Demokrasi Malaysia Butuh Reformasi Struktural
loading...
Anggota kabinet Malaysia berpose setelah rapat di Putrajaya, Malaysia, 16 Agustus 2021. Foto/REUTERS
A
A
A
KUALA LUMPUR - Pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin menimbulkan kekacauan politik setelah terjadi perseturuan di dalam koalisi pemerintahan.
Padahal, Muhyiddin baru berkuasa selama 17 bulan setelah menumbangkan PM Mahathir Mohamad. Seruan untuk memperbaiki demokrasi Malaysia pun mulai muncul ke permukaan.
Reformasi struktural untuk memperkuat demokrasi Malaysia menjadi solusi yang ditawarkan Roger Chin, Presiden Sabah Law Society, menyikapi ketidakstabilan politik yang tidak berakhir sejak pemilu umum 2018.
Dalam beberapa bulan lalu, Malaysia mengalami dua tantangan ketegangan konstitusional di saat kondisi pandemi.
Dua pemerintahan koalisi tumbang sejak pemilu 2018 dan dua PM mengundurkan diri sebelum masa kekuasaannya berakhir.
“Saat debu mulai mengendap di pergolakan politik lainnya, waktunya telah tiba untuk berhenti sejenak dan merenungkan,” kata China, dilansir The Star.
Dia mengatakan, anggota parlemen seharus mengamendemen Konstitusi Federal untuk mengimplementasikan undang-undang yang mengatur partai tidak boleh berpindah koalisi dan memisahkan kekuasaan antara Kantor Jaksa Publik dan Jaksa Agung. Dia menambahkan, anggota parlemen bisa mulai mengimplementasikan penurunan usia pemilih menjadi 18 tahun.
Padahal, Muhyiddin baru berkuasa selama 17 bulan setelah menumbangkan PM Mahathir Mohamad. Seruan untuk memperbaiki demokrasi Malaysia pun mulai muncul ke permukaan.
Reformasi struktural untuk memperkuat demokrasi Malaysia menjadi solusi yang ditawarkan Roger Chin, Presiden Sabah Law Society, menyikapi ketidakstabilan politik yang tidak berakhir sejak pemilu umum 2018.
Dalam beberapa bulan lalu, Malaysia mengalami dua tantangan ketegangan konstitusional di saat kondisi pandemi.
Dua pemerintahan koalisi tumbang sejak pemilu 2018 dan dua PM mengundurkan diri sebelum masa kekuasaannya berakhir.
“Saat debu mulai mengendap di pergolakan politik lainnya, waktunya telah tiba untuk berhenti sejenak dan merenungkan,” kata China, dilansir The Star.
Dia mengatakan, anggota parlemen seharus mengamendemen Konstitusi Federal untuk mengimplementasikan undang-undang yang mengatur partai tidak boleh berpindah koalisi dan memisahkan kekuasaan antara Kantor Jaksa Publik dan Jaksa Agung. Dia menambahkan, anggota parlemen bisa mulai mengimplementasikan penurunan usia pemilih menjadi 18 tahun.
Explore More