Kerusuhan Agama Kerap Terjadi, Menteri India Sangkal Fanatisme Hindu Meningkat
loading...
Menteri Minoritas India sangkal kebangkitan fanatisme Hindu di tengah semburat kerusuhan berbau SARA. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MUMBAI - Menteri Minoritas India mengatakan orang India memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinan mereka dan tidak ada intoleransi yang tumbuh di antara komunitas agama. Hal itu diungkapkan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Minggu (17/4/2022) di tengah semburan kerusuhan agama di berbagai bagian negara itu.
"Elemen pinggiran, yang tidak dapat mencerna perdamaian dan kemakmuran di negara ini, mencoba mencemarkan nama baik budaya dan komitmen inklusif India," kata Menteri Urusan Minoritas India Mukhtar Abbas Naqvi, yang merupakan bagian dari pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi, kepada surat kabar The Economic Times seperti dikutip dari Reuters.
Bentrokan agama pecah selama prosesi keagamaan Hindu di New Delhi pada hari Sabtu, melukai beberapa orang, termasuk enam polisi, kata pejabat polisi. Itu terjadi beberapa hari setelah kekerasan serupa di tiga negara bagian India lainnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, kerusuhan agama skala kecil telah pecah antara mayoritas Hindu dan komunitas Muslim yang merupakan minoritas selama prosesi keagamaan di beberapa bagian negara.
Sementara itu beberapa mahasiswa di Ibu Kota New Delhi terlibat pertengkaran di kampus atas makanan non-vegetarian yang disajikan di asrama selama seminggu yang dianggap menguntungkan oleh umat Hindu .
"Bukan tugas pemerintah untuk memberi tahu orang-orang apa yang harus dimakan atau tidak. Setiap warga negara memiliki kebebasan di negara ini untuk makan makanan pilihan mereka," ujar Naqvi.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata yang dipimpin Modi telah mendorong kelompok-kelompok agama garis keras untuk mengambil tindakan yang mereka katakan membela agama Hindu.
Awal bulan ini, sebuah kontroversi meletus atas mahasiswa Muslim yang mengenakan jilbab ke sekolah di negara bagian Karnataka selatan, yang menjadi lokasi Ibu Kota teknologi negara itu, Bengaluru.
Partai-partai oposisi India secara terbuka menyuarakan keprihatinannya pada hari Sabtu bahwa multi-agama India, yang didominasi oleh umat Hindu tetapi dengan minoritas yang cukup besar termasuk lebih dari 200 juta Muslim, menjadi kurang toleran di bawah rezim Modi.
“Tidak ada larangan hijab di India. Seseorang bisa memakai hijab di pasar dan tempat lain. Tapi setiap perguruan tinggi atau institusi memiliki aturan berpakaian, disiplin dan sopan santun. Kami harus menerima ini. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa melakukannya. pilih lembaga yang berbeda," pungkas Naqvi.
"Elemen pinggiran, yang tidak dapat mencerna perdamaian dan kemakmuran di negara ini, mencoba mencemarkan nama baik budaya dan komitmen inklusif India," kata Menteri Urusan Minoritas India Mukhtar Abbas Naqvi, yang merupakan bagian dari pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi, kepada surat kabar The Economic Times seperti dikutip dari Reuters.
Bentrokan agama pecah selama prosesi keagamaan Hindu di New Delhi pada hari Sabtu, melukai beberapa orang, termasuk enam polisi, kata pejabat polisi. Itu terjadi beberapa hari setelah kekerasan serupa di tiga negara bagian India lainnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, kerusuhan agama skala kecil telah pecah antara mayoritas Hindu dan komunitas Muslim yang merupakan minoritas selama prosesi keagamaan di beberapa bagian negara.
Sementara itu beberapa mahasiswa di Ibu Kota New Delhi terlibat pertengkaran di kampus atas makanan non-vegetarian yang disajikan di asrama selama seminggu yang dianggap menguntungkan oleh umat Hindu .
"Bukan tugas pemerintah untuk memberi tahu orang-orang apa yang harus dimakan atau tidak. Setiap warga negara memiliki kebebasan di negara ini untuk makan makanan pilihan mereka," ujar Naqvi.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata yang dipimpin Modi telah mendorong kelompok-kelompok agama garis keras untuk mengambil tindakan yang mereka katakan membela agama Hindu.
Awal bulan ini, sebuah kontroversi meletus atas mahasiswa Muslim yang mengenakan jilbab ke sekolah di negara bagian Karnataka selatan, yang menjadi lokasi Ibu Kota teknologi negara itu, Bengaluru.
Partai-partai oposisi India secara terbuka menyuarakan keprihatinannya pada hari Sabtu bahwa multi-agama India, yang didominasi oleh umat Hindu tetapi dengan minoritas yang cukup besar termasuk lebih dari 200 juta Muslim, menjadi kurang toleran di bawah rezim Modi.
“Tidak ada larangan hijab di India. Seseorang bisa memakai hijab di pasar dan tempat lain. Tapi setiap perguruan tinggi atau institusi memiliki aturan berpakaian, disiplin dan sopan santun. Kami harus menerima ini. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa melakukannya. pilih lembaga yang berbeda," pungkas Naqvi.
(ian)
Lihat Juga :
