Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Erdogan Perintahkan Usir 10 Diplomat Barat Termasuk AS
loading...
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memerintahkan menteri luar negerinya menyatakan 10 dubes Barat di Turki sebagai persona non grata, yang artinya harus diusir.. Foto/REUTERS
A
A
A
ANKARA - Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu (23/10/2021) memerintahkan menteri luar negerinya untuk menyatakan 10 duta besar (dubes)Barat di Turki , termasuk diplomat Amerika Serikat (AS), sebagai "persona non grata". Itu sama artinya dengan perintah untuk segera mengusir para diplomat asing tersebut.
Tindakan itu sebagai respons Ankara setelah 10 dubesBarat menyerukan pembebasan aktivis dan dermawan Turki Osman Kavala dari penjara.
"Saya telah memerintahkan menteri luar negeri kita untuk menyatakan 10 duta besar ini sebagai persona non grata sesegera mungkin," katanya, seperti dikutip Reuters.
Persona non grata adalah istilah untuk orang yang tidak diinginkan. Orang-orang yang di-persona non grata-kan biasanya tidak boleh hadir di suatu tempat atau negara, yang artinya harus diusir dan dideportasi.
Kementerian Luar Negeri Turki sebelumnya telah memanggil 10 duta besar setelah membuat seruan bersama untuk membebaskan Osman Kavala.
Sejak 2017, Turki telah memenjarakan Kavala tanpa dakwaan atas serangkaian tuduhan terkait dengan protes anti-pemerintah pada 2013 dan kudeta militer yang gagal pada 2016. Kavala membantah tuduhan-tuduhan itu.
Meskipun dibebaskan pada Februari 2021 dalam kasus mendanai protes 2013, dia ditangkap lagi atas tuduhan berusaha menghapus tatanan konstitusional. Penangkapan terjadi setelah Erdogan mengkritik putusan pengadilan yang membebaskannya.
Kelompok hak asasi manusia (HAM) dan pemerintah Barat memandang kasus Kavala sebagai ujian kritis bagi independensi peradilan Turki dan supremasi hukum.
Dalam sebuah pernyataan langka yang dirilis pada hari Senin lalu, Dubes Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, dan AS menyerukan resolusi yang adil dan cepat untuk kasus Kavala.
"Penundaan yang berkelanjutan dalam persidangannya...membayangi penghormatan terhadap demokrasi, supremasi hukum dan transparansi dalam sistem peradilan Turki," bunyi pernyataan mereka.
Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu mengecam pernyataan bersama 10 dubes itu di Twitter.
"Tidak dapat diterima bagi duta besar untuk membuat rekomendasi atau saran kepada pengadilan untuk kasus yang sedang berlangsung," kata Soylu.
"Rekomendasi dan saran Anda membayangi pemahaman Anda tentang hukum dan demokrasi."
Tindakan itu sebagai respons Ankara setelah 10 dubesBarat menyerukan pembebasan aktivis dan dermawan Turki Osman Kavala dari penjara.
"Saya telah memerintahkan menteri luar negeri kita untuk menyatakan 10 duta besar ini sebagai persona non grata sesegera mungkin," katanya, seperti dikutip Reuters.
Persona non grata adalah istilah untuk orang yang tidak diinginkan. Orang-orang yang di-persona non grata-kan biasanya tidak boleh hadir di suatu tempat atau negara, yang artinya harus diusir dan dideportasi.
Kementerian Luar Negeri Turki sebelumnya telah memanggil 10 duta besar setelah membuat seruan bersama untuk membebaskan Osman Kavala.
Sejak 2017, Turki telah memenjarakan Kavala tanpa dakwaan atas serangkaian tuduhan terkait dengan protes anti-pemerintah pada 2013 dan kudeta militer yang gagal pada 2016. Kavala membantah tuduhan-tuduhan itu.
Meskipun dibebaskan pada Februari 2021 dalam kasus mendanai protes 2013, dia ditangkap lagi atas tuduhan berusaha menghapus tatanan konstitusional. Penangkapan terjadi setelah Erdogan mengkritik putusan pengadilan yang membebaskannya.
Kelompok hak asasi manusia (HAM) dan pemerintah Barat memandang kasus Kavala sebagai ujian kritis bagi independensi peradilan Turki dan supremasi hukum.
Dalam sebuah pernyataan langka yang dirilis pada hari Senin lalu, Dubes Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, dan AS menyerukan resolusi yang adil dan cepat untuk kasus Kavala.
"Penundaan yang berkelanjutan dalam persidangannya...membayangi penghormatan terhadap demokrasi, supremasi hukum dan transparansi dalam sistem peradilan Turki," bunyi pernyataan mereka.
Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu mengecam pernyataan bersama 10 dubes itu di Twitter.
"Tidak dapat diterima bagi duta besar untuk membuat rekomendasi atau saran kepada pengadilan untuk kasus yang sedang berlangsung," kata Soylu.
"Rekomendasi dan saran Anda membayangi pemahaman Anda tentang hukum dan demokrasi."
(min)
Explore More