?
Dokumen Pemberantasan Korupsi di Denmark menunjukkan, negara ini memiliki lembaga Ombudsman bernama Folketingets Ombudsmand atau Danish Parlimentary Ombudsman.
Lembaga yang didirikan pada tahun 1955 ini adalah lembaga independen sebagai sarana kepentingan publik yang berporos pada pemerhati transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan.
Explore More