157 Negara, Termasuk Indonesia, Tekan Israel Berhenti Ekploitasi SDA Palestina

NEW YORK CITY - Sebanyak 157 negara anggota PBB, termasuk Indonesia , mendukung resolusi yang menekan Israel untuk menghentikan eksploitasi sumber daya alam (SDA) Palestina di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Tujuh negara lainnya menolak resolusi dan 14 lainnya abstain.

Komite Kedua PBB menyetujui akhirnya menyetujui resolusi tersebut dengan hasil suara 157:7.



Resolusi ini mengeluarkan seruan serupa bagi Israel untuk menghentikan aktivitas semacam itu di Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki rezim Zionis.

Tak hanya itu, resolusi tersebut mendukung pengakuan hak-hak warga Palestina dan Suriah untuk menuntut ganti rugi atas hilangnya SDA mereka.

Resolusi tersebut merupakan bagian dari paket sekitar 16 teks yang dijawadlkan disetujui tahun ini oleh Majelis Umum PBB. Sekitar sepuluh dari resolusi tersebut, termasuk yang ini, pertama-tama menerima persetujuan awal di komite relatif mereka, sebelum pengesahan terakhir mereka oleh Majelis Umum.

Tujuh negara yang menentang resolusi pada hari Kamis waktu New York adalah: Kanada, Israel, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Amerika Serikat.

Semua negara Uni Eropa mendukung resolusi tersebut. Sedangkan 14 negara lainnya abstain, termasuk Australia.

"AS tetap kecewa bahwa badan ini telah kembali mengambil resolusi yang tidak seimbang ini yang secara tidak adil kritis terhadap Israel, menunjukkan bias kelembagaan yang jelas dan gigih yang diarahkan pada satu negara anggota," kata seorang perwakilan AS, seperti dikutip Jerusalem Post, Jumat (19/11/2021).

"Resolusi sepihak seperti yang diperkenalkan di sini hari ini hanya mengalihkan perhatian dari upaya untuk memajukan perdamaian. Upaya ini akan diperkuat ketika bias terhadap Israel berakhir. AS akan terus menentang setiap upaya untuk mendelegitimasi Israel," lanjut diplomat Amerika tersebut.



Perwakilan Palestina, bagaimanapun, mengatakan bahwa adopsi resolusi mengirimkan pesan yang jelas kepada rakyat Palestina bahwa masyarakat internasional mendukung mereka.

"Ini memperbarui seruan kepada Israel, kekuatan pendudukan, untuk menghentikan semua pelanggaran hukum internasional dan untuk menghentikan eksploitasi keji dan perambahan tanah dan air kami dan untuk berhenti menghancurkan lahan pertanian kami dan merusak lingkungan kami, termasuk pembuangan semua jenis bahan limbah di wilayah Palestina yang diduduki," katanya.

"Komunitas internasional harus menuntut pengakhiran pendudukan Israel atas tanah Palestina,” katanya. "Akuntabilitas penting dan penting untuk mencapai seruan ini."

Seorang perwakilan Israel mengatakan bahwa resolusi itu dikhususkan untuk tujuan memukul Israel dan membuang-buang sumber daya yang terbatas dari komite tersebut.

"Komunitas internasional sedang berjuang melawan kelaparan global dan pandemi COVID-19 dan dalam latar belakang itu mereka harus membuang-buang sumber dayanya untuk teks-teks seperti ini," katanya.

"Kita seharusnya tidak terus-menerus memunculkan resolusi usang yang sama berulang-ulang. Mendukung resolusi motivasi politik ini tidak membantu kita untuk bergerak maju," kata perwakilan Israel tersebut.

"Draf resolusi ini mengkristalkan masa lalu yang dipenuhi kesalahan dan masa kini tanpa keberanian, sementara itu sama sekali gagal menawarkan visi untuk masa depan."

"Apa yang tidak akan diberitahukan oleh delegasi Palestina dan resolusi ini kepada Anda adalah semua cara di mana Israel mendukung rakyat Palestina khususnya di bidang air dan energi bersih," imbuh diplomat Israel.

"Tidak semua upaya kerjasama telah berhasil, terutama upaya profil tinggi. Karena tekanan politik, kepemimpinan Palestina menolak tawaran Israel setidaknya satu juta dosis vaksin COVID-19. Dosis itu malah diterima oleh negara anggota lain untuk menyelamatkan nyawa banyak warganya," kata perwakilan Israel.

Perwakilan Palestina menyerang Israel karena mengangkat isu penolakan vaksinasi COVID-19. "Dosis vaksin kedaluwarsa," katanya. "Mereka tidak bisa digunakan."

Dia menekankan bahwa pejabat Israel yang berbicara kepada komite kedua bukanlah perwakilan Israel tetapi wakil dari penjajah.