Putin Soal 'Bencana' Afghanistan: Demokrasi Tidak Bisa Dipaksa dengan Kekuatan
loading...
Presiden Rusia Vladimir Putin. Foto/REUTERS
A
A
A
MOSKOW - Amerika Serikat (AS) telah menyelesaikan kampanye militer selama 20 tahun di Afghanistan pekan ini, yang mengakibatkan lebih dari 46.000 kematian warga sipil dari semua pihak.
Ironisnya, ujung dari intervensi militer itu adalah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada 15 Agustus. Pasukan AS dan aliansi Barat pun keluar dari Afghanistan secara panik dan terhina.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut situasi di Afghanistan setelah penarikan pasukan Barat sebagai "malapetaka". Dia menegaskan demokrasi tidak dapat dipaksakan dengan kekuatan.
Berbicara pada sesi pleno Forum Ekonomi Timur, Putin mengatakan, “Jika orang membutuhkan demokrasi, itu akan datang kepada mereka secara alami.”
Presiden Rusia menambahkan PBB dan badan Dewan Keamanan PBB harus bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban global.
"Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanannya, termasuk lima anggota tetap, harus bertanggung jawab atas ketertiban dunia," papar Putin.
Namun, Putin menyarankan agar kebijakan negara-negara yang memberlakukan berbagai standar dari luar masih berlanjut di tempat lain di dunia.
Ironisnya, ujung dari intervensi militer itu adalah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada 15 Agustus. Pasukan AS dan aliansi Barat pun keluar dari Afghanistan secara panik dan terhina.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut situasi di Afghanistan setelah penarikan pasukan Barat sebagai "malapetaka". Dia menegaskan demokrasi tidak dapat dipaksakan dengan kekuatan.
Berbicara pada sesi pleno Forum Ekonomi Timur, Putin mengatakan, “Jika orang membutuhkan demokrasi, itu akan datang kepada mereka secara alami.”
Presiden Rusia menambahkan PBB dan badan Dewan Keamanan PBB harus bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban global.
"Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanannya, termasuk lima anggota tetap, harus bertanggung jawab atas ketertiban dunia," papar Putin.
Namun, Putin menyarankan agar kebijakan negara-negara yang memberlakukan berbagai standar dari luar masih berlanjut di tempat lain di dunia.
Lihat Juga :
