Joe Biden Teken Undang-undang Anti Kerja Paksa Muslim Uighur

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani undang-undang pencegahan kerja paksa Muslim Uighur . Undang-undang ini akan memblokir impor barang dari wilayah Xinjiang , China , kecuali bisa dibuktikan barang-barang tersebut diproduksi tanpa kerja paksa.

Ini adalah kebijakan terbaru dari serangkaian hukuman intensif yang dijatuhkan AS kepada kekuatan Asia itu karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Hari ini, saya menandatangani Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur,” kata Biden di Twitter, bersama dengan foto dirinya saat menandatangani teks legislatif di mejanya di Oval Office.

“Amerika Serikat akan terus menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk memastikan rantai pasokan bebas dari penggunaan kerja paksa – termasuk dari Xinjiang dan bagian lain China,” sambungnya seperti dikutip dari AP, Jumat (24/12/2021).



Undang-undang baru ini adalah yang terbaru dari serangkaian upaya AS untuk bersikap keras terhadap China atas dugaan penyalahgunaan sistemik dan meluas terhadap etnis dan agama minoritas di wilayah baratnya, terutama Uighur yang mayoritas Muslim di Xinjiang.

Undang-undang ini mengharuskan lembaga pemerintah AS untuk memperluas pemantauan mereka terhadap penggunaan kerja paksa oleh etnis minoritas China. Yang terpenting, undang-undang ini menciptakan anggapan bahwa barang-barang yang berasal dari Xinjiang dibuat dengan kerja paksa.

Setiap entitas bisnis harus membuktikan bahwa kerja paksa, termasuk oleh pekerja yang dipindahkan dari Xinjiang, tidak digunakan dalam pembuatan produknya sebelum diizinkan masuk ke AS.

AS mengatakan China melakukan genosida terhadap Uighur. Itu termasuk laporan yang tersebar luas oleh kelompok-kelompok hak asasi dan jurnalis tentang sterilisasi paksa serta kamp-kamp penahanan besar di mana banyak etnis Uighur diduga dipaksa bekerja di pabrik-pabrik.



China membantah melakukan pelanggaran dan mengatakan langkah-langkah yang diambilnya diperlukan untuk memerangi terorisme dan gerakan separatis.

AS mengutip produk kapas mentah, sarung tangan, produk tomat, silikon dan viscose, alat penangkap ikan serta komponen energi surya sebagai beberapa barang yang diduga telah diproduksi menggunakan kerja paksa di Xinjiang, wilayah pertambangan kaya sumber daya yang penting untuk produksi pertanian. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi sektor industri yang berkembang pesat.

AS mengatakan para tahanan juga dipindahkan ke luar Xinjiang dan dipekerjakan di pabrik-pabrik, termasuk di sektor pakaian dan tekstil, elektronik, energi surya dan otomotif.

Beberapa perusahaan besar melobi menentang tindakan tersebut. Apple, seperti Nike dan perusahaan lain yang produksinya dilakukan di China, mengatakan tidak menemukan tanda-tanda kerja paksa dari Xinjiang dalam manufaktur atau rantai pasokannya.

Gedung Putih juga baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin mendatang di Beijing, mengutip “pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan kekejaman di Xinjiang.” Atlet AS akan diizinkan bertanding di bawah boikot diplomatik, tetapi presiden dan pejabat AS lainnya tidak akan menghadiri pertandingan yang dibuka pada Februari.