Memanas, Ukraina Tutup Pelabuhan untuk Kapal Rusia
loading...
Ukraina menutup pelabuhannya untuk kapal Rusia. Foto/Sputnik
A
A
A
KIEV - Ukraina melarang kapal kargo dan penumpang milik Rusia mengakses perairan pedalaman baik besar maupun kecil, termasuk sungai Dniester, Dnieper dan Danube serta berbagai waduk.
Larangan itu berdasarkan undang-undang baru Ukraina tentang Transportasi Air Pedalaman yang disahkan pada akhir 2020 oleh parlemen Ukraina yang mulai berlaku 1 Januari 2022.
Pihak berwenang Ukraina pertama kali mengusulkan pembatasan pada kapal komersial Rusia yang beroperasi di perairan internal Ukraina pada tahun 2018, menganggapnya sebagai ancaman teroris yang potensial terhadap infrastruktur penting.
“Pelintasan pantai antara pelabuhan sungai…untuk melakukan operasi kargo di perairan pedalaman Ukraina…dapat dilakukan oleh kapal Ukraina atau kapal asing, yang pemiliknya adalah badan usaha yang terdaftar di wilayah Ukraina, kecuali untuk kapal yang mengibarkan bendera negara agresor, kapal yang pemiliknya adalah warga negara dari negara yang dianggap oleh Ukraina sebagai negara agresor atau negara pendudukan,” bunyi undang-undang tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (2/2/2022).
“Negara agresor” adalah istilah yang telah digunakan secara luas oleh otoritas Ukraina untuk merujuk ke Rusia setelah kudeta Februari 2014 di Kiev, yang melengserkan pemerintah pro-Barat dan mendorong warga Crimea untuk menggelar referendum guna membatalkan penggabungan dengan Ukraina dan bergabung kembali dengan Rusia.
Disahkan oleh parlemen Ukraina – Verkhovna Rada, pada Desember 2020, undang-undang 'Tentang Transportasi Air Pedalaman' seolah-olah ditujukan untuk menghidupkan kembali lalu lintas domestik di sepanjang arteri sungai negara itu, dengan kementerian infrastruktur memperkirakan total tonase meningkat menjadi 30 juta ton per tahun, dan setara dengan pendapatan sekitar USD450-USD565.
Orang asing dan perusahaan asing non "negara agresor" dapat menyewa kapal untuk operasi di perairan internal Ukraina, tanpa awak, dan kapal asing akan diminta untuk memberikan dokumen dan izin pemilik untuk pendaftaran sementara di Ukraina.
"Kapal berbendera asing yang masuk ke pelabuhan untuk menurunkan kargo atau penumpang akan terus diatur oleh perjanjian internasional," kata undang-undang tersebut.
Kementerian infrastruktur Ukraina muncul dengan gagasan untuk melarang kapal-kapal Rusia mengakses saluran air internal negara itu pada tahun 2018, mengutip dugaan “ancaman teroris” yang ditimbulkan oleh kapal-kapal Rusia.
Gagasan itu muncul di tengah pertikaian diplomatik antara kedua negara atas penahanan ilegal kapal penangkap ikan Rusia oleh penjaga perbatasan Ukraina pada musim semi 2018. Rusia kemudian memperingatkan pemilik kapal yang beroperasi di perairan Ukraina untuk memperhatikan risiko penyitaan bergaya bajak laut kapal Rusia oleh otoritas Ukraina.
Dampak ekonomi dari undang-undang baru ini belum diketahui. Hubungan ekonomi dan perdagangan Rusia-Ukraina sendiri telah merosot secara dramatis sejak kudeta 2014, dengan kerja sama di bidang-bidang penting termasuk peroketan dan aeronautika, mesin serta pembuatan kapal runtuh.
Kondisi ini juga menempatkan beberapa raksasa industri Ukraina di ambang kebangkrutan. Keseluruhan perdagangan telah menurun dari lebih dari USD45 miliar pada tahun 2013 menjadi USD7,3 miliar pada tahun 2020.
Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini memperkirakan bahwa antara tahun 1991 dan 2013, subsidi harga gas Rusia telah menyelamatkan Kiev lebih dari USD82 miliar, dan menyesali putusnya kemitraan ekonomi "pelengkap alami" antara kedua negara yang telah terbentuk selama berabad-abad.
Undang-undang baru 'Tentang Transportasi Air Pedalaman' muncul di tengah memburuknya hubungan Rusia-Ukraina yang lebih luas dan klaim oleh Kiev bahwa Moskow mungkin sedang mempersiapkan "invasi".
Pihak berwenang Rusia telah menolak klaim ini, menuduh pemerintah Ukraina dan Barat sengaja memperburuk ketegangan sebagai dalih untuk sanksi baru, serta sebagai cara untuk mengalihkan perhatian publik masing-masing dari masalah internal.
Pada bulan November dan Desember, Ukraina memberlakukan sanksi baru terhadap individu dan entitas Rusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu September untuk Duma Rusia dari Crimea, dan memberlakukan pembatasan pada mereka yang terlibat dalam pembangunan Jembatan Crimea.
Pada hari Kamis, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan mitranya dari Amerika Serikat (AS) Joe Biden bahwa sanksi baru terhadap Rusia oleh Washington atas Ukraina akan menjadi "kesalahan besar" yang dapat merusak hubungan diplomatik.
Pejabat AS, anggota parlemen dan pakar think tank telah secara terbuka menyerukan pembatasan keras baru terhadap Rusia, dengan beberapa bahkan mengusulkan untuk melakukan "serangan pendahuluan" di bidang keuangan terhadap Moskow dengan memotong negara itu dari sistem pembayaran SWIFT, terlepas dari apakah itu "menyerang" siapa pun.
Larangan itu berdasarkan undang-undang baru Ukraina tentang Transportasi Air Pedalaman yang disahkan pada akhir 2020 oleh parlemen Ukraina yang mulai berlaku 1 Januari 2022.
Pihak berwenang Ukraina pertama kali mengusulkan pembatasan pada kapal komersial Rusia yang beroperasi di perairan internal Ukraina pada tahun 2018, menganggapnya sebagai ancaman teroris yang potensial terhadap infrastruktur penting.
“Pelintasan pantai antara pelabuhan sungai…untuk melakukan operasi kargo di perairan pedalaman Ukraina…dapat dilakukan oleh kapal Ukraina atau kapal asing, yang pemiliknya adalah badan usaha yang terdaftar di wilayah Ukraina, kecuali untuk kapal yang mengibarkan bendera negara agresor, kapal yang pemiliknya adalah warga negara dari negara yang dianggap oleh Ukraina sebagai negara agresor atau negara pendudukan,” bunyi undang-undang tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (2/2/2022).
“Negara agresor” adalah istilah yang telah digunakan secara luas oleh otoritas Ukraina untuk merujuk ke Rusia setelah kudeta Februari 2014 di Kiev, yang melengserkan pemerintah pro-Barat dan mendorong warga Crimea untuk menggelar referendum guna membatalkan penggabungan dengan Ukraina dan bergabung kembali dengan Rusia.
Disahkan oleh parlemen Ukraina – Verkhovna Rada, pada Desember 2020, undang-undang 'Tentang Transportasi Air Pedalaman' seolah-olah ditujukan untuk menghidupkan kembali lalu lintas domestik di sepanjang arteri sungai negara itu, dengan kementerian infrastruktur memperkirakan total tonase meningkat menjadi 30 juta ton per tahun, dan setara dengan pendapatan sekitar USD450-USD565.
Orang asing dan perusahaan asing non "negara agresor" dapat menyewa kapal untuk operasi di perairan internal Ukraina, tanpa awak, dan kapal asing akan diminta untuk memberikan dokumen dan izin pemilik untuk pendaftaran sementara di Ukraina.
"Kapal berbendera asing yang masuk ke pelabuhan untuk menurunkan kargo atau penumpang akan terus diatur oleh perjanjian internasional," kata undang-undang tersebut.
Kementerian infrastruktur Ukraina muncul dengan gagasan untuk melarang kapal-kapal Rusia mengakses saluran air internal negara itu pada tahun 2018, mengutip dugaan “ancaman teroris” yang ditimbulkan oleh kapal-kapal Rusia.
Gagasan itu muncul di tengah pertikaian diplomatik antara kedua negara atas penahanan ilegal kapal penangkap ikan Rusia oleh penjaga perbatasan Ukraina pada musim semi 2018. Rusia kemudian memperingatkan pemilik kapal yang beroperasi di perairan Ukraina untuk memperhatikan risiko penyitaan bergaya bajak laut kapal Rusia oleh otoritas Ukraina.
Dampak ekonomi dari undang-undang baru ini belum diketahui. Hubungan ekonomi dan perdagangan Rusia-Ukraina sendiri telah merosot secara dramatis sejak kudeta 2014, dengan kerja sama di bidang-bidang penting termasuk peroketan dan aeronautika, mesin serta pembuatan kapal runtuh.
Kondisi ini juga menempatkan beberapa raksasa industri Ukraina di ambang kebangkrutan. Keseluruhan perdagangan telah menurun dari lebih dari USD45 miliar pada tahun 2013 menjadi USD7,3 miliar pada tahun 2020.
Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini memperkirakan bahwa antara tahun 1991 dan 2013, subsidi harga gas Rusia telah menyelamatkan Kiev lebih dari USD82 miliar, dan menyesali putusnya kemitraan ekonomi "pelengkap alami" antara kedua negara yang telah terbentuk selama berabad-abad.
Undang-undang baru 'Tentang Transportasi Air Pedalaman' muncul di tengah memburuknya hubungan Rusia-Ukraina yang lebih luas dan klaim oleh Kiev bahwa Moskow mungkin sedang mempersiapkan "invasi".
Pihak berwenang Rusia telah menolak klaim ini, menuduh pemerintah Ukraina dan Barat sengaja memperburuk ketegangan sebagai dalih untuk sanksi baru, serta sebagai cara untuk mengalihkan perhatian publik masing-masing dari masalah internal.
Pada bulan November dan Desember, Ukraina memberlakukan sanksi baru terhadap individu dan entitas Rusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu September untuk Duma Rusia dari Crimea, dan memberlakukan pembatasan pada mereka yang terlibat dalam pembangunan Jembatan Crimea.
Pada hari Kamis, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan mitranya dari Amerika Serikat (AS) Joe Biden bahwa sanksi baru terhadap Rusia oleh Washington atas Ukraina akan menjadi "kesalahan besar" yang dapat merusak hubungan diplomatik.
Pejabat AS, anggota parlemen dan pakar think tank telah secara terbuka menyerukan pembatasan keras baru terhadap Rusia, dengan beberapa bahkan mengusulkan untuk melakukan "serangan pendahuluan" di bidang keuangan terhadap Moskow dengan memotong negara itu dari sistem pembayaran SWIFT, terlepas dari apakah itu "menyerang" siapa pun.
(ian)
Lihat Juga :
