China Murka AUKUS Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing

BEIJING - Australia , Inggris , dan Amerika Serikat (AS) akan membayar harga untuk tindakan mereka yang keliru karena tidak mengirimkan delegasi pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin Februari mendatang di Beijing. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri China .

Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengumumkan boikot, dengan mengatakan pada hari Senin bahwa pejabat pemerintahnya tidak akan menghadiri Olimpiade Musim Dingin Beijing 4-20 Februari karena "kekejaman" hak asasi manusia China, beberapa minggu setelah pembicaraan yang bertujuan meredakan ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia.

"Amerika Serikat, Inggris dan Australia telah menggunakan platform Olimpiade untuk manipulasi politik," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin.

"Mereka harus membayar harga untuk tindakan keliru mereka," katanya dalam konferensi pers reguler seperti dilansir dari Reuters, Kamis (9/12/2021).



Hubungan antara Beijing dan Washington memburuk tajam di bawah mantan Presiden AS Donald Trump dan pemerintahan Biden telah mempertahankan tekanan terhadap China.

Ketidaksepakatan berpusat pada berbagai masalah termasuk perdagangan, asal-usul virus Corona, dan klaim maritim China di Laut China Selatan.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan sebelumnya bahwa keputusannya untuk tidak mengirim pejabat ke Olimpiade dibuat karena perjuangannya membuka kembali saluran diplomatik dengan China untuk membahas hak asasi manusia di wilayah barat jauh Xinjiang dan langkah China untuk memblokir impor Australia.

China telah membantah melakukan kesalahan di Xinjiang, rumah bagi kelompok minoritas Muslim Uighur, dan mengatakan tuduhan pelanggaran hak asasi itu dibuat-buat.



Pada hari Rabu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengesahkan undang-undang untuk melarang impor dari Xinjiang karena kekhawatiran tentang kerja paksa, salah satu dari tiga tindakan yang sangat didukung ketika Washington menolak perlakuan Beijing terhadap komunitas Uighur.

DPR AS mendukung "Uighur Forced Labor Prevention Act" dengan skor 428-1. Untuk menjadi undang-undang, rancangan itu juga harus melewati Senat dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.



"China dengan tegas menentang ini," kata Gao Feng, juru bicara Kementerian Perdagangan China, merujuk pada tindakan AS.

"Amerika Serikat harus segera menghentikan kesalahannya. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah China," kata Gao dalam konferensi pers reguler.

Ia mengatakan Amerika Serikat mempraktikkan unilateralisme, proteksionisme, dan menindas China atas nama hak asasi manusia.

Gao memperingatkan Pendirian AS akan sangat merugikan kepentingan perusahaan dan konsumen kedua negara, memperburuk ketegangan rantai pasokan global dan membebani pemulihan ekonomi global.