Kembali Duduk Satu Meja dengan AS, Korut Ajukan Syarat
loading...
Korut ingin sanksi dihapus untuk memulai kembali pembicaraan denuklirisasi dengan AS. Foto/Ilustrasi
A
A
A
SEOUL - Korea Utara (Korut) menyatakan kesediaannya untuk kembali duduk satu meja dengan Amerika Serikat (AS) guna membahas denuklirisasi. Namun, Korut menginginkan sanksi internasional yang melarang ekspor logam dan impor bahan bakar olahan dan kebutuhan lainnya dicabut untuk memulai kembali pembicaraan denuklirisasi.
"Korea Utara juga telah menuntut pelonggaran sanksi atas impor barang-barang mewahnya untuk dapat membawa minuman keras dan jas," kata anggota parlemen Korea Selatan (Korsel) setelah diberi pengarahan oleh badan intelijen negara itu seperti dikutip dari VOA, Selasa (3/8/2021).
Pengarahan itu dilakukan seminggu setelah kedua Korea memulihkan hotline yang dihentikan Korut setahun lalu.
Media pemerintah Korut tidak menyebutkan permintaan baru untuk pencabutan sanksi guna memulai kembali pembicaraan.
Para legislator Korsel mengatakan pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden Korsel Moon Jae-in telah menyatakan kesediaan untuk membangun kembali kepercayaan dan meningkatkan hubungan sejak April, dan Kim Jong-un telah meminta untuk menghubungkan kembali hotline.
Mereka juga mengatakan Korut membutuhkan sekitar 1 juta ton beras, karena ekonominya terpukul oleh pandemi virus Corona dan cuaca buruk tahun lalu.
Bank sentral Korsel pekan lalu mengatakan ekonomi Korut mengalami kontraksi terbesar dalam 23 tahun pada 2020 karena terpukul oleh sanksi PBB, tindakan penguncian COVID-19, dan cuaca.
Moon Jae-in telah menjadikan peningkatan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Korut sebagai prioritas utama, sementara AS telah lama bersikeras bahwa hubungan dengan Korut tidak dapat ditingkatkan sampai negara itu menghentikan program nuklir dan misilnya.
"Korea Utara juga telah menuntut pelonggaran sanksi atas impor barang-barang mewahnya untuk dapat membawa minuman keras dan jas," kata anggota parlemen Korea Selatan (Korsel) setelah diberi pengarahan oleh badan intelijen negara itu seperti dikutip dari VOA, Selasa (3/8/2021).
Pengarahan itu dilakukan seminggu setelah kedua Korea memulihkan hotline yang dihentikan Korut setahun lalu.
Media pemerintah Korut tidak menyebutkan permintaan baru untuk pencabutan sanksi guna memulai kembali pembicaraan.
Para legislator Korsel mengatakan pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden Korsel Moon Jae-in telah menyatakan kesediaan untuk membangun kembali kepercayaan dan meningkatkan hubungan sejak April, dan Kim Jong-un telah meminta untuk menghubungkan kembali hotline.
Mereka juga mengatakan Korut membutuhkan sekitar 1 juta ton beras, karena ekonominya terpukul oleh pandemi virus Corona dan cuaca buruk tahun lalu.
Bank sentral Korsel pekan lalu mengatakan ekonomi Korut mengalami kontraksi terbesar dalam 23 tahun pada 2020 karena terpukul oleh sanksi PBB, tindakan penguncian COVID-19, dan cuaca.
Moon Jae-in telah menjadikan peningkatan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Korut sebagai prioritas utama, sementara AS telah lama bersikeras bahwa hubungan dengan Korut tidak dapat ditingkatkan sampai negara itu menghentikan program nuklir dan misilnya.
Lihat Juga :
