Dewan HAM PBB Desak Dunia Cegah ‘Bencana’ di Afghanistan

Rabu, 11 Agustus 2021 - 04:27 WIB
loading...
Dewan HAM PBB Desak...
Dewan HAM PBB meminta negara-negara untuk mengambil tindakan untuk mencegah konsekuensi bencana bagi rakyat Afghanistan. Foto/REUTERS
A A A
JENEWA - Dewan HAM PBB meminta negara-negara untuk mengambil tindakan untuk mencegah "konsekuensi bencana" bagi rakyat Afghanistan. Mereka memperingatkan bahwa laporan pelanggaran bisa menjadi kejahatan perang.

"Kegagalan untuk membendung meningkatnya kekerasan dan pelanggaran HAM memiliki konsekuensi bencana bagi rakyat Afghanistan," ujar Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

Dia mengutip "perang perkotaan" di mana sejumlah warga sipil telah tewas. Bachelet mengatakan, sejak 9 Juli, di empat kota yakni Lashkar Gah, Kandahar, Herat dan Kunduz,setidaknya 183 warga sipil telah tewas dan 1.181 terluka, termasuk anak-anak.

“Ini hanya korban sipil yang berhasil kami dokumentasikan,angka sebenarnya akan jauh lebih tinggi,” kata Bachelet, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (11/8/2021).

Bachelet mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghentikan pertempuran untuk mencegah lebih banyak pertumpahan darah.

"Taliban harus menghentikan operasi militer mereka di kota-kota. Kecuali semua pihak kembali ke meja perundingan dan mencapai penyelesaian damai, situasi yang sudah mengerikan bagi begitu banyak warga Afghanistan akan menjadi jauh lebih buruk," ungkapnya.

Dirinya juga mendesak semua negara untuk menggunakan pengaruh bilateral dan multilateral mereka untuk mengakhiri permusuhan.

"Negara-negara memiliki kewajiban untuk menggunakan pengaruh apa pun yang mereka miliki untuk meredakan situasi dan menghidupkan kembali proses perdamaian. Pertempuran harus diakhiri," tegasnya.

Dia menyatakan keprihatinan khusus tentang indikasi bahwa Taliban menerapkan tindakan keras yang melanggar HAM di daerah-daerah di bawah kendali mereka, terutama menargetkan perempuan.

"Orang-orang benar takut bahwa perebutan kekuasaan oleh Taliban akan menghapus pencapaian HAM dalam dua dekade terakhir. Kami telah menerima laporan bahwa perempuan dan anak perempuan di berbagai distrik di bawah kendali Taliban dilarang meninggalkan rumah mereka tanpa Mahram, pendamping laki-laki,” ujarnya.

Pembatasan semacam itu berdampak parah pada hak-hak perempuan, kata Bachelet, seraya menambahkan bahwa menghambat kemampuan perempuan untuk meninggalkan rumah tanpa pendamping laki-laki juga tak terhindarkan.

Menurutnya, ini bisamengarah pada serangkaian pelanggaran lain terhadap hak-hak ekonomi dan sosialnya, dan keluarganya.

"Perempuan, minoritas, pembela hak asasi manusia, jurnalis serta orang lain yang sangat rentan membutuhkan perlindungan khusus. Ada risiko yang sangat nyata dari kekejaman baru terhadap etnis dan agama minoritas," tukasnya.
(ian)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Senator Top AS: Ukraina...
Senator Top AS: Ukraina Bisa Lebih Buruk daripada Afghanistan
5 Negara Korup dengan...
5 Negara Korup dengan Militer Terlemah, Nomor 1 dan 4 Berpenduduk Mayoritas Muslim
Perang 2 Negara Muslim...
Perang 2 Negara Muslim Makin Panas, Tentara Pakistan dan Afghanistan Baku Tembak di Perbatasan
Trump Ingin Tentara...
Trump Ingin Tentara AS Kembali ke Afghanistan karena Rudal Nuklir China
Pernah Mempertaruhkan...
Pernah Mempertaruhkan Nyawa untuk SBS dan SAS, 2.000 Mantan Tentara Afghan Tidak Dapat Suaka ke Inggris
Daftar 8 Negara Asia...
Daftar 8 Negara Asia Selatan, Lengkap Beserta Penjelasannya
Jaksa ICC Mengajukan...
Jaksa ICC Mengajukan Surat Perintah Penangkapan bagi Para Pemimpin Taliban
Pasukan Khusus Inggris...
Pasukan Khusus Inggris Miliki ‘Golden Pass’ atas Eksekusi Rutin Warga Sipil Afghanistan
Taliban Larang Jendela...
Taliban Larang Jendela di Ruang Aktivitas Wanita, Alasannya Cegah Tindakan Cabul
Rekomendasi
Polres Metro Jaksel...
Polres Metro Jaksel Ringkus Pembobol Kedai Koedapan Nusantara di Tanah Abang
Daftar 13 Perwira TNI...
Daftar 13 Perwira TNI Memasuki Pensiun usai Mutasi TNI Maret 2025, Ini Nama-namanya
Tolak Penyeragaman Kemasan...
Tolak Penyeragaman Kemasan Rokok, Pedagang Pasar Tekankan Edukasi Menyeluruh
Berita Terkini
3 Alasan Demo Serbia...
3 Alasan Demo Serbia Dihadiri sampai 1 Juta Orang, dari Reformasi hingga Skandal Korupsi
18 menit yang lalu
5 Alasan Presiden Ekuador...
5 Alasan Presiden Ekuador Minta Bantuan Tentara AS, Eropa dan Brasil untuk Perang Melawan Kartel Narkoba
1 jam yang lalu
Uni Eropa: Jangan Biarkan...
Uni Eropa: Jangan Biarkan Rusia Memecah Belah AS dan Eropa
2 jam yang lalu
Siapa Mohammad Al-Tawil?...
Siapa Mohammad Al-Tawil? Pemuda Yordania yang Dipenjara 4 Tahun karena Unggah Surat Wasiat tentang Perlawanan terhadap Israel
3 jam yang lalu
900 Tentara Anggota...
900 Tentara Anggota NATO Teledor, Data Mereka di Aplikasi Kebugaran Mudah Terdeteksi Musuh
5 jam yang lalu
Trump Rilis 80.000 Halaman...
Trump Rilis 80.000 Halaman Berkas Terkait Pembunuhan John F Kennedy
7 jam yang lalu
Infografis
4 Negara di Dunia yang...
4 Negara di Dunia yang Tidak Memiliki Pesawat Tempur
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved