125 Negara Dukung Penyelidikan Terbuka Kejahatan Perang Israel
Sabtu, 25 Desember 2021 - 14:32 WIB
loading...
Israel Defense Force dituding telah melakukan banyak kejahatan perang. FOTO/IDF Unit
A
A
A
NEW YORK - Majelis Umum PBB pada Kamis (23/12/2021) malam dengan dukungan dari 125 negara mendukung penyelidikan kejahatan perang terbuka yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel . Dukungan ini termasuk ke dalam perang Gaza 11 hari pada bulan Mei silam, yang dikenal sebagai Penjaga Tembok.
Seperti dilaporkan JPost, Jumat (24/12/2021), penyelidikan itu awalnya telah disetujui pada Mei oleh badan Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 orang setelah perang Gaza. Mandatnya yang luas - disetujui 24-9 dengan 14 abstain - memungkinkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia Israel di kedua sisi Garis Hijau. Ini akan mencakup Israel yang berdaulat, serta Tepi Barat, dan Gaza.
Baca: Iran Gertak Israel dengan Tembakan 16 Rudal Balistik, Inggris Kesal
Tidak ada penyelidikan terbuka seperti itu yang pernah dilakukan terhadap negara anggota PBB lainnya. Pada hari Kamis masalah tersebut dipindahkan ke United Nations General Assembly (UNGA), yang ditugaskan untuk menyetujui anggaran untuk penyelidikan itu, sebagai bagian dari alokasi anggaran keseluruhan yang lebih besar untuk UNHRC.
Israel meminta untuk mengubah resolusi anggaran UNHRC, sehingga uang untuk penyelidikan dikeluarkan dari anggaran UNHRC secara keseluruhan. Itu adalah langkah yang secara efektif menempatkan masalah penyelidikan kejahatan perang permanen terhadap Israel di hadapan 193 anggota UNGA yang lebih besar. Langkah ini langsung diprotes Israel.
“Membentuk sebuah komite tetap yang baru dan permanen daripada Komisi Penyelidikan yang terbatas, sementara dan terdefinisi dengan baik belum pernah terjadi sebelumnya dan berbahaya dalam hal implikasi anggaran jangka panjang bagi organisasi PBB secara keseluruhan,” kata perwakilan Israel kepada UNGA.
Seperti dilaporkan JPost, Jumat (24/12/2021), penyelidikan itu awalnya telah disetujui pada Mei oleh badan Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 orang setelah perang Gaza. Mandatnya yang luas - disetujui 24-9 dengan 14 abstain - memungkinkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia Israel di kedua sisi Garis Hijau. Ini akan mencakup Israel yang berdaulat, serta Tepi Barat, dan Gaza.
Baca: Iran Gertak Israel dengan Tembakan 16 Rudal Balistik, Inggris Kesal
Tidak ada penyelidikan terbuka seperti itu yang pernah dilakukan terhadap negara anggota PBB lainnya. Pada hari Kamis masalah tersebut dipindahkan ke United Nations General Assembly (UNGA), yang ditugaskan untuk menyetujui anggaran untuk penyelidikan itu, sebagai bagian dari alokasi anggaran keseluruhan yang lebih besar untuk UNHRC.
Israel meminta untuk mengubah resolusi anggaran UNHRC, sehingga uang untuk penyelidikan dikeluarkan dari anggaran UNHRC secara keseluruhan. Itu adalah langkah yang secara efektif menempatkan masalah penyelidikan kejahatan perang permanen terhadap Israel di hadapan 193 anggota UNGA yang lebih besar. Langkah ini langsung diprotes Israel.
“Membentuk sebuah komite tetap yang baru dan permanen daripada Komisi Penyelidikan yang terbatas, sementara dan terdefinisi dengan baik belum pernah terjadi sebelumnya dan berbahaya dalam hal implikasi anggaran jangka panjang bagi organisasi PBB secara keseluruhan,” kata perwakilan Israel kepada UNGA.
Lihat Juga :
