Sering Dipakai untuk Sebar Teori Konspirasi, Jerman Pertimbangkan Larang Telegram

BERLIN - Pemerintah Jerman sedang mempertimbangkan untuk melarang aplikasi pesan terenkripsi Telegram , setelah berulang kali digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan teori konspirasi anti-vaksin dan bahkan ancaman pembunuhan.

Aplikasi ini juga memainkan peran kunci dalam memobilisasi jumlah pemilih di beberapa protes paling keras yang menentang kebijakan Covid-19 pemerintah Jerman sejak awal pandemic Corona terjadi.



Dengan parlemen akan mulai memperdebatkan vaksinasi wajib pada Rabu (26/1/2022), pihak berwenang khawatir bahwa masalah kontroversial itu dapat berisiko memicu gelombang kemarahan lainnya. Dengan pemikiran ini, para politisi telah mengarahkan pandangan mereka pada kontrol yang lebih ketat pada Telegram.

Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser akan mengungkap rencana pada Paskah untuk meminta aplikasi menghapus pesan yang berisi ancaman pembunuhan atau ujaran kebencian dan mengidentifikasi penulisnya. Jika Telegram gagal untuk mematuhi, pemerintah bahkan dapat melarang layanan tersebut sepenuhnya.

"Kami akan memastikan bahwa mereka yang menyebarkan kebencian diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban," kata Faeser kepada majelis rendah parlemen Bundestag pada pertengahan Januari, seperti dikutip dari France24.



Dia juga mengatakan kepada surat kabar Die Zeit, bahwa Telegram dapat dinonaktifkan di Jerman jika gagal mematuhi hukum setempat dan "semua opsi lain telah gagal".

Grup obrolan Telegram, yang dapat mencakup hingga 200.000 anggota, telah digunakan oleh beberapa pengunjuk rasa anti-vaksin untuk berbagi informasi palsu dan mendorong kekerasan terhadap politisi.

Pada bulan Desember, polisi Jerman menyita senjata selama penggerebekan di timur kota Dresden, setelah sebuah grup Telegram digunakan untuk berbagi ancaman pembunuhan terhadap seorang pemimpin regional.



Pada bulan yang sama, Telegram digunakan untuk memobilisasi sekelompok skeptis virus corona untuk massa di luar rumah Petra Koepping, menteri kesehatan negara bagian Saxony, bersenjatakan obor menyala.

Sebuah pesan yang dilihat oleh 25.000 orang telah meminta orang-orang yang menentang pembatasan Covid untuk membagikan alamat pribadi "anggota parlemen lokal, politisi, dan tokoh lain" Jerman yang mereka yakini "berusaha menghancurkan" mereka melalui pembatasan pandemi.



Pada tahun 2017, Jerman mengeluarkan undang-undang kontroversial yang mengharuskan raksasa jejaring sosial untuk menghapus konten ilegal dan melaporkannya ke polisi. Facebook mengatakan pada bulan September telah menghapus akun, halaman, dan grup yang terkait dengan "Querdenker" (Pemikir Lateral), sebuah gerakan yang muncul sebagai suara paling keras menentang pembatasan virus corona pemerintah Jerman.

Tapi itu mendorong suara-suara yang berlawanan ke platform lain, dengan Telegram muncul sebagai aplikasi pilihan.

“Karena platform besar seperti Facebook tidak lagi mengizinkan konten rasis, anti-Semit dan konten sayap kanan seperti penolakan Holocaust, orang-orang yang ingin menyebarkan ini mencari jalan baru,” ungkap Simone Rafael, manajer digital untuk anti-rasisme yayasan Amadeu Antonio.