Analis: Mundurnya UMNO Membuat Posisi Muhyiddin Terjepit
Senin, 12 Juli 2021 - 06:30 WIB
loading...
Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin.
A
A
A
KUALA LUMPUR - Pemerintah Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin berada dalam posisi genting di mana mungkin tidak dapat memerintah secara efektif setelah Organisasi Nasional Melayu Bersatu ( UMNO ) menarik dukungannya untuk Perikatan Nasional (PN). Analis menilai, Muhyiddin perlu menjajaki opsi untuk memperkuat mayoritas parlemen PN.
Wong Chin Huat, seorang analis politik dari Sunway University mengatakan, Muhyiddin dapat melakukan negosiasi politik dengan pihak lain, seperti Parti Warisan Sabah, atau bahkan koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH).
Baca: Kecewa Penanganan Covid-19, UMNO Tarik Dukungan dan Desak PM Malaysia Mundur
"Jika presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi dan mereka yang mendukungnya meninggalkan PN, Muhyiddin akan kehilangan mayoritas parlemen, dan mungkin menghadapi masalah dalam mengesahkan undang-undang," ucap Wong.
"Pemerintahan Muhyiddin akan menghadapi tantangan dalam pertemuan parlemen berikutnya, setelah 2 Agustus, karena dapat dikalahkan dalam pidato kerajaan atau anggaran. Tidak bertanggung jawab dan secara objektif tidak mungkin mengadakan jajak pendapat. Jadi, Muhyiddin masih perlu mencari solusi untuk mengembalikan mayoritasnya," sambungnya.
Wong Chin Huat, seorang analis politik dari Sunway University mengatakan, Muhyiddin dapat melakukan negosiasi politik dengan pihak lain, seperti Parti Warisan Sabah, atau bahkan koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH).
Baca: Kecewa Penanganan Covid-19, UMNO Tarik Dukungan dan Desak PM Malaysia Mundur
"Jika presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi dan mereka yang mendukungnya meninggalkan PN, Muhyiddin akan kehilangan mayoritas parlemen, dan mungkin menghadapi masalah dalam mengesahkan undang-undang," ucap Wong.
"Pemerintahan Muhyiddin akan menghadapi tantangan dalam pertemuan parlemen berikutnya, setelah 2 Agustus, karena dapat dikalahkan dalam pidato kerajaan atau anggaran. Tidak bertanggung jawab dan secara objektif tidak mungkin mengadakan jajak pendapat. Jadi, Muhyiddin masih perlu mencari solusi untuk mengembalikan mayoritasnya," sambungnya.
Lihat Juga :
