Dubes AS untuk PBB Desak Menhan Israel Hentikan Pembangunan Permukiman Yahudi
loading...
A
A
A
WASHINGTON - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel , Benny Gantz pada Selasa (16/11/2021). Dalam pertemuan itu, Linda mendesak Gants untuk menghentikan kegiatan permukiman Yahudi .
Menurut Departemen Luar Negeri AS, Linda menggunakan pertemuannya dengan Gantz untuk menyoroti aktivitas pemukiman di Tepi Barat yang diduduki, serta pengusiran warga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem yang diduduki.
Linda mendesak Gantz, yang juga mantan jenderal militer Israel itu untuk menghindari mengambil langkah-langkah yang merusak prospek solusi dua negara. Permukiman ilegal Israel dipandang sebagai hambatan untuk solusi semacam itu, seperti juga penggusuran yang dipublikasikan dengan baik.
The Times of Israel melaporkan, Rabu (17/11/202), bahwa Israel telah mengajukan rencana untuk sekitar 3.000 unit permukiman tambahan di Tepi Barat yang diduduki untuk pertama kalinya sejak Biden menjabat. Inilah yang menjadi perhatian Washington.
Isu pengusiran warga Palestina telah menjadi duri dalam hubungan bilateral selama berbulan-bulan. AS telah memperingatkan Israel agar tidak mengusir penduduk dari rumah mereka di Sheikh Jarrah dan lingkungan lain di Yerusalem yang diduduki.
Linda juga membahas perluasan apa yang disebut Kesepakatan Abraham, dan kebutuhan untuk mengurangi ketegangan antara Israel dan Palestina. Selain mendesak Israel menghentikan kegiatan permukiman, Lina juga berjanji untuk mengisi kembali sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel. "Kami akan mendukung kemampuan Israel untuk mempertahankan diri," ujar Linda.
Meski AS secara diplomasi terus mendesak Israel menghentikan kegiatan permukiman, namun bulan lalu seorang pejabat senior Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden sebenarnya tidak peduli dengan kebijakan pengambilalihan tanah Tel Aviv dan kegiatan perluasan pemukiman.
Ia juga menyatakan, AS tidak akan mencegah kemajuan rencana perluasan pemukiman baru. “Berlawanan dengan kesan yang mereka coba buat, Amerika tidak terlalu peduli dengan keputusan kementerian konstruksi dan perumahan, dan mereka tidak masalah menoleransinya,” jelas pejabat itu seperti dikutip dari situs berita Israel, Zman Yisrael.
Menurut Departemen Luar Negeri AS, Linda menggunakan pertemuannya dengan Gantz untuk menyoroti aktivitas pemukiman di Tepi Barat yang diduduki, serta pengusiran warga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem yang diduduki.
Linda mendesak Gantz, yang juga mantan jenderal militer Israel itu untuk menghindari mengambil langkah-langkah yang merusak prospek solusi dua negara. Permukiman ilegal Israel dipandang sebagai hambatan untuk solusi semacam itu, seperti juga penggusuran yang dipublikasikan dengan baik.
The Times of Israel melaporkan, Rabu (17/11/202), bahwa Israel telah mengajukan rencana untuk sekitar 3.000 unit permukiman tambahan di Tepi Barat yang diduduki untuk pertama kalinya sejak Biden menjabat. Inilah yang menjadi perhatian Washington.
Isu pengusiran warga Palestina telah menjadi duri dalam hubungan bilateral selama berbulan-bulan. AS telah memperingatkan Israel agar tidak mengusir penduduk dari rumah mereka di Sheikh Jarrah dan lingkungan lain di Yerusalem yang diduduki.
Linda juga membahas perluasan apa yang disebut Kesepakatan Abraham, dan kebutuhan untuk mengurangi ketegangan antara Israel dan Palestina. Selain mendesak Israel menghentikan kegiatan permukiman, Lina juga berjanji untuk mengisi kembali sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel. "Kami akan mendukung kemampuan Israel untuk mempertahankan diri," ujar Linda.
Meski AS secara diplomasi terus mendesak Israel menghentikan kegiatan permukiman, namun bulan lalu seorang pejabat senior Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden sebenarnya tidak peduli dengan kebijakan pengambilalihan tanah Tel Aviv dan kegiatan perluasan pemukiman.
Ia juga menyatakan, AS tidak akan mencegah kemajuan rencana perluasan pemukiman baru. “Berlawanan dengan kesan yang mereka coba buat, Amerika tidak terlalu peduli dengan keputusan kementerian konstruksi dan perumahan, dan mereka tidak masalah menoleransinya,” jelas pejabat itu seperti dikutip dari situs berita Israel, Zman Yisrael.
(esn)