Pulihkan Komunikasi, Korut dan Korsel Coba Akur Lagi

SEOUL - Jalur komunikasi antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) dipulihkan pada Selasa (27/7/2021) setelah diputus pada Juni tahun lalu. Kedua Korea yang selama ini bermusuhanmencoba untuk akur kembali.

Tahun lalu, saluran komunikasi resmi antara Seoul dan Pyongyang diputus secara sepihak oleh Korea Utara sebagai respons atas ulah para aktivis yang mengirim selebaran anti-Pyongyang melintasi perbatasan.



Menurut kantor berita Yonhap, Kantor Kepresidenan Korea Selatan; Cheong Wa Dae atau dikenal sebagai Rumah Biru, mengatakan jalur komunikasi lintas batas antara kedua negara dipulihkan pada pukul 10.00 pagi waktu setempat pada hari Selasa setelah terputus tahun lalu.

Selain itu, lanjut pejabat senior Rumah Biru; Park Soo-hyun, para pemimpin kedua Korea telah bertukar surat pribadi sejak April yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar-negara dan akhirnya sepakat untuk memulihkan komunikasi hotline.

Sementara itu, pemerintah Korea Utara mengatakan bahwa pemulihan hubungan komunikasi resmi akan memainkan peran positif dalam meningkatkan hubungan antar-Korea.

"Sekarang, seluruh bangsa Korea ingin melihat hubungan [Korea] Utara-[Korea] Selatan pulih dari kemunduran dan stagnasi sedini mungkin," tulis KCNA, kantor berita pemerintah Korea Utara.

"Para pemimpin puncak Korea Utara dan [Korea] Selatan sepakat untuk membuat langkah besar dalam memulihkan rasa saling percaya dan mempromosikan rekonsiliasi dengan memulihkan terputusnya jalur komunikasi antar-Korea melalui beberapa pertukaran surat pribadi baru-baru ini."



Jalur komunikasi antara kedua negara terputus pada Juni 2020, di mana Pyongyang memprotes apa yang digambarkan sebagai kegagalan Seoul untuk menghentikan para aktivis mengirim selebaran anti-Korea Utara melintasi perbatasan. Pada 16 Juni, kantor penghubung antar-Korea dihancurkan dalam ledakan yang dilakukan oleh Pyongyang.

Menanggapi protes Korea Utara, Seoul memberlakukan larangan anti-leaflet di negara itu untuk meredakan ketegangan antar-negara. Namun, para aktivis masih nekat melanggarnya sehingga memicu lebih banyak kritik dari Pyongyang.

Hubungan antara kedua Korea kerap tegang, di mana ketegangan berlanjut setelah tidak ada perjanjian damai yang ditandatangani setelah Perang Korea 1953. Beberapa kemajuan telah dicapai dalam menyelesaikan masalah bilateral selama masa jabatan presiden Donald Trump, dengan dua pemimpin, Moon Jae-in dan Kim Jong-un, bahkan bertemu untuk pertemuan puncak.

Namun, ketegangan kemudian meningkat lagi, di mana AS dan Korea Selatan secara khusus mendesak Pyongyang untuk menghentikan program nuklirnya, dan Korea Utara secara konsisten menolak untuk melakukannya.