Sidang Umum PBB: Biden Diminta Tidak Keluarkan Visa untuk Raisi
loading...
Presiden Joe Biden didesak tidak mengeluarkan visa bagi presiden Iran terpilih Ebrahim Raisi untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Foto/China Daily
A
A
A
WASHINGTON - Sejumlah senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik mendesak Presiden Joe Biden tidak mengeluarkan visa bagi presiden Iran terpilih Ebrahim Raisi untuk menghadiri Sidang Umum PBB .
Senator Tom Cotton, Ted Cruz, Chuck Grassley, Rick Scott, Marco Rubio, dan Marsha Blackburn meminta Presiden Joe Biden untuk melarang presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi, memasuki AS. Permintaan itu dituangkan dalam sebuah surat yang ditujukan langsung kepada Biden.
Dalam suratnya, para senator Partai Republik itu menyebut Raisi sebagai pelanggar hak asasi manusia yang secara konsisten mendukung hukuman tidak manusiawi terhadap rakyat Iran. Mereka juga menegaskan bahwa presiden terpilih Iran itu terus membuat rakyat Iran dituntut di luar hukum, penyiksaan dan eksekusi.
"Ebrahim Raisi harus tetap dikenai sanksi berdasarkan undang-undang AS. Jika Sidang Umum PBB mempertahankan rencananya saat ini untuk mengizinkan beberapa kehadiran langsung, Gedung Putih harus menolak Raisi dan visa para pemimpin Iran lainnya untuk hadir," tulis para senator seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (29/7/2021).
Anggota parlemen Partai Republik itu menyebut apa yang mereka gambarkan sebagai "preseden kuat" untuk menolak visa masuk ke pemimpin asing, terutama mengutip kasus yang melibatkan warga negara Iran.
Biden sendiri belum mengomentari seruan para senator itu.
Presiden terpilih Iran diduga menjadi bagian dari apa yang disebut Komisi Kematian dari tahun 1988, yang dituduh memerintahkan penangkapan dan eksekusi ribuan lawan politik Teheran pada saat itu sesuatu yang dibantah keras oleh republik Islam itu.
Raisi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden ke-13 Iran pada bulan Juni, yang legalitasnya dengan cepat dipertanyakan oleh AS. Teheran, bagaimanapun, mencap kritik AS terhadap pemilu Iran sebagai campur tangan, mencatat bahwa Washington tidak memiliki wewenang untuk mengungkapkan pandangannya tentang pemilu di negara lain.
Raisi, yang merupakan mantan hakim ketua yang memiliki hubungan dengan ulama dan Pemimpin Tertinggi agama negara itu, dijadwalkan akan menjabat pada 5 Agustus.
Senator Tom Cotton, Ted Cruz, Chuck Grassley, Rick Scott, Marco Rubio, dan Marsha Blackburn meminta Presiden Joe Biden untuk melarang presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi, memasuki AS. Permintaan itu dituangkan dalam sebuah surat yang ditujukan langsung kepada Biden.
Dalam suratnya, para senator Partai Republik itu menyebut Raisi sebagai pelanggar hak asasi manusia yang secara konsisten mendukung hukuman tidak manusiawi terhadap rakyat Iran. Mereka juga menegaskan bahwa presiden terpilih Iran itu terus membuat rakyat Iran dituntut di luar hukum, penyiksaan dan eksekusi.
"Ebrahim Raisi harus tetap dikenai sanksi berdasarkan undang-undang AS. Jika Sidang Umum PBB mempertahankan rencananya saat ini untuk mengizinkan beberapa kehadiran langsung, Gedung Putih harus menolak Raisi dan visa para pemimpin Iran lainnya untuk hadir," tulis para senator seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (29/7/2021).
Anggota parlemen Partai Republik itu menyebut apa yang mereka gambarkan sebagai "preseden kuat" untuk menolak visa masuk ke pemimpin asing, terutama mengutip kasus yang melibatkan warga negara Iran.
Biden sendiri belum mengomentari seruan para senator itu.
Presiden terpilih Iran diduga menjadi bagian dari apa yang disebut Komisi Kematian dari tahun 1988, yang dituduh memerintahkan penangkapan dan eksekusi ribuan lawan politik Teheran pada saat itu sesuatu yang dibantah keras oleh republik Islam itu.
Raisi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden ke-13 Iran pada bulan Juni, yang legalitasnya dengan cepat dipertanyakan oleh AS. Teheran, bagaimanapun, mencap kritik AS terhadap pemilu Iran sebagai campur tangan, mencatat bahwa Washington tidak memiliki wewenang untuk mengungkapkan pandangannya tentang pemilu di negara lain.
Raisi, yang merupakan mantan hakim ketua yang memiliki hubungan dengan ulama dan Pemimpin Tertinggi agama negara itu, dijadwalkan akan menjabat pada 5 Agustus.
Lihat Juga :
