Ini yang Didapat Indonesia Jika Normalisasi dengan Israel
Selasa, 28 Desember 2021 - 15:57 WIB
loading...
A
A
A
“Tapi ini bukan perhatian utama yang mendorong diskusi. Ada perasaan di NU dan di antara kepemimpinan negara saat ini bahwa, dalam hal ini dan banyak hal lainnya, sudah saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan.”
Murray Hiebert, pakar senior dari Southeast Asia Program di Center for Strategic and International, menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, memiliki kebijakan luar negeri yang sangat independen yang mencari keseimbangan antara AS dan China, termasuk selama perselisihan mereka saat ini.
Dia mencatat bahwa posisi Indonesia adalah Palestina dan banyak orang Indonesia yang memprotes keras pada bulan Mei, selama Operation Guardian of the Walls [perang Israel dan kelompok perlawanan Palestina di Gaza].
“Jakarta sering mengatakan tidak akan menormalkan hubungan sampai situasi Palestina diselesaikan, tetapi Indonesia masih mempertahankan hubungan informal dalam perdagangan dan diskusi antaragama,” kata Hiebert.
Jeffrey Winters, Profesor Ilmu Politik di Northwestern University dan pendiri dan Chairman of the Board of Trustees of the Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF), mengatakan bahwa saran Menlu Blinken kepada mitranya dari Indonesia bahwa negaranya harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menormalkan hubungan dengan Israel telah menarik tanggapan yang diredam di Indonesia.
“Kekuatan Islam konservatif telah mendapatkan pengaruh dan momentum di Indonesia selama 25 tahun terakhir,” katanya.
“Indonesia tetap menjadi negara sekuler hanya karena kelompok dan partai Islam terfragmentasi. Jika mereka mampu bersatu, kemungkinan besar Indonesia akan menjadi negara Islam.”
Winters mencatat bahwa Indonesia memiliki pemilu yang dijadwalkan pada tahun 2024. "Dan itu sekali lagi terbentuk sebagai pertempuran antara nasionalis yang lebih sekuler melawan kekuatan Islam yang telah mengusulkan untuk mengganti demokrasi negara dengan kekhalifahan," katanya.
“Kelemahan politik dari langkah diplomatik semacam itu jelas, sementara sisi baiknya jauh lebih tidak jelas,” ujarnya.
"Perubahan kebijakan besar tentang Israel akan membutuhkan persiapan dan sosialisasi yang ekstensif di semua lapisan masyarakat Indonesia. Pesan dan pembingkaian kembali isu-isu yang terlibat akan memakan waktu bertahun-tahun. Tidak ada yang menyerupai percakapan nasional tentang perubahan hubungan Indonesia-Israel yang bahkan telah dimulai, apalagi matang," paparnya.
Murray Hiebert, pakar senior dari Southeast Asia Program di Center for Strategic and International, menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, memiliki kebijakan luar negeri yang sangat independen yang mencari keseimbangan antara AS dan China, termasuk selama perselisihan mereka saat ini.
Dia mencatat bahwa posisi Indonesia adalah Palestina dan banyak orang Indonesia yang memprotes keras pada bulan Mei, selama Operation Guardian of the Walls [perang Israel dan kelompok perlawanan Palestina di Gaza].
“Jakarta sering mengatakan tidak akan menormalkan hubungan sampai situasi Palestina diselesaikan, tetapi Indonesia masih mempertahankan hubungan informal dalam perdagangan dan diskusi antaragama,” kata Hiebert.
Jeffrey Winters, Profesor Ilmu Politik di Northwestern University dan pendiri dan Chairman of the Board of Trustees of the Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF), mengatakan bahwa saran Menlu Blinken kepada mitranya dari Indonesia bahwa negaranya harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menormalkan hubungan dengan Israel telah menarik tanggapan yang diredam di Indonesia.
“Kekuatan Islam konservatif telah mendapatkan pengaruh dan momentum di Indonesia selama 25 tahun terakhir,” katanya.
“Indonesia tetap menjadi negara sekuler hanya karena kelompok dan partai Islam terfragmentasi. Jika mereka mampu bersatu, kemungkinan besar Indonesia akan menjadi negara Islam.”
Winters mencatat bahwa Indonesia memiliki pemilu yang dijadwalkan pada tahun 2024. "Dan itu sekali lagi terbentuk sebagai pertempuran antara nasionalis yang lebih sekuler melawan kekuatan Islam yang telah mengusulkan untuk mengganti demokrasi negara dengan kekhalifahan," katanya.
“Kelemahan politik dari langkah diplomatik semacam itu jelas, sementara sisi baiknya jauh lebih tidak jelas,” ujarnya.
"Perubahan kebijakan besar tentang Israel akan membutuhkan persiapan dan sosialisasi yang ekstensif di semua lapisan masyarakat Indonesia. Pesan dan pembingkaian kembali isu-isu yang terlibat akan memakan waktu bertahun-tahun. Tidak ada yang menyerupai percakapan nasional tentang perubahan hubungan Indonesia-Israel yang bahkan telah dimulai, apalagi matang," paparnya.
(min)
Lihat Juga :
