Mengenal Lebih Dekat Para Pejabat Imarah Islam Afghanistan

KABUL - Taliban telah mengumumkan pemerintahan baru sementara di Afghanistan, menyatakan negara itu sebagai "Imarah Islam".

Kabinet baru itu seluruhnya laki-laki, terdiri dari tokoh-tokoh senior Taliban. Beberapa orang di antaranya terkenal karena serangan terhadap pasukan Amerika Serikat (AS) selama dua dekade terakhir.

Pemerintahan ini dipimpin Mullah Mohammad Hassan Akhund, salah satu pendiri Taliban yang ada dalam daftar hitam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca juga: Biden Yakin China Coba Buat Kesepakatan dengan Taliban

Menteri Dalam Negeri adalah pemimpin kelompok militan Haqqani yang diburu FBI, Sirajuddin Haqqani.

Baca juga: Nasib Lembah Panjshir Hari Ini: Direbut Taliban tapi Perlawanan Terus Berlanjut

Taliban menguasai sebagian besar Afghanistan lebih dari tiga pekan lalu, menggulingkan kepemimpinan terpilih sebelumnya yang didanai Barat.

Baca juga: Taliban Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan, Ini Sikap AS

Pengumuman penjabat kabinet merupakan langkah kunci dalam pembentukan pemerintahan permanen Taliban. Kepemimpinan baru akan menghadapi tantangan yang besar, termasuk menstabilkan ekonomi dan mendapatkan pengakuan internasional.

Taliban sebelumnya mengatakan mereka ingin membentuk pemerintahan yang inklusif. Namun, semua menteri kabinet yang diumumkan pada Selasa sudah menjadi pemimpin Taliban yang mapan, dan tidak ada wanita yang disertakan.

Tegakkan Syariat Islam

Pernyataan yang dikaitkan dengan Pemimpin Tertinggi Taliban Mawlawi Hibatullah Akhundzada mengatakan kepada pemerintah untuk menegakkan Syariat Islam.

“Taliban menginginkan hubungan yang kuat dan sehat dengan tetangga kita dan semua negara lain berdasarkan saling menghormati dan interaksi," papar pernyataan itu.

Dia memperingatkan, Taliban akan menghormati hukum dan perjanjian internasional yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai kebangsaan negara.

Hibatullah Akhundzada tidak pernah tampil di depan umum. Ini adalah pesan pertama yang muncul darinya sejak Taliban mengambil alih kendali bulan lalu.

Hassan Akhund, perdana menteri sementara yang baru, menjabat sebagai wakil menteri luar negeri dari tahun 1996 hingga 2001, ketika kelompok itu terakhir berkuasa. Dia berpengaruh di sisi gerakan agama, bukan di sisi militer.

Pengangkatannya dipandang sebagai kompromi, setelah laporan baru-baru ini tentang pertikaian antara beberapa tokoh Taliban yang relatif moderat dan rekan-rekan garis keras mereka.

Daftar Terorisme AS

Sirajuddin Haqqani, penjabat menteri dalam negeri yang baru, adalah kepala kelompok militan yang dikenal sebagai jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban dan berada di balik beberapa serangan paling mematikan dalam perang dua dekade di negara itu, termasuk ledakan bom truk di Kabul pada 2017 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

Berbeda dengan Taliban yang lebih luas, jaringan Haqqani telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh AS. Jaringan itu juga mempertahankan hubungan dekat dengan al-Qaeda.

Menurut profil FBI di Haqqani, dia "dicari untuk diinterogasi sehubungan dengan serangan Januari 2008 di satu hotel di Kabul... yang menewaskan enam orang, termasuk seorang warga negara Amerika."

"Dia diyakini telah berkoordinasi dan berpartisipasi dalam serangan lintas perbatasan terhadap Amerika Serikat dan pasukan koalisi di Afghanistan. Haqqani juga diduga terlibat dalam perencanaan upaya pembunuhan terhadap (mantan) Presiden Afghanistan Hamid Karzai pada 2008," ungkap FBI.

Jaringan Haqqani juga disalahkan atas serangan terhadap kedutaan AS dan pangkalan NATO di Kabul pada 12 September 2011. Delapan orang yakni empat polisi dan empat warga sipil tewas dalam serangan itu.

Penunjukan lain untuk pemerintahan baru meliputi Mullah Yaqoob sebagai penjabat menteri pertahanan. Dia adalah putra pendiri Taliban dan mendiang pemimpin tertinggi Mullah Omar.

Dia pertama kali menjadi terkenal pada 2015 ketika, dalam pesan audio yang dirilis setelah kematian ayahnya, dia menyerukan persatuan Taliban.

Salah satu pendiri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar akan menjadi salah satu wakil Perdana Menteri. Baradar sebelumnya adalah kepala kantor politik Taliban, dan mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan AS tahun lalu.

Amir Khan Muttaqi adalah penjabat menteri luar negeri, pemimpin senior yang mengambil bagian dalam negosiasi dengan AS tentang penarikan mereka.

Ditanya mengapa tidak ada wanita yang diberi jabatan, seorang tokoh senior Taliban mengatakan kepada BBC bahwa kabinet belum selesai.

Pengumuman pemerintah datang pada hari pejuang Taliban melepaskan tembakan ke arah protes ratusan orang, sebagian besar para wanita, di Kabul.

Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan orang-orang berlari ke tempat yang aman, sementara tembakan senjata berat, tembakan peringatan oleh Taliban, terdengar di latar belakang.

Taliban sekarang mengklaim kendali penuh atas Afghanistan, dengan mengatakan mereka mengalahkan pejuang perlawanan di lembah Panjshir, utara Kabul.

Front Perlawanan Nasional Afghanistan (NRF) mengatakan, “Pengumuman kabinet sementara Taliban ilegal dan tanda yang jelas dari permusuhan kelompok itu dengan rakyat Afghanistan."