Mengenal Vanuatu, Negara Kecil yang Selalu Usik Indonesia soal Papua Barat
Senin, 27 September 2021 - 07:56 WIB
loading...
arga Vanuatu saat mengungsi ketika sebuah gunung berapi di negara tersebut erupsi. Foto/REUTERS
A
A
A
JAKARTA - Republik Vanuatu , negara kecil di Pasifik, kembali mengusik Indonesia di Majelis Umum PBB. Negara itu menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap penduduk asli Papua Barat , namun menutup mata soal gerakan separatisme di sana.
Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Bob Loughman, dalam pidatonya dalam sidang ke-76 Majelis Umum PBB (UNGA) mengatakan kepada PBB tentang kurangnya kemajuan dalam HAM di Papua Barat.
Baca juga: Diserang soal HAM Papua Barat, Indonesia: Vanuatu Anjurkan Separatisme Berkedok Peduli HAM
Menurut Loughman penduduk asli Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM di bawah pemerintahan Indonesia.
"Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan di bidang ini," kata Loughman.
"Saya berharap masyarakat internasional, melalui proses yang dipimpin PBB, memperhatikan masalah ini dengan serius dan menanganinya dengan adil."
Pernyataan PM Vanuatu langsung direspons tegas oleh diplomat muda Indonesia, Sindy Nur Fitri. Sindy mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang HAM.
"Vanuatu mencoba mengesankan dunia dengan apa yang disebut kepeduliannya terhadap masalah HAM," kata Sindy
"Kenyataannya, versi HAM mereka dipelintir dan tidak disebutkan tindakan teror yang tidak manusiawi dan keji yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata," ujarnya.
"Vanuatu sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membunuh perawat, petugas kesehatan, guru, pekerja bangunan, dan aparat penegak hukum," tegasnya.
Baca juga: Indonesia Sebut Vanuatu Tukang PHP di Sidang Umum PBB
Ini bukan pertama kalinya Vanuatu membuat kesal pemerintah Indonesia. Pada 2019 lalu, negara tersebut menyelundupkan tokoh separatis Papua Barat, Benny Wenda, ke Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB di Jenewa, di mana dia menyerahkan petisi referendum kemerdekaan.
Di masa lalu, Vanuatu juga lantang menyuarakan kemerdekaan Papua Barat di forum PBB, meski agenda sidang tak membahas masalah tersebut.
Data yang dirangkum SINDOnews.com, pada April 2017 negara kecil itu bersama enam negara Pasifik lainnya; Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau dan Kepulauan Marshall pernah menggelar pertemuan di Brussels dengan agenda membahas penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat. Padahal mereka sadar, wilayah itu adalah salah satu provinsi Indonesia. Kedutaan Besar Indonesia di Selandia Baru memprotes keras tindakan tujuh negara Pasifik tersebut.
Pada Oktober 2018, Vanuatu dan dua negara Pasifik di forum PBB menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua Barat dan menyuarakan dukungan untuk kelompok separatis Papua Merdeka.
Berikut potret sekilas tentang Vanuatu, negara yang kerap ikut campur urusan dalam negeri Indonesia.
Republik Vanuatu adalah negara di Kepulauan Pasifik yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Lokasinya 1.750 kilometer (1.090 mil) sebelah timur Australia utara, 540 kilometer (340 mil) timur laut Kaledonia Baru, timur Papua Nugini, tenggara Kepulauan Solomon, dan sebelah barat Fiji.
Negara tersebut kini dipimpin Perdana Menteri Bob Loughman. Seperti pendahulunya, Charlot Salwai, Bob Loughman dikenal sebagai pendukung Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Vanuatu pertama kali dihuni oleh orang-orang Melanesia. Orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau-pulau itu adalah ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh navigator Portugal Fernandes de Queirós, yang tiba pada tahun 1606. Sejak monarki Portugal dan Spanyol disatukan di bawah raja Spanyol pada tahun 1580, Queirós mengeklaim kepulauan itu untuk Spanyol atau menjadi wilayah koloni Spanyol. Queiros kala itu menamakan wilayah itu dengan nama La Austrialia del Espíritu Santo.
Pada tahun 1880-an, Prancis dan Inggris ikut mengeklaim bagian-bagian dari kepulauan itu. Pada tahun 1906, mereka menyetujui suatu kerangka kerja untuk mengelola bersama kepulauan tersebut sebagai Hebrides Baru melalui kondominium Anglo-Prancis.
Sebuah gerakan kemerdekaan muncul pada tahun 1970-an, dan Republik Vanuatu didirikan pada tahun 1980. Setelah merdeka, negara ini diakui menjadi anggota PBB dan masuk Forum Kepulauan Pasifik.
Indonesia sejatinya selalu membuat hubungan baik dengan Vanuatu. Pada April 2015, yakni ketika negara itu dilanda bencana angin topan, Indonesia mengirim bantuan termasuk sejumlah relawan untuk membantu para korban.
Tak jelas apa motivasi Vanuatu kerap intervensi urusan dalam negeri Indonesia, dalam hal ini soal Papua Barat. Namun, negara itu kerap menuduh pihak berwenang Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua Barat.
Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Bob Loughman, dalam pidatonya dalam sidang ke-76 Majelis Umum PBB (UNGA) mengatakan kepada PBB tentang kurangnya kemajuan dalam HAM di Papua Barat.
Baca juga: Diserang soal HAM Papua Barat, Indonesia: Vanuatu Anjurkan Separatisme Berkedok Peduli HAM
Menurut Loughman penduduk asli Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM di bawah pemerintahan Indonesia.
"Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan di bidang ini," kata Loughman.
"Saya berharap masyarakat internasional, melalui proses yang dipimpin PBB, memperhatikan masalah ini dengan serius dan menanganinya dengan adil."
Pernyataan PM Vanuatu langsung direspons tegas oleh diplomat muda Indonesia, Sindy Nur Fitri. Sindy mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang HAM.
"Vanuatu mencoba mengesankan dunia dengan apa yang disebut kepeduliannya terhadap masalah HAM," kata Sindy
"Kenyataannya, versi HAM mereka dipelintir dan tidak disebutkan tindakan teror yang tidak manusiawi dan keji yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata," ujarnya.
"Vanuatu sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membunuh perawat, petugas kesehatan, guru, pekerja bangunan, dan aparat penegak hukum," tegasnya.
Baca juga: Indonesia Sebut Vanuatu Tukang PHP di Sidang Umum PBB
Ini bukan pertama kalinya Vanuatu membuat kesal pemerintah Indonesia. Pada 2019 lalu, negara tersebut menyelundupkan tokoh separatis Papua Barat, Benny Wenda, ke Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB di Jenewa, di mana dia menyerahkan petisi referendum kemerdekaan.
Di masa lalu, Vanuatu juga lantang menyuarakan kemerdekaan Papua Barat di forum PBB, meski agenda sidang tak membahas masalah tersebut.
Data yang dirangkum SINDOnews.com, pada April 2017 negara kecil itu bersama enam negara Pasifik lainnya; Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau dan Kepulauan Marshall pernah menggelar pertemuan di Brussels dengan agenda membahas penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat. Padahal mereka sadar, wilayah itu adalah salah satu provinsi Indonesia. Kedutaan Besar Indonesia di Selandia Baru memprotes keras tindakan tujuh negara Pasifik tersebut.
Pada Oktober 2018, Vanuatu dan dua negara Pasifik di forum PBB menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua Barat dan menyuarakan dukungan untuk kelompok separatis Papua Merdeka.
Berikut potret sekilas tentang Vanuatu, negara yang kerap ikut campur urusan dalam negeri Indonesia.
Republik Vanuatu adalah negara di Kepulauan Pasifik yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Lokasinya 1.750 kilometer (1.090 mil) sebelah timur Australia utara, 540 kilometer (340 mil) timur laut Kaledonia Baru, timur Papua Nugini, tenggara Kepulauan Solomon, dan sebelah barat Fiji.
Negara tersebut kini dipimpin Perdana Menteri Bob Loughman. Seperti pendahulunya, Charlot Salwai, Bob Loughman dikenal sebagai pendukung Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Vanuatu pertama kali dihuni oleh orang-orang Melanesia. Orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau-pulau itu adalah ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh navigator Portugal Fernandes de Queirós, yang tiba pada tahun 1606. Sejak monarki Portugal dan Spanyol disatukan di bawah raja Spanyol pada tahun 1580, Queirós mengeklaim kepulauan itu untuk Spanyol atau menjadi wilayah koloni Spanyol. Queiros kala itu menamakan wilayah itu dengan nama La Austrialia del Espíritu Santo.
Pada tahun 1880-an, Prancis dan Inggris ikut mengeklaim bagian-bagian dari kepulauan itu. Pada tahun 1906, mereka menyetujui suatu kerangka kerja untuk mengelola bersama kepulauan tersebut sebagai Hebrides Baru melalui kondominium Anglo-Prancis.
Sebuah gerakan kemerdekaan muncul pada tahun 1970-an, dan Republik Vanuatu didirikan pada tahun 1980. Setelah merdeka, negara ini diakui menjadi anggota PBB dan masuk Forum Kepulauan Pasifik.
Indonesia sejatinya selalu membuat hubungan baik dengan Vanuatu. Pada April 2015, yakni ketika negara itu dilanda bencana angin topan, Indonesia mengirim bantuan termasuk sejumlah relawan untuk membantu para korban.
Tak jelas apa motivasi Vanuatu kerap intervensi urusan dalam negeri Indonesia, dalam hal ini soal Papua Barat. Namun, negara itu kerap menuduh pihak berwenang Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua Barat.
(min)
Lihat Juga :
