AS Galau, Hapus atau Dukung Rp14,2 Triliun untuk Iron Dome Israel

Jum'at, 24 September 2021 - 00:11 WIB
loading...
AS Galau, Hapus atau Dukung Rp14,2 Triliun untuk Iron Dome Israel
Sistem pertahanan Iron Dome Israel saat menembakkan rudal pencegat untuk menjatuhkan roket musuh. Foto/REUTERS
A A A
WASHINGTON - Parlemen Amerika Serikat (AS) galau antara menghapus atau mendukung dana USD1 miliar (Rp14,2 triliun) untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel .

Sebelumnya, dana untuk Iron Dome rezim Zionis hingga 3 Desember 2021 dihapus dari rancangan undang-undang (RUU) Pendanaan Pemerintah atas prakarsa sejumlah anggota Parlemen dari Partai Demokrat. Mereka yang mendukung penghapusan bantuan itu termasuk anggota Parlemen Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, dan Rashida Tlaib—ketiganya dikenal sebagai kubu progresif di Partai Demokrat.



Selain ketiga politisi perempuan itu, penghapusan bantuan dana untuk senjata pertahanan Zionis juga didukung anggota Parlemen Ayanna Pressley, Jamaal Bowman, Cori Bush, dan Betty McCollum. Mereka juga dikenal sebagai bagian dari kubu skuad progresif Partai Demokrat.

Suara oposisi untuk rezim Zionis Israel itu telah menyebaban gelombang kegaduhan di Partai Republik yang memang pro-Zionis dan juga di Partai Demokrat sendiri.

Setelah bantuan untuk Iron Dome Zionis dihapus dari RUU Pendanaan Pemerintah pada hari Selasa lalu, kini para anggota Parlemen dari Partai Demokrat memperkenalkan RUU secara terpisah yang mencakup pendanaan USD1 miliar untuk sistem pertahanan Iron Dome Israel.

"Meskipun pendanaan ini biasanya akan dimasukkan dalam paket pengeluaran akhir tahun, kami memajukan rancangan undang-undang ini sekarang untuk menunjukkan komitmen bipartisan Kongres terhadap keamanan Israel sebagai bagian dari Timur Tengah dengan perdamaian abadi," kata Ketua Alokasi Anggaran Parlemen AS, Rosa DeLauro, yang memperkenalkan RUU itu, kata dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Kamis (23/9/2021).

Dia bersikeras bahwa komitmen Amerika untuk keamanan Israel tetap keras."Mengisi ulang interceptor yang digunakan untuk melindungi Israel dari serangan adalah tanggung jawab hukum dan moral kami," katanya lagi.

Ketika sebelumnya bantuan dana untuk Iron Dome dihapus dari RUU Pemerintah, Pemimpin Mayoritas DPR Steny Hoyer mengumumkan RUU terpisah untuk sistem pertahanan yang akan dibawa ke pemungutan suara selama seminggu.

"Saya berbicara dengan menteri luar negeri, [Yair] Lapid, hanya dua jam yang lalu dan meyakinkannya bahwa RUU ini akan diloloskan DPR ini", kata Hoyer.

Partai Demokrat telah dikritik besar-besaran lantaran beberapa anggotanya dari kubu progresif mendukung penghilangan bantuan militer AS untuk Zionis Israel. Beberapa anggota Partai Demokrat sendiri mengecam rekan-rekan mereka yang dianggap mendukung gerakan anti-Semitisme.

Anggota Parlemen dari Partai Demokrat Elissa Slotkin berargumen di Twitter bahwa Iron Dome adalah sistem "murni defensif". "Langkah untuk menghentikan pendanaannya bukanlah keprihatinan yang tulus atas sistem tersebut, melainkan keinginan untuk menyerang sesuatu—apa pun—terkait kepada Negara Israel," katanya.

Sentimen Slotkin didukung oleh sesama anggota Parlemen dari Partai Demokrat, Brad Schneider.

"4.400 roket ditembakkan ke Israel musim semi lalu. Iron Dome membela Israel, menyelamatkan nyawa di kedua sisi perbatasan. AS mendukung Israel saat itu, dan kami berdiri bersama Israel sekarang," katanya.

Partai Republik mengecam penolakan pendanaan Iron Dome sebagai pengkhianatan terhadap Israel. Petinggi Parlemen, Elise Stefanik, melalui Twitter menyerukan dukungannya untuk pendanaan sistem pertahanan Israel.

Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy menggemakan pernyataannya.

"Demokrat meninggalkan sekutu kami Israel untuk menenangkan pro-BDS, radikal sayap kiri yang menjalankan partai mereka. Ketua [DPR Nancy] Pelosi harus segera membawa rancangan undang-undang untuk mengembalikan dana Iron Dome ke lantai DPR untuk pemungutan suara," tulis dia di Twitter.

Menurut beberapa pejabat Israel, yang dikutip oleh Axios, perkembangan terkait Iron Dome baru-baru ini adalah hasil dari kebijakan mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang merugikan status bipartisan Israel di Amerika.
(min)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1184 seconds (0.1#10.140)