Ledek ICC, Duterte Sebut Perang Narkoba Filipina Masih Jauh dari Selesai

MANILA - Presiden Rodrigo Duterte mengatakan perang melawan narkoba di Filipina masih jauh dari selesai meski sudah berlangsung lima tahun dan menewaskan ribuan orang. Komentar itu sebagai ledekan terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang berniat menyelidiki dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dari perang narkoba tersebut.

Duterte, dalam pidato kenegaraan terakhirnya, membela kampanye perang narkoba-nya, dengan mengatakan kampanye itu telah menurunkan kejahatan dan meningkatkan perdamaian dan ketertiban.



“Kami masih memiliki jalan panjang dalam perjuangan kami melawan proliferasi narkoba,” kata Duterte dalam pidatonya yang hampir tiga jam, yang sebenarnya diharapkan akan fokus pada pandemi COVID-19.

Duterte, 76, tidak memenuhi syarat untuk dipilih kembali sebagai presiden, tetapi telah mengisyaratkan bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Isyarat itu dilihat oleh para kritikus sebagai upaya "pintu belakang"-nya untuk kembali berkuasa.

Sebelum Duterte pidato, ratusan aktivis turun ke jalan di Manila meskipun ada ancaman varian Delta yang lebih menular dari virus corona, membawa spanduk yang mengkritik catatan hak asasi manusia (HAM) Duterte dan penanganannya terhadap krisis COVID-19.

Bulan lalu, jaksa ICC meminta lampu hijau untuk meluncurkan penyelidikan formal atas pembunuhan dalam perang narkoba, dengan mengatakan kejahatan terhadap kemanusiaan bisa saja dilakukan.

Duterte, yang telah menantang ICC untuk mengadilinya, mengejek pengadilan itu lagi, dengan mengatakan dia tidak pernah menyangkal bahwa dia akan membunuh orang yang akan menghancurkan negaranya.

“Saya tidak pernah menyangkal, dan ICC dapat merekamnya: mereka yang menghancurkan negara saya, saya akan membunuhnya. Dan mereka yang menghancurkan orang-orang muda di negara kita, saya akan membunuh Anda. Saya benar-benar akan menghabisi Anda, karena saya mencintai negara saya," paparnya.

Kelompok HAM menuduh Duterte menghasut kekerasan mematikan dan mengatakan polisi telah membunuh tersangka narkoba yang tidak bersenjata dan menggelar operasi tempat kejadian perkara dalam skala besar. Polisi menyangkal hal itu dan Duterte menegaskan polisi berada di bawah perintah untuk membunuh hanya untuk membela diri.

“Duterte tidak menunjukkan apa pun untuk janjinya bertahun-tahun lalu untuk memberantas obat-obatan terlarang—tidak ada yang bisa ditunjukkan kecuali mayat yang dibunuh oleh polisi,” kata Carlos Conde, peneliti Filipina untuk Human Rights Watch (HRW) seperti dikutip Reuters, Selasa (27/7/2021).

Duterte, yang memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 2016 dengan janji untuk memerangi korupsi, kejahatan dan obat-obatan terlarang, tetap sangat populer meskipun ada kritik terhadap pembunuhan dan tanggapannya terhadap pandemi COVID-19.



Dengan lebih dari 1,5 juta kasus virus corona dan lebih dari 27.000 kematian, Filipina memiliki wabah terburuk kedua di Asia Tenggara.

“Kami berharap presiden akan memberikan peta jalan yang jelas untuk pemulihan ekonomi, dan bagaimana pemerintah membangun kapasitas perawatan kesehatan untuk menangani lonjakan dan pandemi di masa depan,” kata Rizalina Mantaring, seorang pejabat di Asosiasi Manajemen Filipina.

Sambil mengatakan negara itu tidak mampu lagi melakukan penguncian, Duterte mengatakan dia tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan pembatasan yang lebih ketat jika penyebaran varian Delta semakin buruk.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Filipina sejauh ini telah mengimunisasi lengkap hanya 5,5 persen dari 110 juta penduduknya.