Koalisi Sipil di Swiss Gelar Pengadilan Pelanggaran HAM Rezim Turki

JENEWA - Koalisi masyarakat sipil di Swiss menggelar secara simbolis pengadilan internasional untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh rezim berkuasa di Turki . Pengadilan mendengarkan kesaksian dua korban kekerasan dan seorang pengacara pembela HAM.

Pengadilan digelar pada Senin lalu di Jenewa, Swiss. Kesaksian pertama dari Mehmet Alp, seorang guru yang bekerja di sebuah sekolah negeri yang mengaku telah diculik oleh badan intelijen Turki, MIT, di Cizre pada 18 April 2015.



Mehmet Alp mengaku dipaksa menandatangani pernyataan yang menuduhnya mendorong murid-muridnya untuk bergabung dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), partai terlarang di Turki. Dia mengaku berada di bawah todongan senjata untuk menandatangani dokumen itu. Mehmet tidak memberi tahu siapa pun kejadian itu karena takut.

Mehmet kemudian dipenjara pada tahun 2016. Ketika berada di penjara, upaya kudeta terjadi terhadap rezim Presiden Recep Tayyip Erdogan pada 15 Juli 2016. Upaya kudeta yang digagalkan itu secara dramatis mengubah iklim politik di Turki ketika pemerintah melancarkan tindakan keras terhadap lawan politik dengan dalih perjuangan anti-kudeta.

Meskipun berada di penjara pada saat kudeta berlangsung, Mehmet kemudian ikut didakwa dalam keterlibatan kudeta. Dia mengatakan mengalami tindakan kekerasan di dalam tahanan yang menyebabkan pendarahan internal dan tidak mendapat bantuan medis.

“Kami tidak hanya menyiksa Anda, tapi juga kepada istri Anda jika perlu, dan anak-anak Anda akan berakhir di panti asuhan. Jadi, jika Anda mencintai keluarga, maka jangan beritahu pengadilan apa yang telah terjadi,” kata Mehmet Alp menirukan intimidasi yang diterimanya.

Mehmet belakangan kemudian dibebaskan oleh pengadilan sambil menunggu persidangan pada 2018. Saat itulah dia memutuskan untuk melarikan diri ke Eropa untuk mencari suaka.



Kesaksian kedua datang dari Erhan Dogan, seorang guru sejarah yang bekerja di sekolah yang berafiliasi dengan gerakan Gulen. Dia mengatakan bahwa pemerintah di Ankara menuduh gerakan Gulen—sebuah kelompok berbasis agama yang diilhami oleh ulama Turki, Fethullah Gulen—berada di balik kudeta yang gagal. Namun, gerakan tersebut menyangkal keterlibatan apapun dengan kudeta atau pun aktivitas lainnya.