Pemerintah Malaysia Ancam Persulit Hidup Warganya yang Ogah Divaksin
Rabu, 20 Oktober 2021 - 08:30 WIB
loading...
Warga Malaysia jalani vaksinasi Covid-19. FOTO/Reuters
A
A
A
KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia menegaskan akan bersikap keras pada warganya yang menolak untuk menjalani vaksinasi Covid-19 tanpa alasan yang sah. Tak main-main, otoritas Negeri Jiran mengancam akan membuat hidup mereka yang tidak divaksin menjadi sangat sulit.
“Maaf untuk mengatakan, kami akan membuat hidup Anda sangat sulit, jika Anda tidak divaksinasi karena pilihan,” kata Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin pada sebuah acara di Rumah Sakit Serdang, Minggu (17/10/2021), The Straits Times melaporkan.
Baca: Malaysia Percepat Program Vaksinasi di Tengah Melonjaknya Kasus Covid-19
“Jika Anda memilih untuk tidak memvaksinasi, maka kami mungkin akan meminta Anda untuk melakukan tes rutin yang harus Anda bayar. Saya minta maaf karena saya harus tegas dalam masalah ini,” lanjut Jamaluddin. Ia juga memperingatkan bahwa aturan pemerintah akan mencakup pembatasan untuk makan di luar atau mengunjungi pusat perbelanjaan.
“Mandat vaksin akan diperluas di luar sektor pendidikan untuk mencakup seluruh sektor publik, di mana pegawai negeri juga perlu divaksinasi. Karyawan sektor swasta juga akan segera menghadapi aturan khusus,” katanya.
“Maaf untuk mengatakan, kami akan membuat hidup Anda sangat sulit, jika Anda tidak divaksinasi karena pilihan,” kata Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin pada sebuah acara di Rumah Sakit Serdang, Minggu (17/10/2021), The Straits Times melaporkan.
Baca: Malaysia Percepat Program Vaksinasi di Tengah Melonjaknya Kasus Covid-19
“Jika Anda memilih untuk tidak memvaksinasi, maka kami mungkin akan meminta Anda untuk melakukan tes rutin yang harus Anda bayar. Saya minta maaf karena saya harus tegas dalam masalah ini,” lanjut Jamaluddin. Ia juga memperingatkan bahwa aturan pemerintah akan mencakup pembatasan untuk makan di luar atau mengunjungi pusat perbelanjaan.
“Mandat vaksin akan diperluas di luar sektor pendidikan untuk mencakup seluruh sektor publik, di mana pegawai negeri juga perlu divaksinasi. Karyawan sektor swasta juga akan segera menghadapi aturan khusus,” katanya.
Lihat Juga :
