Apa Itu 9 Dash Line? Dasar China Protes Latihan Militer Indonesia di Natuna
Kamis, 02 Desember 2021 - 09:04 WIB
loading...
A
A
A
Diperkirakan USD3,4 triliun perdagangan melewati Laut China Selatan pada tahun 2016 saja. Jika China memiliki kontrol yang sah atas wilayah ini, maka mereka akan dapat mengambil manfaat dari kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan tersebut.
China dapat menggunakan keuntungannya untuk membantu populasi besar mereka dengan menyediakan lebih banyak program sosial dan manfaat lain yang membutuhkan lebih banyak dana.
Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam ingin mencegah hal itu, dan menuai hasil mereka sendiri dengan mengambil dari orang-orang China yang putus asa.
Meskipun Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Brunei semuanya memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang bertentangan dengan garis sembilan putus-putus China, hanya Filipina dan Vietnam yang menyatakan penentangan keras dan konsisten terhadap perbatasan tersebut. Sedangkan Malaysia dan Indonesia dipandang para pakar lebih moderat dalam masalah tersebut. Sementra Brunei cenderung pasif.
Peta kuno "Garis 9 Putus-putus" China adalah klaim teritorial yang tidak valid. Alasannya adalah pertama ilegal dan kedua membahayakan kedaulatan beberapa negara dengan zona ekonomi eksklusif di Laut China Selatan
Peta China Langgar Hukum
Sesuai dengan pasal 56 Konvensi dan Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) yang ditandatangani oleh China, negara-negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya dan membangun pulau-pulau buatan di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka (UNCLOS 43-44).
Oleh karena itu, setiap bagian dari pera "Garis 9 Putus-putus" yang berada di dalam ZEE negara lain adalah melanggar hukum, di mana hukum internasional melarang China menangkap sumber daya dan membuat pulau-pulau di ZEE negara lain (UNCLOS 43-44).
Akibatnya, semua klaim wilayah berdasarkan peta "Garis 9 Putus-putus" China yang berada di dalam ZEE individu Filipina dan Vietnam yang ditandai pada peta di bawah ini adalah klaim ilegal. Begitu juga seharunya dengan klaim China atas Laut Natuna Utara milik Indonesia.
China dapat menggunakan keuntungannya untuk membantu populasi besar mereka dengan menyediakan lebih banyak program sosial dan manfaat lain yang membutuhkan lebih banyak dana.
Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam ingin mencegah hal itu, dan menuai hasil mereka sendiri dengan mengambil dari orang-orang China yang putus asa.
Meskipun Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Brunei semuanya memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang bertentangan dengan garis sembilan putus-putus China, hanya Filipina dan Vietnam yang menyatakan penentangan keras dan konsisten terhadap perbatasan tersebut. Sedangkan Malaysia dan Indonesia dipandang para pakar lebih moderat dalam masalah tersebut. Sementra Brunei cenderung pasif.
Peta kuno "Garis 9 Putus-putus" China adalah klaim teritorial yang tidak valid. Alasannya adalah pertama ilegal dan kedua membahayakan kedaulatan beberapa negara dengan zona ekonomi eksklusif di Laut China Selatan
Peta China Langgar Hukum
Sesuai dengan pasal 56 Konvensi dan Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) yang ditandatangani oleh China, negara-negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya dan membangun pulau-pulau buatan di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka (UNCLOS 43-44).
Oleh karena itu, setiap bagian dari pera "Garis 9 Putus-putus" yang berada di dalam ZEE negara lain adalah melanggar hukum, di mana hukum internasional melarang China menangkap sumber daya dan membuat pulau-pulau di ZEE negara lain (UNCLOS 43-44).
Akibatnya, semua klaim wilayah berdasarkan peta "Garis 9 Putus-putus" China yang berada di dalam ZEE individu Filipina dan Vietnam yang ditandai pada peta di bawah ini adalah klaim ilegal. Begitu juga seharunya dengan klaim China atas Laut Natuna Utara milik Indonesia.
(min)
Lihat Juga :
