Demokrasi Malaysia Butuh Reformasi Struktural
Jum'at, 20 Agustus 2021 - 08:32 WIB
loading...
A
A
A
“Dikarenakan banyak PM tidak memiliki integrritas menjadikan kurang kuat pertarungan kekuasaan lokal dan kenapa negara ini kacau seperti sekarang ini,” imbuhnya.
Muhyiddin naik menjadi PM Malaysia pada Maret tahun lalu karena menyusul hancurnya pemerintahan reformis berusia dua tahun yang dipimpin politikus senior Mahathir Mohamad.
Namun pemerintahan Muhyiddin menghadapi gejolak sejak hari pertama dia berkuasa. Mayoritas anggota parlemen meragukan kapabilitasnya dan legitimasinya terus-menerus dipertanyakan. Dia juga menghadapi tentangan dari pimpinan kelompok oposisi, Anwar Ibrahim.
Runtuhnya pemerintahan Muhyiddin memperpanjang periode drama politik di negara multi-etnis berpenduduk 32 juta jiwa itu.
Setelah kemerdekaan dari Inggris pada 1957, Malaysia diperintah selama lebih dari enam dekade oleh koalisi yang didominasi oleh masyarakat muslim beretnis Melayu yang mayoritas di negara itu.
Selain pertanyaan tentang legitimasinya, Muhyiddin menghadapi kritik yang terus meningkat atas kegagalannya mengendalikan wabah virus Corona - laporan resmi menyebutkan ada lebih dari 1,1 juta kasus dan 12.000 kasus kematian.
Pada Januari, Muhyiddin membujuk Raja untuk menyatakan keadaan darurat nasional di Malaysia - keputusan politik pertama selama lebih dari setengah abad - yang diharapkan dapat menanggulangi pandemi.
Status darurat nasional ini dikritik kubu oposisi di parlemen, yang menyebut langkah Muhyiddin itu sebagai tameng untuk menghindari mosi tidak percaya. Posisi Muhyiddin akhirnya menjadi makin melemah setelah sekelompok anggota parlemen yang dulunya bersekutu dengannya menarik dukungan.
Muhyiddin naik menjadi PM Malaysia pada Maret tahun lalu karena menyusul hancurnya pemerintahan reformis berusia dua tahun yang dipimpin politikus senior Mahathir Mohamad.
Namun pemerintahan Muhyiddin menghadapi gejolak sejak hari pertama dia berkuasa. Mayoritas anggota parlemen meragukan kapabilitasnya dan legitimasinya terus-menerus dipertanyakan. Dia juga menghadapi tentangan dari pimpinan kelompok oposisi, Anwar Ibrahim.
Runtuhnya pemerintahan Muhyiddin memperpanjang periode drama politik di negara multi-etnis berpenduduk 32 juta jiwa itu.
Setelah kemerdekaan dari Inggris pada 1957, Malaysia diperintah selama lebih dari enam dekade oleh koalisi yang didominasi oleh masyarakat muslim beretnis Melayu yang mayoritas di negara itu.
Selain pertanyaan tentang legitimasinya, Muhyiddin menghadapi kritik yang terus meningkat atas kegagalannya mengendalikan wabah virus Corona - laporan resmi menyebutkan ada lebih dari 1,1 juta kasus dan 12.000 kasus kematian.
Pada Januari, Muhyiddin membujuk Raja untuk menyatakan keadaan darurat nasional di Malaysia - keputusan politik pertama selama lebih dari setengah abad - yang diharapkan dapat menanggulangi pandemi.
Status darurat nasional ini dikritik kubu oposisi di parlemen, yang menyebut langkah Muhyiddin itu sebagai tameng untuk menghindari mosi tidak percaya. Posisi Muhyiddin akhirnya menjadi makin melemah setelah sekelompok anggota parlemen yang dulunya bersekutu dengannya menarik dukungan.
(sya)
Lihat Juga :
