Kabinet Pemerintahan Sementara Taliban Bikin Dunia Internasional Prihatin

KABUL - Sejumlah negara menyuarakan kegelisahannya atas komposisi pemerintah baru sementara Afghanistan yang dibentuk Taliban . Pemerintahan sementara itu dinilai mengabaikan inklusifitas dan hak-hak politik kaum perempuan.

Sekretaris Tertinggi Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Shamkhani mengatakan, mengabaikan kebutuhan untuk membentuk pemerintah yang inklusif menjadi perhatian utama Iran. Hal itu diungkapkannya dalam sebuat tweet yang dilaporkan oleh kantor berita Iran, IRNA.

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan negaranya berharap situasi politik di Afghanistan stabil sedini mungkin, menuju normal.

Berbicara kepada para pemimpin regional di Islamabad pada hari Rabu (8/9/2021), Qureshi mengatakan prioritas untuk tetangga Afghanistan itu termasuk mendukung rakyat Afghanistan dan merangkul pentingnya rekonsiliasi nasional dan susunan multi-etnis negara itu.

Baca juga: Taliban Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan China bersedia untuk tetap berhubungan dengan kepemimpinan baru Afghanistan tetapi juga menunjukkan bahwa hak-hak minoritas harus dihormati.

"Kami berharap rezim baru Afghanistan, selama periode pemerintahan sementara, akan mendengarkan pendapat semua kelompok etnis dan partai, serta menanggapi harapan dari rakyat Afghanistan dan masyarakat internasional," katanya.

"Kami memperhatikan bahwa Taliban menekankan bahwa semua orang akan mendapat manfaat dari rezim baru," imbuhnya seperti dikutip dari CNN.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan tindakan Taliban tidak menimbulkan optimisme karena Jerman menilai bagaimana membantu rakyat Afghanistan di tengah kekurangan pangan, penghentian bantuan dan ancaman keruntuhan ekonomi.

"Kami siap memberikan bantuan kemanusiaan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kami akan terus berbicara dengan Taliban, jika hanya untuk memungkinkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kami meninggalkan negara itu," ujarnya.

"Setiap keterlibatan lebih lanjut, bagaimanapun, akan tergantung pada perilaku Taliban. Pengumuman pemerintah transisi tanpa partisipasi kelompok lain dan kekerasan kemarin terhadap demonstran dan jurnalis di Kabul bukanlah sinyal yang memberikan alasan untuk optimisme," tegasnya.

Baca juga: Taliban Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan, Ini Sikap AS

Maas berbicara menjelang pertemuan dengan mitranya dari Amerika Serikat (AS), Menteri Luar Negeri Antony Blinken, di Pangkalan Udara Ramstein Jerman, di mana ribuan orang yang melarikan diri dari Afghanistan diterbangkan dalam operasi pengangkutan udara besar-besaran AS bulan lalu.

Seorang juru bicara mengatakan Departemen Luar Negeri AS sedang "menilai" pengumuman Taliban tentang pemerintahan sementaranya.

"Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita," kata juru bicara itu.

"Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu," ia menambahkan.

Sementara ini telah disajikan sebagai pemerintah sementara, juru bicara itu mengatakan: "Kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-kata. Kami telah memperjelas harapan kami bahwa rakyat Afghanistan layak mendapatkan pemerintahan yang inklusif."

"Dari analisis awal pengumuman itu tidak terlihat seperti formasi inklusif dan representatif dalam hal keragaman etnis dan agama yang kaya di Afghanistan yang kami harapkan dan bahwa Taliban menjanjikan selama beberapa minggu terakhir," kata juru bicara Uni Eropa Peter Stano dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke CNN.

Taliban telah mengumumkan komposisi kabinet pemerintah baru sementara Afghanistan kemarin. Tidak ada perempuan, anggota agama minoritas atau anggota kepemimpinan terguling Afghanistan yang masuk dalam kabinet atau ditunjuk untuk peran penasihat dalam pengumuman pemerintah baru sementara Afghanistan.

Ini terjadi terlepas dari janji-janji Taliban tentang pemerintahan inklusif dan bentuk pemerintah Islam yang lebih moderat daripada ketika mereka terakhir berkuasa dua dekade lalu.

Sebaliknya, sejumlah individu seperti Perdana Menteri Mullah Mohammad Hassan Akhund, salah satu pendiri Taliban, dan Menteri Dalam Negeri Sirajuddin Haqqani masuk dalam daftar hitam FBI.

Baca juga: Taliban Tunjuk Buronan FBI Berhadiah Rp142 M Jadi Mendagri