Jepang Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Militer China yang Semakin Agresif

JAKARTA - Ketegangan antara Beijing dan Tokyo terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Takeshi Iwaya menyatakan kekhawatiran mendalam atas semakin agresifnya militer China.

Perselisihan yang meningkat ini berasal dari serangkaian titik api geopolitik, termasuk sengketa teritorial, pembatasan ekonomi, dan penahanan seorang warga negara Jepang, di samping kecemasan regional yang lebih luas atas aktivitas China di dekat Taiwan dan Filipina.

Mengutip editorial Mizzima edisi Rabu (8/1/2025), perkembangan ini menggarisbawahi keadaan hubungan yang rapuh di Indo-Pasifik dan menyoroti tantangan terhadap stabilitas regional dari agresi China. Jepang dan China memiliki sejarah kompleks yang ditandai periode konflik, kerja sama, dan persaingan.

Dalam beberapa dekade terakhir, hubungan China dan Jepang telah dibentuk oleh sengketa teritorial, khususnya atas Kepulauan Senkaku (disebut Diaoyu oleh China) di Laut China Timur.

Baca Juga: Jepang dan AS Bakal Bahas Penggunaan Senjata Nuklir untuk Melawan China-Korut

Perselisihan yang sudah berlangsung lama ini telah menjadi sumber ketegangan yang terus-menerus, dengan kedua negara menegaskan kedaulatan atas pulau-pulau tak berpenghuni tersebut, yang dikelilingi perairan kaya sumber daya dan jalur pelayaran yang vital.

Periode pasca-Perang Dunia II menyaksikan Jepang mengadopsi konstitusi pasifis, menahan diri dari membangun kekuatan militer berskala besar. Namun, ekspansi militer China yang cepat dan tindakan tegas di kawasan tersebut telah mendorong Tokyo untuk memikirkan kembali kebijakan pasifis tersebut.

Ketegangan China-Jepang

Pergeseran ini khususnya terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir, karena Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan militernya dan memperkuat aliansi dengan negara-negara yang berpikiran sama. Ketegangan ekonomi telah menambah lapisan lain pada hubungan yang tegang.

Larangan China terhadap impor makanan laut Jepang, yang diberlakukan sebagai tanggapan atas pelepasan air limbah olahan Tokyo dari pabrik nuklir Fukushima, telah menuai kritik dari pejabat Jepang.

Langkah Beijing tidak hanya mengganggu ekspor makanan laut Jepang, tetapi juga mengisyaratkan kesediaan China untuk memanfaatkan alat ekonomi dalam perselisihan geopolitik. Menlu Jepang Takeshi Iwaya menyebut larangan tersebut "tidak dapat dibenarkan" dan menekankan keamanan pembuangan air limbah, yang telah divalidasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).