Publik Marah, Warga AS Diminta Bayar Rp29 Juta untuk Dievakuasi dari Afghanistan

KABUL - Warga Amerika Serikat (AS) yang ingin meninggalkan Afghanistan pertama-tama harus berjanji membayar pemerintah untuk biaya evakuasi sebesar “USD2.000 (Rp29 juta) atau lebih per orang”.

Kabar ini pun memicu kemarahan publik sehingga Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengatakan akan membebaskan biaya pemulangan tersebut.

Diperkirakan 5.000 hingga 10.000 warga AS, penduduk tetap dan anggota keluarga mereka mungkin masih berada di Afghanistan.



Mereka mungkin berharap meninggalkan negara yang kini dikuasai Taliban sejak Minggu, melalui Bandara Internasional Hamid Karzai (HKIA) di Kabul sebelum akhir Agustus.



Namun, sebelum mereka berani melintasi pos pemeriksaan Taliban dan berharap mendapatkan tempat duduk di pesawat transportasi militer AS atau jet sipil sewaan, mereka harus berjanji membayar kembali kepada pemerintah AS atas hak istimewa penyelamatan mereka.



Seorang jurnalis melakukan penyelidikan dan menemukan situs website Overseas Security Advisory Council (OSAC), kemitraan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS dengan “kelompok perusahaan, nirlaba, akademik, dan berbasis agama.”

Peringatan keamanan OSAC untuk Afghanistan, diposting pada 14 Agustus, hari ketika Taliban mengambil alih Kabul dari pemerintah yang didukung AS. OSAC dengan jelas menyatakan “penerbangan repatriasi tidak gratis.”

“Penumpang akan diminta menandatangani perjanjian pinjaman utang dan mungkin tidak dapat memperbarui paspor AS mereka sampai pinjaman itu dilunasi," ungkap pernyataan OSAC yang menambahkan, “Biayanya mungkin USD2.000 atau lebih per orang."

Surat perjanjian utang itu tampaknya diminta dalam formulir Permintaan Bantuan Pemulangan, yang diperlukan untuk setiap orang yang berharap naik ke penerbangan evakuasi, menurut instruksi yang dikirim oleh Kedutaan Besar AS di Kabul yang sekarang beroperasi di luar HKIA.

Siapa pun yang berharap untuk pergi harus mengisi formulir dan menunggu email kedutaan, sebelum melalui pos pemeriksaan Taliban untuk mencapai bandara.

Ketika sampai bandara pun, warga AS harus berharap mendapat tempat duduk untuk mereka di pesawat.

Mereka yang akan datang pertama di bandara itulah yang dilayani lebih dulu. Warga A juga hanya boleh membawa tas tangan, sementara hewan peliharaan tidak diperbolehkan naik pesawat.

Saat dihubungi untuk dimintai komentar, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Politico pada Kamis bahwa, “Undang-undang AS mengharuskan bantuan evakuasi kepada warga negara AS atau warga negara negara ketiga diberikan ‘dengan dasar yang dapat diganti sejauh yang dapat dipraktikkan’.”

"Situasinya sangat cair, dan kami bekerja untuk mengatasi hambatan yang muncul," papar juru bicara Deplu AS.

Namun, setelah laporan media tentang adanya biaya tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan, “Dalam keadaan yang unik ini, kami tidak berniat mencari penggantian apapun dari mereka yang melarikan diri dari Afghanistan.”

Pentagon mengatakan kepada wartawan pada Kamis, sekitar 7.000 orang secara total telah dievakuasi sejak 14 Agustus. Mereka tidak dapat mengatakan berapa banyak dari mereka adalah warga Amerika, atau berapa banyak warga AS yang masih tinggal di Afghanistan.

Lebih dari 5.000 tentara AS saat ini berada di HKIA, tanpa rencana mengirim mereka ke pelosok Kabul untuk mengambil warga negara Amerika.

Warga AS diharapkan berjalan sendiri ke bandara, melewati sejumlah pos pemeriksaan Taliban yang didirikan di sekeliling bandara.

Misi utama pasukan AS tampaknya untuk menghentikan kerumunan warga Afghanistan dari mengerumuni landasan pacu seperti yang mereka lakukan pada Minggu.

Beberapa warga Afghanistan jatuh tewas atau terjebak dalam ruang roda saat berpegangan pada pesawat yang lepas landas.

Perang di Afghanistan yang diinvasi AS pada Oktober 2001, telah menelan biaya AS USD2 triliun, dengan bunga utang diperkirakan mencapai USD6,5 triliun.

Adapun USD2 triliun lainnya akan dibutuhkan untuk memberikan perawatan kesehatan dan benefit bagi sekitar 4 juta veteran militer, menurut laporan Proyek Biaya Perang.