Demokrasi Malaysia Butuh Reformasi Struktural

Jum'at, 20 Agustus 2021 - 08:32 WIB
loading...
Demokrasi Malaysia Butuh Reformasi Struktural
Anggota kabinet Malaysia berpose setelah rapat di Putrajaya, Malaysia, 16 Agustus 2021. Foto/REUTERS
A A A
KUALA LUMPUR - Pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin menimbulkan kekacauan politik setelah terjadi perseturuan di dalam koalisi pemerintahan.

Padahal, Muhyiddin baru berkuasa selama 17 bulan setelah menumbangkan PM Mahathir Mohamad. Seruan untuk memperbaiki demokrasi Malaysia pun mulai muncul ke permukaan.

Reformasi struktural untuk memperkuat demokrasi Malaysia menjadi solusi yang ditawarkan Roger Chin, Presiden Sabah Law Society, menyikapi ketidakstabilan politik yang tidak berakhir sejak pemilu umum 2018.

Baca juga: Krisis Afghanistan Ciptakan Geopolitik Baru

Dalam beberapa bulan lalu, Malaysia mengalami dua tantangan ketegangan konstitusional di saat kondisi pandemi.

Baca juga: Ogah Masak untuk Taliban karena Miskin, Ibu Empat Anak Dipukuli Sampai Tewas

Dua pemerintahan koalisi tumbang sejak pemilu 2018 dan dua PM mengundurkan diri sebelum masa kekuasaannya berakhir.

Baca juga: Mantan Presiden Afghanistan Ghani Nongol di UEA, Sangkal Gondol Uang Jutaan Dolar

“Saat debu mulai mengendap di pergolakan politik lainnya, waktunya telah tiba untuk berhenti sejenak dan merenungkan,” kata China, dilansir The Star.

Dia mengatakan, anggota parlemen seharus mengamendemen Konstitusi Federal untuk mengimplementasikan undang-undang yang mengatur partai tidak boleh berpindah koalisi dan memisahkan kekuasaan antara Kantor Jaksa Publik dan Jaksa Agung. Dia menambahkan, anggota parlemen bisa mulai mengimplementasikan penurunan usia pemilih menjadi 18 tahun.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1842 seconds (10.177#12.26)