Jenderal Tertinggi Sudan Perintahkan Pembebasan 4 Menteri yang Ditahan Saat Kudeta
loading...
Jenderal tertinggi militer Sudan, Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan. FOTO/Reuters
A
A
A
KHARTOUM - Jenderal tertinggi militer Sudan , Abdel Fattah al-Burhan telah memerintahkan pembebasan empat menteri sipil yang ditahan sejak dia memimpin kudeta militer pekan lalu. Demikian dilaporkan televisi pemerintah Sudan.
Sudan TV pada Kamis (4/11/2021) mengidentifikasi 4 menteri itu sebagai Hashem Hassab Alrasoul (Menteri Telekomunikasi), Ali Geddo (Menteri Perdagangan), Hamza Baloul (Menteri Informasi), dan Youssef Adam (Menteri Pemuda dan Olahraga). Sementara beberapa pemimpin sipil lainnya masih ditahan. Meski demikian, belum jelas kapan mereka akan dibebaskan.
Perintah pembebasan itu keluar saat tentara mengatakan pembentukan pemerintahan baru "sudah dekat". "Kami sedang mempertimbangkan semua inisiatif internal dan eksternal untuk melayani kepentingan nasional," kata penasihat media Jenderal Burhan, Taher Abouhaga. "Pembentukan pemerintah sudah dekat," lanjutnya.
Juga pada hari Kamis, Burhan mengadakan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerik Serikat (AS) Antony Blinken untuk menyetujui perlunya mempercepat pembentukan pemerintahan.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Blinken dalam panggilan telepon mendesak Burhan untuk segera membebaskan semua tokoh politik yang ditahan sejak kudeta dan "kembali ke dialog yang mengembalikan Perdana Menteri [Abdalla] Hamdok ke kantor dan memulihkan pemerintahan yang dipimpin sipil di Sudan".
Alex De Waal, direktur eksekutif Yayasan Perdamaian Dunia, mengatakan kepada Al Jazeera, bahwa AS dapat menggunakan pengaruh ekonomi untuk mempercepat pembentukan pemerintahan sipil. “AS memiliki pengaruh yang cukup besar karena lubang keuangan ekonomi yang sangat dalam di Sudan,” katanya.
“Negara-negara lain mungkin bisa bertahan dengan jaminan dari negara-negara Teluk, tetapi dalam kasus Sudan, itu hanya dapat benar-benar menstabilkan ekonominya dengan bantuan besar, penjadwalan ulang utang, keringanan utang, bantuan dari Bank Dunia dan Bank Dunia. IMF, yang membutuhkan Amerika Serikat.”
Sudan TV pada Kamis (4/11/2021) mengidentifikasi 4 menteri itu sebagai Hashem Hassab Alrasoul (Menteri Telekomunikasi), Ali Geddo (Menteri Perdagangan), Hamza Baloul (Menteri Informasi), dan Youssef Adam (Menteri Pemuda dan Olahraga). Sementara beberapa pemimpin sipil lainnya masih ditahan. Meski demikian, belum jelas kapan mereka akan dibebaskan.
Perintah pembebasan itu keluar saat tentara mengatakan pembentukan pemerintahan baru "sudah dekat". "Kami sedang mempertimbangkan semua inisiatif internal dan eksternal untuk melayani kepentingan nasional," kata penasihat media Jenderal Burhan, Taher Abouhaga. "Pembentukan pemerintah sudah dekat," lanjutnya.
Juga pada hari Kamis, Burhan mengadakan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerik Serikat (AS) Antony Blinken untuk menyetujui perlunya mempercepat pembentukan pemerintahan.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Blinken dalam panggilan telepon mendesak Burhan untuk segera membebaskan semua tokoh politik yang ditahan sejak kudeta dan "kembali ke dialog yang mengembalikan Perdana Menteri [Abdalla] Hamdok ke kantor dan memulihkan pemerintahan yang dipimpin sipil di Sudan".
Alex De Waal, direktur eksekutif Yayasan Perdamaian Dunia, mengatakan kepada Al Jazeera, bahwa AS dapat menggunakan pengaruh ekonomi untuk mempercepat pembentukan pemerintahan sipil. “AS memiliki pengaruh yang cukup besar karena lubang keuangan ekonomi yang sangat dalam di Sudan,” katanya.
“Negara-negara lain mungkin bisa bertahan dengan jaminan dari negara-negara Teluk, tetapi dalam kasus Sudan, itu hanya dapat benar-benar menstabilkan ekonominya dengan bantuan besar, penjadwalan ulang utang, keringanan utang, bantuan dari Bank Dunia dan Bank Dunia. IMF, yang membutuhkan Amerika Serikat.”
(esn)
Lihat Juga :
