Terancam Ditangguhkan dari Dewan HAM, Rusia Peringatkan Anggota PBB

NEW YORK - Rusia memperingatkan negara-negara anggota PBB bahwa suara 'Ya' atau abstain dalam pemungutan suara untuk menangguhkan Moskow dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) akan dipandang sebagai isyarat tidak bersahabat dengan konsekuensi bagi hubungan bilateral.

Peringatan itu diberikan setelah Amerika Serikat (AS) mendesak Dewan HAM PBB untuk menangguhkan keanggotaan Rusia setelah Ukraina menuduh pasukan Moskow membunuh ratusan warga sipil di kota Bucha.

Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang di New York akan melakukan pemungutan suara terkait desakan itu pada hari Kamis waktu setempat.



Dua pertiga mayoritas anggota pemungutan suara - abstain tidak dihitung - dapat menangguhkan sebuah negara dari 47 anggota Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa karena melakukan pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia.

Misi Rusia untuk PBB mendesak negara-negara untuk berbicara menentang resolusi anti-Rusia. Tidak segera jelas berapa banyak negara yang menerima catatan itu.

"Perlu disebutkan bahwa tidak hanya dukungan untuk inisiatif semacam itu, tetapi juga posisi yang sama dalam pemungutan suara (abstain atau non-partisipasi) akan dianggap sebagai isyarat yang tidak bersahabat," tulis catatan itu.



"Selain itu, posisi masing-masing negara akan diperhitungkan baik dalam pengembangan hubungan bilateral maupun dalam menangani isu-isu penting dalam kerangka kerja PBB," bunyi pernyataan tersebut seperti dilansir dari Reuters, Kamis (7/4/2022).

Misi Rusia untuk PBB menolak mengomentari surat itu karena tidak dipublikasikan. Rusia berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun di Dewan Hak Asasi Manusia.

"Rusia secara terang-terangan dan secara terbuka mengancam negara-negara yang memilih untuk menangguhkan mereka dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB hanyalah bukti lebih lanjut bahwa Rusia perlu segera diskors dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB," ujar juru bicara misi AS untuk PBB, Olivia Dalton.



Sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari, Majelis Umum PBB telah mengadopsi dua resolusi yang mengecam Rusia dengan 141 dan 140 suara mendukung. Moskow mengatakan sedang melakukan "operasi khusus" untuk mendemiliterisasi Ukraina.

Rusia membantah menyerang warga sipil di Ukraina dan Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia pada hari Selasa mengatakan bahwa sementara Bucha berada di bawah kendali Rusia tidak ada satu pun warga sipil yang menderita akibat kekerasan apa pun.

Majelis Umum PBB sebelumnya telah menangguhkan sebuah negara dari Dewan Hak Asasi Manusia. Pada Maret 2011, dengan suara bulat menangguhkan Libya karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Muammar Gaddafi.