Utusan Khusus AS Mengaku Bertemu Kepala Militer Sudan Satu Hari Sebelum Kudeta

WASHINGTON - Seorang utusan senior Amerika Serikat (AS) untuk wilayah Tanduk Afrika, di Afrika Timur, Jeffrey Feltman mengaku bertemu dengan pemimpin militer Sudan , Jenderal Abdel Fattah al-Burhan sehari sebelum militer negara itu merebut kekuasaan dari pemerintah transisi dalam sebuah kudeta.

“Saya melihatnya dua kali. Dua setengah jam pada hari Sabtu, sekitar satu jam pada hari Minggu. Pada hari Minggu, itu satu lawan satu. Dan, dia berbicara kepada saya tentang keprihatinannya dengan transisi, apa yang dia lihat sebagai batu sandungan dalam transisi, masalah dalam transisi, kekacauan di sisi sipil, kurangnya beberapa institusi,” kata Feltman, seperti dikutip dari presstv.ir, Jumat (29/10/2021).



Menurutya, Burhan tidak pernah mengisyaratkan bahwa dia akan membubarkan pemerintah melalui alat-alat militer. Burhan justru berdiskusi dengan Washington tentang cara untuk mengatasi “kekhawatirannya yang nyata tentang bagaimana transisi itu berjalan”.

Feltman juga mengklaim bahwa dia telah memperingatkan Burhan untuk tidak mengambil langkah apa pun terhadap pemerintahan sipil yang mengawasi transisi demokrasi. Pejabat tinggi AS itu mengatakan, Burhan akan segera menyadari bahwa tidak mudah untuk mengembalikan Sudan "ke masa lalu yang kelam", mengingat tekad para pengunjuk rasa untuk mencegah skenario seperti itu bersama dengan tekanan besar dunia internasional dan regional pada jenderal Sudan.

Namun nyatanya, di awal pekan ini Burhan memerintahkan pembubaran pemerintah dan menyatakan keadaan darurat. Dia juga bersumpah untuk membentuk apa yang dia sebut pemerintah yang kompeten.
Perdana Menteri Abdalla Hamdok ditahan dan dijadikan tahanan rumah. Beberapa anggota kepemimpinan sipil negara itu juga ditahan.



Burhan membantah perebutan kekuasaan oleh tentara merupakan kudeta, dengan mengatakan pemerintah transisi digulingkan untuk menghindari perang saudara di negara Afrika itu. Beberapa jam setelah kudeta militer, koalisi oposisi utama Sudan menyerukan pembangkangan sipil dan protes di seluruh negeri.

Protes, bagaimanapun, telah dirusak oleh kekerasan, dan beberapa orang tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan. Komunitas internasional telah mengutuk pengambilalihan militer, dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet memperingatkan bahwa Sudan berisiko kembali ke penindasan.



Bank Dunia memutuskan untuk menghentikan pembayaran untuk operasi di Sudan dan Uni Afrika menangguhkan Khartoum dari semua kegiatannya sampai pemerintahan sipil dipulihkan di negara itu. Burhan telah memecat enam duta besar Sudan, termasuk untuk AS, Uni Eropa, China dan Prancis, yang telah menyatakan penentangan mereka terhadap tindakannya.

Sudan telah terlibat dalam krisis politik yang sudah berlangsung lama sejak penggulingan Omar al-Bashir pada 2019, sebagian besar didorong oleh masalah ekonomi yang memburuk. Pemerintah transisi telah berjanji untuk memperbaiki ekonomi, yang dirusak oleh korupsi selama beberapa dekade, konflik internal, dan sanksi internasional.