1 Tahun Kudeta Militer, Fadli Zon Desak Pemulihan Demokrasi di Myanmar

Potensi pecahnya perang sipil dalam skala besar, menjadi tak mudah untuk memelihara stabilitas, perdamaian dan keamanan yang diperlukan kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, dampak krisis di Myanmar ini sangat signifikan terhadap ekonomi, kemiskinan, keamanan pangan dan keamanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan bahwa semakin krisis berkepanjangan, semakin sulit menyelesaikan masalah kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya sejak tahun 2017.

Menurutnya, secara keseluruhan dampak krisis karena kudeta Junta Militer Myanmar tersebut, berpeluang meluas dan mengganggu stabilitas kawasan.

Anggota Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan, Politik Luar Negeri, Intelijen serta Informasi tersebut juga menegaskan bahwa harus ada sanksi tegas terhadap Junta Militer Myanmar bila mereka tak mau menerapkan Five-Point Consensus of ASEAN.

Sanksi juga harus dikenakan karena junta militer imenunjukkan sikap tak memedulikan demokrasi. BKSAP DPR RI mendukung sikap ASEAN yang hanya memperbolehkan Myanmar untuk diwakili utusan non-politis dalam setiap sidang ASEAN.

Sedangkan untuk sidang Organisasi Parlemen se-ASEAN (AIPA), Myanmar hanya diperkenankan hadir sebagai peninjau. Junta Militer telah membubarkan dengan paksa Parlemen terpilih Myanmar saat melakukan pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional.

Lebih lanjut Fadli Zon juga menyampaikan bahwa jika situasi di Myanmar tetap tak menunjukkan perkembangan berarti, maka sebaiknya ASEAN mempertimbangkan menunda status keanggotaan Myanmar di ASEAN sampai Five-Point Consensus ASEAN benar-benar dilaksanakan.

Bahkan menurutnya, ASEAN kedepan hendaknya dapat mengaplikasikan mekanisme pengambilan keputusan alternatif, yaitu melalui voting jika terkait persoalan-persoalan intra-kawasan yang sifatnya darurat.

Dengan demikian, stabilitas kawasan dapat terus dijaga. Hal utama yang dibutuhkan anggota ASEAN saat ini adalah stabilitas.