Taliban Protes Tak Bisa Wakili Afghanistan di PBB
Jum'at, 03 Desember 2021 - 06:39 WIB
loading...
Delegasi Taliban pada pertemuan dengan perwakilan Amerika Serikat di Doha. FOTO/Reuters
A
A
A
KABUL - Pemerintah sementara Afghanistan yang dikendalikan oleh Taliban memprotes keputusan Komite PBB karena tidak mengizinkan utusannya untuk melanjutkan kursi Afghanistan di PBB. Menurut Taliban, keputusan tersebut merugikan rakyat Afghanistan.
"Keputusan ini tidak didasarkan pada aturan hukum dan keadilan, karena mereka telah merampas hak sah rakyat Afghanistan," kata Suhail Shaheen, calon pemerintah sementara Afghanistan untuk PBB, seperti dikutip dari Anadolu News Agency, Kamis (2/12/2021).
Baca: Lagi, Taliban Desak AS Cairkan Miliaran Dolar Aset Afghanistan
“Kami berharap hak ini diserahkan kepada perwakilan pemerintah Afghanistan dalam waktu dekat, sehingga kami dapat berada dalam posisi untuk menyelesaikan masalah rakyat Afghanistan secara efektif dan efisien dan menjaga interaksi positif dengan dunia,” kata Shaheen di Twitter.
Sebelumnya, 9 anggota Komite Kredensial Majelis Umum memutuskan untuk menunda keputusan tentang aplikasi oleh pemerintah sementara yang dipimpin Taliban di Afghanistan dan junta militer Myanmar untuk menggantikan utusan negara mereka.
"Keputusan ini tidak didasarkan pada aturan hukum dan keadilan, karena mereka telah merampas hak sah rakyat Afghanistan," kata Suhail Shaheen, calon pemerintah sementara Afghanistan untuk PBB, seperti dikutip dari Anadolu News Agency, Kamis (2/12/2021).
Baca: Lagi, Taliban Desak AS Cairkan Miliaran Dolar Aset Afghanistan
“Kami berharap hak ini diserahkan kepada perwakilan pemerintah Afghanistan dalam waktu dekat, sehingga kami dapat berada dalam posisi untuk menyelesaikan masalah rakyat Afghanistan secara efektif dan efisien dan menjaga interaksi positif dengan dunia,” kata Shaheen di Twitter.
Sebelumnya, 9 anggota Komite Kredensial Majelis Umum memutuskan untuk menunda keputusan tentang aplikasi oleh pemerintah sementara yang dipimpin Taliban di Afghanistan dan junta militer Myanmar untuk menggantikan utusan negara mereka.
Lihat Juga :
