Analis: Mundurnya UMNO Membuat Posisi Muhyiddin Terjepit
loading...
Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin.
A
A
A
KUALA LUMPUR - Pemerintah Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin berada dalam posisi genting di mana mungkin tidak dapat memerintah secara efektif setelah Organisasi Nasional Melayu Bersatu ( UMNO ) menarik dukungannya untuk Perikatan Nasional (PN). Analis menilai, Muhyiddin perlu menjajaki opsi untuk memperkuat mayoritas parlemen PN.
Wong Chin Huat, seorang analis politik dari Sunway University mengatakan, Muhyiddin dapat melakukan negosiasi politik dengan pihak lain, seperti Parti Warisan Sabah, atau bahkan koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH).
"Jika presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi dan mereka yang mendukungnya meninggalkan PN, Muhyiddin akan kehilangan mayoritas parlemen, dan mungkin menghadapi masalah dalam mengesahkan undang-undang," ucap Wong.
"Pemerintahan Muhyiddin akan menghadapi tantangan dalam pertemuan parlemen berikutnya, setelah 2 Agustus, karena dapat dikalahkan dalam pidato kerajaan atau anggaran. Tidak bertanggung jawab dan secara objektif tidak mungkin mengadakan jajak pendapat. Jadi, Muhyiddin masih perlu mencari solusi untuk mengembalikan mayoritasnya," sambungnya.
Analis menunjukkan bahwa Muhyiddin saat ini menghadapi tekanan yang meningkat untuk memastikan bahwa pemerintahannya dapat terus berfungsi, menyusul pengumuman Ahmad Zahid.
Ahmad Martadha Mohamed dari Sekolah Pemerintahan di Universiti Utara Malaysia, percaya bahwa PN akan terus menjalankan negara dan Muhyiddin akan terus menjabat sebagai perdana menteri, karena tidak satu pun dari tiga koalisi utama, PN, PH atau BN, memiliki mayoritas sederhana untuk membentuk pemerintahan.
Dia menuturkan bahwa Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga tidak akan mendukung perubahan dalam pemerintahan, karena negara itu sedang berjuang melawan pandemi Covid-19.
“Raja tidak akan mengizinkan (perubahan pemerintahan selama periode ini), karena itu juga akan membuat marah rakyat. Dia mengatakan sebelumnya bahwa kesejahteraan rakyat harus diprioritaskan daripada politik, ”katanya.
Wong Chin Huat, seorang analis politik dari Sunway University mengatakan, Muhyiddin dapat melakukan negosiasi politik dengan pihak lain, seperti Parti Warisan Sabah, atau bahkan koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH).
"Jika presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi dan mereka yang mendukungnya meninggalkan PN, Muhyiddin akan kehilangan mayoritas parlemen, dan mungkin menghadapi masalah dalam mengesahkan undang-undang," ucap Wong.
"Pemerintahan Muhyiddin akan menghadapi tantangan dalam pertemuan parlemen berikutnya, setelah 2 Agustus, karena dapat dikalahkan dalam pidato kerajaan atau anggaran. Tidak bertanggung jawab dan secara objektif tidak mungkin mengadakan jajak pendapat. Jadi, Muhyiddin masih perlu mencari solusi untuk mengembalikan mayoritasnya," sambungnya.
Analis menunjukkan bahwa Muhyiddin saat ini menghadapi tekanan yang meningkat untuk memastikan bahwa pemerintahannya dapat terus berfungsi, menyusul pengumuman Ahmad Zahid.
Ahmad Martadha Mohamed dari Sekolah Pemerintahan di Universiti Utara Malaysia, percaya bahwa PN akan terus menjalankan negara dan Muhyiddin akan terus menjabat sebagai perdana menteri, karena tidak satu pun dari tiga koalisi utama, PN, PH atau BN, memiliki mayoritas sederhana untuk membentuk pemerintahan.
Dia menuturkan bahwa Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga tidak akan mendukung perubahan dalam pemerintahan, karena negara itu sedang berjuang melawan pandemi Covid-19.
“Raja tidak akan mengizinkan (perubahan pemerintahan selama periode ini), karena itu juga akan membuat marah rakyat. Dia mengatakan sebelumnya bahwa kesejahteraan rakyat harus diprioritaskan daripada politik, ”katanya.
Lihat Juga :
