Israel akan Bangun 1.355 Unit Rumah di Tepi Barat, Yordania Murka
Senin, 25 Oktober 2021 - 06:03 WIB
loading...
Permukiman ilegal Israel di Yerusalem. FOTO/Reuters
A
A
A
AMMAN - Yordania melemparkan kecaman keras terhadap Israel . Yordania juga "menolak dan mengutuk" rencana Israel untuk membangun 1.355 unit rumah di Tepi Barat. Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) juga sudah menyatakan keprihatinannya tentang rencana Israel untuk membangun 3.000 rumah baru di permukiman ilegal.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Haitham Abu al-Fool, memperingatkan Israel agar tidak membangun permukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki. “Langkah Israel itu adalah pelanggaran hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan yang relevan,” tegasnya, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita Yordania, Petra, Minggu (24/10/2021).
Baca: Israel Nekat Bangun 3.000 Unit Permukiman Baru di Tepi Barat Meski Ditekan AS
“Kebijakan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk pembangunan permukiman atau perluasan atau penyitaan properti atau pemindahan warga Palestina, adalah kebijakan ilegal yang merusak upaya untuk membangun ketenangan dan kemungkinan solusi dua negara yang akan membawa perdamaian yang menyeluruh dan adil,” lanjutnya.
Menurut pejabat senior PLO Ahmad Majdalani, para pemimpin Palestina diperkirakan akan mengadakan pertemuan darurat di Ramallah, Minggu malam waktu setempat untuk membahas kebijakan “pemerintah sayap kanan ekstremis di Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Haitham Abu al-Fool, memperingatkan Israel agar tidak membangun permukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki. “Langkah Israel itu adalah pelanggaran hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan yang relevan,” tegasnya, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita Yordania, Petra, Minggu (24/10/2021).
Baca: Israel Nekat Bangun 3.000 Unit Permukiman Baru di Tepi Barat Meski Ditekan AS
“Kebijakan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk pembangunan permukiman atau perluasan atau penyitaan properti atau pemindahan warga Palestina, adalah kebijakan ilegal yang merusak upaya untuk membangun ketenangan dan kemungkinan solusi dua negara yang akan membawa perdamaian yang menyeluruh dan adil,” lanjutnya.
Menurut pejabat senior PLO Ahmad Majdalani, para pemimpin Palestina diperkirakan akan mengadakan pertemuan darurat di Ramallah, Minggu malam waktu setempat untuk membahas kebijakan “pemerintah sayap kanan ekstremis di Israel.
Lihat Juga :
