Kepemimpinan Baru Suriah Bekukan Konstitusi dan Parlemen selama 3 Bulan
Jum'at, 13 Desember 2024 - 20:15 WIB
loading...
Warga Suriah, memegang bendera dan meneriakkan slogan-slogan, di distrik Azaz, Aleppo, Suriah pada 15 Maret 2024. Foto/Hi?am Hac Ömer/Anadolu Agency
A
A
A
DAMASKUS - Pemerintah baru Suriah memutuskan membekukan konstitusi dan parlemen selama masa transisi tiga bulan, menurut seorang pejabat pemerintah kepada AFP.
"Komite hukum dan hak asasi manusia akan dibentuk untuk meninjau Konstitusi dan mengusulkan amandemen," ungkap juru bicara Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) Obaida Arnaout.
Pasukan oposisi Suriah yang merebut kekuasaan di Suriah pada hari Minggu telah menunjuk Mohammad Al-Bashir sebagai pemimpin pemerintahan transisi hingga 1 Maret 2025.
Al-Bashir sebelumnya memimpin Pemerintahan Keselamatan di kubu pemberontak Idlib, di barat laut Suriah.
Sementara itu, Mufti Libya, Sheikh Al-Sadeq Al-Gharyani, memperingatkan rakyat Suriah agar tidak menerima dukungan finansial dari aktor internasional, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), dengan meminta mereka mengingat apa yang terjadi di Mesir dan Libya.
"Komite hukum dan hak asasi manusia akan dibentuk untuk meninjau Konstitusi dan mengusulkan amandemen," ungkap juru bicara Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) Obaida Arnaout.
Pasukan oposisi Suriah yang merebut kekuasaan di Suriah pada hari Minggu telah menunjuk Mohammad Al-Bashir sebagai pemimpin pemerintahan transisi hingga 1 Maret 2025.
Al-Bashir sebelumnya memimpin Pemerintahan Keselamatan di kubu pemberontak Idlib, di barat laut Suriah.
Sementara itu, Mufti Libya, Sheikh Al-Sadeq Al-Gharyani, memperingatkan rakyat Suriah agar tidak menerima dukungan finansial dari aktor internasional, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), dengan meminta mereka mengingat apa yang terjadi di Mesir dan Libya.
Lihat Juga :
