Taliban Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan, Ini Sikap AS

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Joe Biden tidak akan terburu-buru untuk mengakui pemerintahan baru Afghanistan yang dibentuk oleh Taliban . Demikian pernyataan sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki.

"Tidak perlu terburu-buru untuk mengakui (Taliban). Ini benar-benar akan tergantung pada langkah apa yang diambil Taliban. Dunia akan mengawasi, termasuk Amerika Serikat," kata Psaki pada konferensi pers.

"Saya tidak punya batas waktu untuk Anda. Itu tergantung pada perilaku apa yang mereka tunjukkan di lapangan," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (8/9/2021).

Gedung Putih membuat pernyataan setelah Taliban mengumumkan komposisi pemerintah baru Afghanistan yang dibentuk setelah kelompok itu mengambil alih kekuasaan di negara tersebut.

Mullah Hasan Akhund, rekan pendiri gerakan itu Mullah Omar, ditunjuk sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan dan Sirajuddin Haqqani, yang organisasinya masuk dalam daftar terorisme AS, sebagai Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik gerakan itu dam sebelumnya disebut-sebut akan didapuk memimpin pemerintahan baru Afghanistan, malah ditunjuk sebagai wakil dari Akhund.



Sebelumnya, Taliban juga menegaskan siap menjalin hubungan dengan Washington yang melayani kepentingan Afghanistan dan Amerika Serikat. Meski begitu, kelompok tersebut dengan tegas menolak untuk membangun hubungan dengan Israel.



Usai mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan, pemimpin kelompok itu, Hibatullah Akhundzada, mengatakan hukum Syariah akan berlaku di Afghanistan. Akhundzada mengatakan pihak berwenang Afghanistan akan mengambil langkah serius untuk melindungi hak asasi manusia dan minoritas dalam kerangka Islam. Dia juga mengatakan bahwa otoritas Afghanistan yang baru akan memberikan peluang bagi investasi asing di negara itu.

Taliban menguasai Afghanistan pada Agustus, mendorong evakuasi massal yang tergesa-gesa dari ibu kota Kabul. Segera setelah kota itu direbut, militer AS meninggalkan Bandara Kabul, mengakhiri kehadiran militer Amerika selama hampir 20 tahun di negara itu.