Jenderal Khalifa Haftar Maju Pilpres Libya, Tantang Putra Muamar Qadafi
loading...
A
A
A
Pekan lalu, pasukannya mengatakan 300 tentara bayaran yang bertempur di pihaknya akan meninggalkan Libya atas permintaan Prancis dalam gerakan sepihak, tanpa mengharapkan imbalan apa pun dari pemerintah di Tripoli.
Tetapi pasukan pro-Haftar tetap mengendalikan sebagian besar Libya timur dan selatan. Beberapa analis telah menyuarakan skeptisisme atas kemungkinan pemungutan suara yang bebas dan adil.
“Pasukan Haftar sejauh ini telah menjadi pelaku kejahatan perang utama Libya sejak 2014, dan pasti akan menggunakan intimidasi atau lebih buruk lagi untuk mempengaruhi pemilihan,” cuit Wolfram Lacher, seorang spesialis Libya di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan.
Pemilihan bulan depan dilihat oleh masyarakat internasional sebagai langkah kunci dalam memulihkan stabilitas ke Libya setelah satu dekade konflik sejak penggulingan Gaddafi dalam pemberontakan yang didukung NATO.
Tetapi jalan menuju kotak suara telah dipenuhi dengan perselisihan mengenai dasar konstitusional untuk pemungutan suara dan kekuasaan yang akan diberikan kepada siapa pun yang menang.
Beberapa pengamat telah memperingatkan bahwa tidak ada jaminan bahwa kedua belah pihak akan menghormati hasil pemilu.
Tetapi pasukan pro-Haftar tetap mengendalikan sebagian besar Libya timur dan selatan. Beberapa analis telah menyuarakan skeptisisme atas kemungkinan pemungutan suara yang bebas dan adil.
“Pasukan Haftar sejauh ini telah menjadi pelaku kejahatan perang utama Libya sejak 2014, dan pasti akan menggunakan intimidasi atau lebih buruk lagi untuk mempengaruhi pemilihan,” cuit Wolfram Lacher, seorang spesialis Libya di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan.
Pemilihan bulan depan dilihat oleh masyarakat internasional sebagai langkah kunci dalam memulihkan stabilitas ke Libya setelah satu dekade konflik sejak penggulingan Gaddafi dalam pemberontakan yang didukung NATO.
Tetapi jalan menuju kotak suara telah dipenuhi dengan perselisihan mengenai dasar konstitusional untuk pemungutan suara dan kekuasaan yang akan diberikan kepada siapa pun yang menang.
Beberapa pengamat telah memperingatkan bahwa tidak ada jaminan bahwa kedua belah pihak akan menghormati hasil pemilu.
(ian)
Lihat Juga :
