Ngeri, Biden Setuju Jual Senjata Presisi ke Israel Senilai Rp11 Triliun
loading...
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyetujui penjualan senjata kendali presisi senilai USD735 juta (Rp11 triliun) ke Israel .
Sumber yang mengetahui langkah tersebut mengatakan pada Al Arabiya.
“Anggota parlemen AS diberitahu tentang penjualan itu pada awal Mei, hampir sepekan sebelum kekerasan meletus antara pasukan Israel dan pejuang Hamas,” ungkap sumber senior Kongres mengonfirmasi kepada Al Arabiya.
The Washington Post, yang pertama kali melaporkan penjualan tersebut, mengutip seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat yang tidak disebutkan namanya yang mengkritik langkah tersebut.
"Membiarkan penjualan bom pintar yang diusulkan ini dilakukan tanpa menekan Israel untuk menyetujui gencatan senjata hanya akan memungkinkan pembantaian lebih lanjut," ujar anggota parlemen Demokrat tersebut.
Anggota parlemen Demokrat itu jelas sangat prihatin dengan situasi di Jalur Gaza saat ini yang menghadapi agresi brutal Israel.
Washington berada dalam posisi yang sulit, dengan Biden berusaha menjadikan hak asasi manusia (HAM) sebagai pilar kebijakan luar negerinya.
Sumber yang mengetahui langkah tersebut mengatakan pada Al Arabiya.
“Anggota parlemen AS diberitahu tentang penjualan itu pada awal Mei, hampir sepekan sebelum kekerasan meletus antara pasukan Israel dan pejuang Hamas,” ungkap sumber senior Kongres mengonfirmasi kepada Al Arabiya.
The Washington Post, yang pertama kali melaporkan penjualan tersebut, mengutip seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat yang tidak disebutkan namanya yang mengkritik langkah tersebut.
"Membiarkan penjualan bom pintar yang diusulkan ini dilakukan tanpa menekan Israel untuk menyetujui gencatan senjata hanya akan memungkinkan pembantaian lebih lanjut," ujar anggota parlemen Demokrat tersebut.
Anggota parlemen Demokrat itu jelas sangat prihatin dengan situasi di Jalur Gaza saat ini yang menghadapi agresi brutal Israel.
Washington berada dalam posisi yang sulit, dengan Biden berusaha menjadikan hak asasi manusia (HAM) sebagai pilar kebijakan luar negerinya.