Menlu Wu: Sekarang Saatnya PBB Terima Taiwan agar Bisa Bantu Dunia Tangani COVID-19
Jum'at, 20 Agustus 2021 - 14:25 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Republik China atau Taiwan, Jaushieh Joseph Wu. Foto/TETO
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Republik China atau Taiwan , Jaushieh Joseph Wu, mengatakan negaranya siap memberikan kontribusi kepada masyarakat internasional dalam mengatasi pandemic COVID-19. Menurutnya, sekarang saatnya PBB menerima Taiwan sebagai negara anggota.
Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2 masih melanda dunia dan sampai saat ini telah menyebabkan lebih dari 200 juta orang terdiagnosis dan empat juta orang meninggal.
Baca juga: Pesawat TNI Angkatan Udara Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan
Dihadapkan dengan puncak pandemi lainnya yang disebabkan oleh varian Delta virus corona SARS-CoV-2 yang sangat menular, semua negara di seluruh dunia sangat menantikan kemampuan PBB untuk memperkuat tindakannya dalam menyelesaikan krisis.
“Dalam menghadapi gelombang pandemi yang meningkat baru-baru ini, Taiwan telah mampu mengendalikannya dengan baik, dan karenanya memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan negara sahabat dan mitra untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut,” kata Menlu Wu dalam keterangan tertulis Taipei Economic and Trade Office (TETO) kepada SINDOnews.com, Jumat (20/8/2021).
“Taiwan memiliki kemampuan anti-pandemi yang sangat baik, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rantai pasokan global dengan cepat, dan memberikan bantuan substantif berkelanjutan kepada negara mitra. Sehingga tidak ada alasan untuk melarang Taiwan memainkan peran konstruktif di dalam struktur PBB,” ujar diplomat Taiwan tersebut.
Menlu Wu menyatakan bahwa di bawah tekanan Republik Rakyat China (RRC), PBB dan badan-badan terkait terus menggunakan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan.
“Namun, teks resolusi tersebut hanya membahas tentang keterwakilan China di PBB, tidak menyebutkan kedaulatan China atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada RRC untuk mewakili Taiwan dalam struktur PBB,” katanya.
Faktanya, lanjut Wu, RRC tidak pernah memerintah Taiwan, dan hanya pemerintah Taiwan yang dipilih oleh rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat mewakili Taiwan di kancah internasional. Menurutnya, RRC benar-benar salah jika menyamakan Resolusi 2758 PBB dengan "Prinsip Satu China" Beijing.
“Kekonyolan ini juga mencakup poin-poin berikut: pemegang paspor Taiwan juga tidak diizinkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan, dan media Taiwan tidak dapat memperoleh kartu pers masuk ke PBB untuk wawancara,” kata Wu.
Dia mengatakan satu-satunya alasan perlakuan diskriminatif tersebut adalah masalah kebangsaan. Menurutnya, mengecualikan rakyat Taiwan dari PBB tidak hanya merusak gagasan multilateralisme, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan hakiki sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan pendirian PBB.
Baca juga: Biden Tak Sangka 300.000 Tentara Afghanistan Didikan AS Menyerah pada Taliban
Menlu Wu mengatakan bahwa dalam 60 tahun terakhir, Taiwan terus memberikan bantuan kepada negara-negara mitra di seluruh dunia. Setelah PBB mengadopsi "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", Taiwan tidak hanya bekerja keras untuk mencapai "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs, Sustainable Development Goals), tetapi juga secara aktif membantu negara-negara mitranya dalam mencapai tujuan tersebut.
Menurut "The World Happiness Report 2021" yang diterbitkan oleh "Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (SDSN, Sustainable Development Solutions Network)”, Taiwan adalah yang tertinggi di Asia Timur, dan peringkat ke-24 di dunia, mencerminkan Taiwan telah menerapkan hasil dari SDGs.
Untuk mencapai tujuan nol emisi karbon pada tahun 2050, kata Wu, Taiwan secara aktif membuat panduan (roadmap) dan merumuskan peraturan terkait untuk mempercepat kemajuan pekerjaan. “Perubahan iklim tidak mengenal batas negara, Taiwan peduli dengan masalah ini,” katanya.
Diplomat tersebut menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidato pemilihannya kembali pada bulan Juni tahun ini, menekankan bahwa pandemi telah membuat semua negara menyadari bahwa kita berbagi kehidupan satu sama lain, hanya dengan bisa menerima partisipasi dari semua pihak, PBB dan semua rakyat negara anggotanya baru bisa benar-benar mendapatkan manfaat. “Taiwan adalah kekuatan kebaikan di dunia, dan sekarang adalah saatnya bagi PBB untuk menerima Taiwan, agar Taiwan bisa membantu,” katanya.
Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2 masih melanda dunia dan sampai saat ini telah menyebabkan lebih dari 200 juta orang terdiagnosis dan empat juta orang meninggal.
Baca juga: Pesawat TNI Angkatan Udara Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan
Dihadapkan dengan puncak pandemi lainnya yang disebabkan oleh varian Delta virus corona SARS-CoV-2 yang sangat menular, semua negara di seluruh dunia sangat menantikan kemampuan PBB untuk memperkuat tindakannya dalam menyelesaikan krisis.
“Dalam menghadapi gelombang pandemi yang meningkat baru-baru ini, Taiwan telah mampu mengendalikannya dengan baik, dan karenanya memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan negara sahabat dan mitra untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut,” kata Menlu Wu dalam keterangan tertulis Taipei Economic and Trade Office (TETO) kepada SINDOnews.com, Jumat (20/8/2021).
“Taiwan memiliki kemampuan anti-pandemi yang sangat baik, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rantai pasokan global dengan cepat, dan memberikan bantuan substantif berkelanjutan kepada negara mitra. Sehingga tidak ada alasan untuk melarang Taiwan memainkan peran konstruktif di dalam struktur PBB,” ujar diplomat Taiwan tersebut.
Menlu Wu menyatakan bahwa di bawah tekanan Republik Rakyat China (RRC), PBB dan badan-badan terkait terus menggunakan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan.
“Namun, teks resolusi tersebut hanya membahas tentang keterwakilan China di PBB, tidak menyebutkan kedaulatan China atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada RRC untuk mewakili Taiwan dalam struktur PBB,” katanya.
Faktanya, lanjut Wu, RRC tidak pernah memerintah Taiwan, dan hanya pemerintah Taiwan yang dipilih oleh rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat mewakili Taiwan di kancah internasional. Menurutnya, RRC benar-benar salah jika menyamakan Resolusi 2758 PBB dengan "Prinsip Satu China" Beijing.
“Kekonyolan ini juga mencakup poin-poin berikut: pemegang paspor Taiwan juga tidak diizinkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan, dan media Taiwan tidak dapat memperoleh kartu pers masuk ke PBB untuk wawancara,” kata Wu.
Dia mengatakan satu-satunya alasan perlakuan diskriminatif tersebut adalah masalah kebangsaan. Menurutnya, mengecualikan rakyat Taiwan dari PBB tidak hanya merusak gagasan multilateralisme, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan hakiki sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan pendirian PBB.
Baca juga: Biden Tak Sangka 300.000 Tentara Afghanistan Didikan AS Menyerah pada Taliban
Menlu Wu mengatakan bahwa dalam 60 tahun terakhir, Taiwan terus memberikan bantuan kepada negara-negara mitra di seluruh dunia. Setelah PBB mengadopsi "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", Taiwan tidak hanya bekerja keras untuk mencapai "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs, Sustainable Development Goals), tetapi juga secara aktif membantu negara-negara mitranya dalam mencapai tujuan tersebut.
Menurut "The World Happiness Report 2021" yang diterbitkan oleh "Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (SDSN, Sustainable Development Solutions Network)”, Taiwan adalah yang tertinggi di Asia Timur, dan peringkat ke-24 di dunia, mencerminkan Taiwan telah menerapkan hasil dari SDGs.
Untuk mencapai tujuan nol emisi karbon pada tahun 2050, kata Wu, Taiwan secara aktif membuat panduan (roadmap) dan merumuskan peraturan terkait untuk mempercepat kemajuan pekerjaan. “Perubahan iklim tidak mengenal batas negara, Taiwan peduli dengan masalah ini,” katanya.
Diplomat tersebut menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidato pemilihannya kembali pada bulan Juni tahun ini, menekankan bahwa pandemi telah membuat semua negara menyadari bahwa kita berbagi kehidupan satu sama lain, hanya dengan bisa menerima partisipasi dari semua pihak, PBB dan semua rakyat negara anggotanya baru bisa benar-benar mendapatkan manfaat. “Taiwan adalah kekuatan kebaikan di dunia, dan sekarang adalah saatnya bagi PBB untuk menerima Taiwan, agar Taiwan bisa membantu,” katanya.
(min)
Lihat Juga :
