Pengadilan India Perkuat Larangan Jilbab di Sekolah

NEW DELHI - Sebuah pengadilan tinggi di India telah memperkuat larangan mengenakan hijab atau jilbab di lembaga pendidikan di negara bagian Karnataka. Keputusan itu dikeluarkan beberapa minggu setelah bentrokan agama meletus atas hak untuk mengenakan pakaian Islam di sekolah-sekolah.

Pengadilan tinggi negara bagian Karnataka pada Selasa (15/3/2022) memutuskan bahwa jilbab bukan "praktik keagamaan penting dalam keyakinan Islam" dan menolak serangkaian petisi yang diajukan oleh siswa Muslim yang ditolak masuk ke ruang kelas di beberapa sekolah dan perguruan tinggi di seluruh negara bagian.

Pengadilan juga memutuskan bahwa persyaratan bagi siswa untuk mematuhi seragam sekolah adalah "pembatasan yang masuk akal, diizinkan secara konstitusional dan yang tidak dapat ditentang oleh siswa."



"Kami menyambut baik putusan itu. Namun, kami belum memastikan alasannya," salah satu pengacara para siswi Muslim itu, Shatabish Shivanna, mengatakan kepada CNN tentang putusanitu.

"Kami akan berbicara dengan para pemohon dan kemudian kami akan mencari jalan hukum apa yang ingin kami ambil," imbuhnya seperti dilansir dari kantor berita yang berbasis di Amerika Serikat (AS) itu.

Ketua Menteri Karnataka Basavaraj menyerukan agar semua pihak bersikap tenang setelah keputusan itu, yang dikhawatirkan pihak berwenang dapat menyalakan kembali aksi protes.

"Saya meminta semua orang untuk mengikuti perintah pengadilan tinggi dan menjaga perdamaian dan ketertiban," kata Bommai kepada wartawan.



"Dan biarkan anak-anak melakukan pendidikan seperti biasa," imbuhnya.

Kontroversi meletus setelah siswa melakukan protes kecil pada bulan Januari menuntut mereka diizinkan masuk ke dalam kelas sambil mengenakan pakaian Islami.

Demonstrasi mereka memicu protes tandingan dari umat Hindu sayap kanan yang membawa selendang safron, warna yang secara luas diasosiasikan dengan agama Hindu, dan meneriakkan slogan agama Hindu untuk mendukung Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Perselisihan tersebut dilihat sebagai simbol ketegangan agama yang semakin dalam di negara bagian itu, di mana pihak berwenang memerintahkan penutupan semua sekolah menengah dan perguruan tinggi selama beberapa hari untuk mencegah protes pada awal Februari. Demonstrasi di Ibu Kota negara bagian, Bengaluru, juga dilarang di luar lembaga pendidikan selama dua minggu.



Puluhan wanita dari kota-kota India lainnya, termasuk ibu kota New Delhi, Hyderabad dan Kolkata, juga turun ke jalan untuk mendukung gadis-gadis Muslim.

Otoritas negara telah mendukung larangan jilbab, mengutip mandat negara pada pakaian keagamaan.

Namun para ahli dan aktivis mengatakan pertikaian terkait jilbab lebih dalam daripada aturan berpakaian, mengklaim itu menunjukkan tindakan keras yang lebih luas terhadap populasi minoritas Muslim India sejak BJP Modi berkuasa hampir delapan tahun lalu.

Karnataka -- di mana hanya 13% dari populasinya adalah Muslim -- diatur oleh BJP, dan negara bagian itu telah meloloskan undang-undang yang menurut para kritikus menguntungkan umat Hindu.



Pengacara Mohammed Tahir, yang mewakili satu kelompok pemohon di pengadilan, bulan lalu mengatakan kepada CNN bahwa Karnataka adalah "sarang" ideologi Hindutva, yang didukung oleh banyak kelompok sayap kanan, yang berusaha menjadikan India tanah umat Hindu.