Taliban Protes Tak Bisa Wakili Afghanistan di PBB
loading...
Delegasi Taliban pada pertemuan dengan perwakilan Amerika Serikat di Doha. FOTO/Reuters
A
A
A
KABUL - Pemerintah sementara Afghanistan yang dikendalikan oleh Taliban memprotes keputusan Komite PBB karena tidak mengizinkan utusannya untuk melanjutkan kursi Afghanistan di PBB. Menurut Taliban, keputusan tersebut merugikan rakyat Afghanistan.
"Keputusan ini tidak didasarkan pada aturan hukum dan keadilan, karena mereka telah merampas hak sah rakyat Afghanistan," kata Suhail Shaheen, calon pemerintah sementara Afghanistan untuk PBB, seperti dikutip dari Anadolu News Agency, Kamis (2/12/2021).
“Kami berharap hak ini diserahkan kepada perwakilan pemerintah Afghanistan dalam waktu dekat, sehingga kami dapat berada dalam posisi untuk menyelesaikan masalah rakyat Afghanistan secara efektif dan efisien dan menjaga interaksi positif dengan dunia,” kata Shaheen di Twitter.
Sebelumnya, 9 anggota Komite Kredensial Majelis Umum memutuskan untuk menunda keputusan tentang aplikasi oleh pemerintah sementara yang dipimpin Taliban di Afghanistan dan junta militer Myanmar untuk menggantikan utusan negara mereka.
Duta Besar Swedia untuk PBB, Anna Enestrom, mengatakan kepada wartawan, setelah pertemuan tertutup Komite Kredensial yang dia pimpin, Komite telah memutuskan untuk menunda keputusannya tentang kredensial dalam dua situasi ini. Komite itu bertanggung jawab untuk menyetujui perwakilan diplomatik setiap negara anggota PBB.
Keputusan untuk menunda persetujuan utusan baru berarti untuk sebagian besar tahun depan, Afghanistan dan Myanmar tidak akan diwakili di PBB sampai sesi Majelis Umum berikutnya diadakan. Keputusan itu datang di tengah krisis kemanusiaan yang membayangi Afghanistan dan pembekuan cadangan devisa Afghanistan oleh AS.
Beberapa organisasi internasional telah memperingatkan bencana kemanusiaan karena sistem keuangan negara itu berantakan, sementara pasarnya rendah. Pemerintah sementara Afghanistan telah memecat utusannya untuk PBB setelah Taliban mendapatkan kembali kendali atas negara itu, menyusul keluarnya pasukan asing dan jatuhnya pemerintahan yang didukung AS pada Agustus.
"Keputusan ini tidak didasarkan pada aturan hukum dan keadilan, karena mereka telah merampas hak sah rakyat Afghanistan," kata Suhail Shaheen, calon pemerintah sementara Afghanistan untuk PBB, seperti dikutip dari Anadolu News Agency, Kamis (2/12/2021).
“Kami berharap hak ini diserahkan kepada perwakilan pemerintah Afghanistan dalam waktu dekat, sehingga kami dapat berada dalam posisi untuk menyelesaikan masalah rakyat Afghanistan secara efektif dan efisien dan menjaga interaksi positif dengan dunia,” kata Shaheen di Twitter.
Sebelumnya, 9 anggota Komite Kredensial Majelis Umum memutuskan untuk menunda keputusan tentang aplikasi oleh pemerintah sementara yang dipimpin Taliban di Afghanistan dan junta militer Myanmar untuk menggantikan utusan negara mereka.
Duta Besar Swedia untuk PBB, Anna Enestrom, mengatakan kepada wartawan, setelah pertemuan tertutup Komite Kredensial yang dia pimpin, Komite telah memutuskan untuk menunda keputusannya tentang kredensial dalam dua situasi ini. Komite itu bertanggung jawab untuk menyetujui perwakilan diplomatik setiap negara anggota PBB.
Keputusan untuk menunda persetujuan utusan baru berarti untuk sebagian besar tahun depan, Afghanistan dan Myanmar tidak akan diwakili di PBB sampai sesi Majelis Umum berikutnya diadakan. Keputusan itu datang di tengah krisis kemanusiaan yang membayangi Afghanistan dan pembekuan cadangan devisa Afghanistan oleh AS.
Beberapa organisasi internasional telah memperingatkan bencana kemanusiaan karena sistem keuangan negara itu berantakan, sementara pasarnya rendah. Pemerintah sementara Afghanistan telah memecat utusannya untuk PBB setelah Taliban mendapatkan kembali kendali atas negara itu, menyusul keluarnya pasukan asing dan jatuhnya pemerintahan yang didukung AS pada Agustus.
(esn)
Explore More