Siapa di Balik Geger Pandora Papers?

JAKARTA - Skandal Pandora Papers tiba-tiba membuat geger dunia. Jutaan dokumen yang mengungkapkan kesepakatan luar negeri dan aset lebih dari 100 miliarder , 30 pemimpin dunia , dan 300 pejabat publik terungkap dalam sebuah kebocoran data perusahaan lepas pantai (offshore) terbesar dalam sejarah.

Disebut sebagai Pandora Papers, dokumen itu membocorkan hampir 12 juta dokumen yang mengungkapkan kekayaan tersembunyi, penghindaran pajak dan, dalam beberapa kasus, pencucian uang oleh beberapa orang kaya dan berkuasa di dunia.

Dokumen itu berasal dari perusahaan yang disewa oleh klien kaya untuk membuat strutur lepas pantai dan perwalian di surga pajak seperti Panama, Dubai, Monako, Swiss, dan Kepulauan Cayman.

Dikutip dari The Guardian, Rabu (6/10/2021), Pandora Papers mengekspos urusan luar negeri rahasia 35 pemimpin dunia, termasuk presiden saat ini dan mantan, perdana menteri dan kepala negara. Mereka juga menyoroti keuangan rahasia lebih dari 300 pejabat publik lainnya seperti menteri pemerintah, hakim, walikota dan jenderal militer di lebih dari 90 negara.

Pandora papers mengungkapkan cara kerja dunia keuangan bayangan, memberikan jendela langka ke dalam operasi tersembunyi ekonomi lepas pantai global yang memungkinkan beberapa orang terkaya di dunia menyembunyikan kekayaan mereka dan dalam beberapa kasus membayar sedikit atau tanpa pajak.



Ada email, memo, catatan pendirian, sertifikat saham, laporan kepatuhan, dan diagram kompleks yang menunjukkan struktur perusahaan labirin. Seringkali, mereka mengizinkan pemilik sebenarnya dari perusahaan cangkang buram untuk diidentifikasi untuk pertama kalinya.

Sejumlah nama pun "terekspos" termasuk pejabat tinggi dari negara-negara berkembang serta negara maju. Mereka termasuk penguasa Yordania, Raja Abdullah II, yang menurut dokumen bocoran mengungkapkan, telah mengumpulkan kerajaan properti rahasia senilai USD100 juta yang mencakup Malibu, Washington dan London.

File-file tersebut juga menunjukkan Perdana Menteri Republik Ceko, Andrej Babi, menggunakan perusahaan investasi lepas pantai untuk mengakuisisi istana senilai USD22 juta di selatan Prancis.

File yang bocor juga mengungkapkan bahwa mantan perdana menteri Inggris Tony Blair dan istrinya Cherie membeli kantor senilai 6,5 juta pounds di Marylebone dengan mengakuisisi perusahaan lepas pantai British Virgin Islands (BVI).

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, juga disebutkan dalam bocoran tersebut. Selama kampanye, Zelenskiy mentransfer 25% sahamnya di sebuah perusahaan lepas pantai ke teman dekat yang sekarang bekerja sebagai penasihat utama presiden.

Nama Presiden Rusia Vladimir Putin, yang dicurigai AS memiliki kekayaan rahasia, tidak muncul dalam file tersebut. Tetapi banyak rekan dekatnya, termasuk sahabatnya sejak kecil – mendiang Petr Kolbin – yang oleh para kritikus disebut sebagai “dompet” untuk kekayaan Putin sendiri, dan seorang wanita yang diduga pernah terlibat asmara dengan pemimpin Rusia itu.



Adalah International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang membocorkan file-file tersebut. Organisasi yang berbasis di Washington itu berbagi akses ke data yang bocor dengan mitra media terpilih termasuk Guardian, BBC, Le Monde dan Washington Post. Lebih dari 600 jurnalis telah menyaring file sebagai bagian dari penyelidikan global besar-besaran.

Lalu bagaimana ICIJ mendapatkan data-data tersebut?

Dikutip dari Sputnik, situs web ICIJ mengundang calon pelapor untuk membocorkan informasi kepada jurnalis mereka. Pandora Pappers mengklaim memiliki info dari orang dalam tentang 14 perusahaan yang beroperasi di 38 yurisdiksi, sedangkan Panama Papers tahun 2016 hanya didasarkan pada catatan firma hukum Panama yang sekarang sudah tidak berfungsi, Mossack Fonseca.

Namun, pada kenyataannya, banyak informasi tentang kepemilikan lepas pantai berada dalam domain publik. Di AS, Inggris, dan Australia, selama satu dekade terakhir telah diwajibkan untuk mendaftarkan aset luar negeri kepada otoritas pajak, dengan susah payah dari penuntutan. Ketiga negara tersebut membagikan informasi tersebut untuk membantu memerangi penghindaran pajak.

Tapi siapa yang membayar tim ICIJ yang terdiri dari 240 jurnalis untuk meneliti catatan aset lepas pantai?

Pendukung keuangan badan tersebut termasuk Adessium Foundation, Open Society Foundations (OSF), The Sigrid Rausing Trust, The Ford Foundation, Fritt Ord Foundation, dan Pulitzer Center on Crisis Reporting, bersama dengan maestro media Australia Graeme Wood.

OSF adalah kendaraan bagi miliarder anti-komunis kelahiran Hungaria George Soros untuk mendanai LSM di seluruh dunia yang dituduh membantu upaya perubahan rezim di sejumlah negara.

Adessium yang berbasis di Belanda mendanai Bellingcat, sebuah organisasi yang telah mengeluarkan pengarahan rutin yang menuduh pemerintah Suriah dan sekutunya melakukan kejahatan perang, sementara kekuatan asing termasuk AS dan Turki terus mendukung kelompok militan bersenjata.

Ford Foundation didirikan pada tahun 1936 oleh taipan industri otomotif Henry Ford dan putranya Edsel, sembilan tahun setelah Ford berhenti menerbitkan surat kabar anti-Semitnya The Dearborn Independent dalam menghadapi tuntutan hukum. Operasi luar negeri yayasan itu termasuk Kelompok Pejuang Melawan Kemanusiaan yang berbasis di Berlin Barat, sebuah front CIA yang melakukan operasi spionase dan sabotase di Jerman Timur.



Fritt Ord Foundation menganugerahkan penghargaan kebebasan berbicara tahunan, yang penerima sebelumnya termasuk para pemimpin revolusi 1989 di Eropa Timur, termasuk Lech Walesa dari Polandia.

Fritt Ord juga mendanai Yayasan Hak Asasi Manusia (HRF) yang terhubung dengan Soros, yang pendirinya Thor Halvorssen Mendoza adalah sepupu dari pemimpin partai oposisi Venezuela Popular Will Leopoldo Lopez Mendoza. Lopez dipenjara pada 2015 karena menghasut kekerasan mematikan dalam kerusuhan Guarimba tahun 2014 melawan pemerintah Partai Sosialis Bersatu. Ketua HRF Garry Kasparov juga merupakan tokoh oposisi militan di negara asalnya, Rusia.

The Sigrid Rausing Trust adalah penyandang dana Hope not Hate (HnH), awalnya sebuah organisasi anti-fasis yang sekarang mempromosikan klaim bahwa China melakukan "genosida" etnis Muslim Uighur di provinsi barat laut Xinjiang. HnH menulis dalam sebuah artikel pada hari Jumat bahwa Olimpiade Musim Dingin di Beijing pada Februari 2022 harus dijuluki "Game Genosida".