Sidang Umum PBB: Biden Diminta Tidak Keluarkan Visa untuk Raisi
loading...
A
A
A
Baca juga: Pakar PBB Dukung Penyelidikan Peran Raisi dalam Pembantaian Ribuan Tapol
Para senator Republik mencatat bahwa ada preseden bagi AS dalam menolak visa bagi pejabat asing yang mencoba menghadiri acara-acara diplomatik, khususnya di PBB, meskipun pertemuan-pertemuan PBB diadakan dengan tujuan menyediakan platform bagi para pemimpin dunia untuk menemukan kesamaan bahasa pada berbagai isu global yang penting.
Pada tahun 2014, Duta Besar Iran Hamid Aboutalebi, yang diklaim oleh anggota parlemen Partai Republik terlibat dalam penyanderaan diplomat Amerika pada tahun 1979, tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat oleh pemerintahan Obama.
Pada tahun 2020, AS metolak visa untuk Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif, yang diperkirakan akan berpidato di Dewan Keamanan PBB pada saat itu.
Diplomat Rusia yang ditugaskan di PBB juga menghadapi masalah visa ketika mencoba menghadiri acara-acara PBB, seperti yang dilakukan kepala delegasi Rusia, Konstantin Vorontsov ketika ia akan mengambil bagian dalam pertemuan Komite Perlucutan Senjata PBB.
Pada tahun 2019, lusinan anggota delegasi Rusia untuk Sidang Umum PBB ditolak visanya, dengan Washington mengklaim bahwa mereka gagal memberikan dokumen yang diperlukan tepat waktu sesuatu yang dibantah oleh pihak Rusia.
Baca juga: Pelanggar HAM, AS Bersumpah Tuntut Pertanggungjawaban Ebrahim Raisi
Para kritikus mengutuk tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Markas Besar PBB-AS tahun 1947, yang memandang AS akan mengizinkan pejabat asing masuk ke negara yang menjadi tuan rumah markas besar PBB itu.
Khususnya, Bab 11 dari Persetujuan menyatakan bahwa: "otoritas federal, negara bagian atau lokal Amerika Serikat tidak akan memaksakan halangan apa pun untuk transit ke atau dari distrik markas [...] perwakilan Anggota atau pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa. "
Selain itu, menurut Bab 13, undang-undang AS terkait masuknya orang asing tidak boleh diterapkan sedemikian rupa sehingga mengganggu hak-hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Bab 11.
Para senator Republik mencatat bahwa ada preseden bagi AS dalam menolak visa bagi pejabat asing yang mencoba menghadiri acara-acara diplomatik, khususnya di PBB, meskipun pertemuan-pertemuan PBB diadakan dengan tujuan menyediakan platform bagi para pemimpin dunia untuk menemukan kesamaan bahasa pada berbagai isu global yang penting.
Pada tahun 2014, Duta Besar Iran Hamid Aboutalebi, yang diklaim oleh anggota parlemen Partai Republik terlibat dalam penyanderaan diplomat Amerika pada tahun 1979, tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat oleh pemerintahan Obama.
Pada tahun 2020, AS metolak visa untuk Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif, yang diperkirakan akan berpidato di Dewan Keamanan PBB pada saat itu.
Diplomat Rusia yang ditugaskan di PBB juga menghadapi masalah visa ketika mencoba menghadiri acara-acara PBB, seperti yang dilakukan kepala delegasi Rusia, Konstantin Vorontsov ketika ia akan mengambil bagian dalam pertemuan Komite Perlucutan Senjata PBB.
Pada tahun 2019, lusinan anggota delegasi Rusia untuk Sidang Umum PBB ditolak visanya, dengan Washington mengklaim bahwa mereka gagal memberikan dokumen yang diperlukan tepat waktu sesuatu yang dibantah oleh pihak Rusia.
Baca juga: Pelanggar HAM, AS Bersumpah Tuntut Pertanggungjawaban Ebrahim Raisi
Para kritikus mengutuk tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Markas Besar PBB-AS tahun 1947, yang memandang AS akan mengizinkan pejabat asing masuk ke negara yang menjadi tuan rumah markas besar PBB itu.
Khususnya, Bab 11 dari Persetujuan menyatakan bahwa: "otoritas federal, negara bagian atau lokal Amerika Serikat tidak akan memaksakan halangan apa pun untuk transit ke atau dari distrik markas [...] perwakilan Anggota atau pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa. "
Selain itu, menurut Bab 13, undang-undang AS terkait masuknya orang asing tidak boleh diterapkan sedemikian rupa sehingga mengganggu hak-hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Bab 11.
Lihat Juga :
