Putin: Negara Tak Bersahabat Bayar Gas Rusia dengan Rubel

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin akan meminta negara-negara yang tidak bersahabat untuk menggunakan rubel dalam pembayaran penjualan gas. Kebijakan ini membuat harga gas Eropa melonjak di tengah kekhawatiran langkah tersebut akan memperburuk krisis energi di kawasan itu.

Ketergantungan negara-negara Eropa pada gas Rusia dan ekspor lainnya telah menjadi sorotan sejak invasi Moskow ke Ukraina pada 24 Februari lalu dan pengenaan sanksi Barat yang bertujuan mengisolasi Rusia secara ekonomi.

"Rusia akan terus, tentu saja, untuk memasok gas alam sesuai dengan volume dan harga...tetap dalam kontrak yang disepakati sebelumnya," kata Putin pada pertemuan yang disiarkan televisi dengan para menteri tinggi pemerintah.

"Perubahan hanya akan mempengaruhi mata uang pembayaran, yang akan diubah menjadi rubel Rusia," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (23/3/2022).



Putin mengatakan pemerintah Rusia dan bank sentral memiliki waktu satu minggu untuk menemukan solusi tentang bagaimana memindahkan operasi ini ke mata uang Rusia dan raksasa gas, Gazprom, akan diperintahkan untuk membuat perubahan yang sesuai pada kontrak gas.

Dengan bank-bank besar enggan untuk memperdagangkan aset Rusia, beberapa pembeli gas besar Rusia di Uni Eropa tidak segera dapat mengklarifikasi bagaimana mereka dapat membayar untuk gas ke depannya.

"Saat ini, kami belum ingin berkomentar. Kami akan menghubungi setelah kami membentuk opini," kata juru bicara Uniper Jerman.



Komisi Eropa mengatakan pihaknya berencana untuk mengurangi ketergantungan pada gas Rusia hingga dua pertiga tahun ini dan mengakhiri ketergantungannya pada pasokan bahan bakar Rusia "jauh sebelum 2030".

Namun tidak seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris, negara-negara Uni Eropa belum setuju untuk memberikan sanksi pada sektor energi Rusia, mengingat ketergantungan mereka.

Komisi Eropa, eksekutif 27 negara UE, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Ada pertanyaan apakah keputusan Rusia merupakan pelanggaran aturan kontrak.



"Ini akan merupakan pelanggaran aturan pembayaran yang termasuk dalam kontrak saat ini," kata sumber senior pemerintah Polandia, menambahkan bahwa Polandia tidak berniat menandatangani kontrak baru dengan Gazprom setelah perjanjian jangka panjang mereka saat ini berakhir pada akhir tahun ini.

Rusia telah menyusun daftar negara-negara "tidak bersahabat", yang berdasarkan dengan negara-negara yang memberlakukan sanksi. Antara lain, kesepakatan dengan perusahaan dan individu dari negara-negara tersebut harus disetujui oleh komisi pemerintah.

Daftar negara termasuk Amerika Serikat, negara anggota Uni Eropa, Inggris, Jepang, Kanada, Norwegia, Singapura, Korea Selatan, Swiss dan Ukraina.

Beberapa negara ini, termasuk Amerika Serikat dan Norwegia, tidak membeli gas Rusia.



Moskow menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus" untuk melucuti senjata dan "denazifikasi" tetangganya. Ukraina dan sekutu Barat menyebut ini sebagai dalih tak berdasar untuk perang pilihan yang telah menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas di Eropa.