Militer Myanmar Tidak akan Izinkan Utusan ASEAN Bertemu Suu Kyi
Jum'at, 15 Oktober 2021 - 06:05 WIB
loading...
Mantan pemimpin Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi. FOTO/Reuters
A
A
A
YANGON - Militer Myanmar yang berkuasa tidak menghalangi seorang utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi negara itu. Tetapi, militer tidak akan mengizinkan utusan tersebut bertemu dengan mantan pemimpin yang ditahan, Aung San Suu Kyi . Pasalnya, menurut Zaw Min Tun, juru bicara junta militer Myanmar, Suu Kyi didakwa melakukan kejahatan.
Min Tun juga menegaskan, sistem peradilan Myanmar yang adil dan independen akan menangani kasus Suu Kyi sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, Hakim Ketua telah ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya.
Baca: Eks Presiden Myanmar Mengaku Dipaksa Mundur oleh Tentara Beberapa Jam Sebelum Kudeta
Pernyataan soal larangan menemui Suu Kyi dikeluarkan oleh militer di saat meningkatnya tekanan internasional pada junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disetujui oleh Jenderal Min Aung Hlaing pada bulan April dengan ASEAN.
“Penundaan di PBB yang menyetujui pencalonan duta besar PBB dari pemerintah militer bermotif politik,” ujar Min Tun, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/10/2021). “PBB dan negara-negara, serta organisasi lain harus menghindari standar ganda ketika mereka terlibat dalam urusan internasional,” lanjutnya.
Min Tun juga menegaskan, sistem peradilan Myanmar yang adil dan independen akan menangani kasus Suu Kyi sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, Hakim Ketua telah ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya.
Baca: Eks Presiden Myanmar Mengaku Dipaksa Mundur oleh Tentara Beberapa Jam Sebelum Kudeta
Pernyataan soal larangan menemui Suu Kyi dikeluarkan oleh militer di saat meningkatnya tekanan internasional pada junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disetujui oleh Jenderal Min Aung Hlaing pada bulan April dengan ASEAN.
“Penundaan di PBB yang menyetujui pencalonan duta besar PBB dari pemerintah militer bermotif politik,” ujar Min Tun, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/10/2021). “PBB dan negara-negara, serta organisasi lain harus menghindari standar ganda ketika mereka terlibat dalam urusan internasional,” lanjutnya.
Lihat Juga :
