AS dan NATO Tarik Pasukan, 'Gelombang' Migrasi Afghanistan Bikin Waswas Eropa

LJUBLJANA - Para pemimpin Eropa Tengah menyuarakan keprihatinan atas apa yang mereka katakan sebagai potensi arus migrasi dari Afghanistan ketika pasukan Amerika Serikat (AS) dan NATO menarik diri dari negara itu. Mereka juga mengeluh bahwa sekelompok kecil negara-negara kuat di dalam Uni Eropa terus melakukan tindakan tanpa masukan dari negara-negara anggota yang lebih kecil atau kurang kaya.

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki Morawiecki mengatakan penarikan pasukan NATO dari Afghanistan dapat memicu masuknya migrasi ke Eropa, di atas arus kedatangan migran dari Afrika.

Sedangkan Perdana Menteri Ceko Andrej Babis mengambil langkah lebih jauh untuk menunjukkan bahwa gelombang migrasi dari Afghanistan merupakan ancaman besar.

“Untuk alasan itu kita harus mampu melindungi perbatasan luar kita,” kata Morawiecki seperti dikutip dari ABC News, Sabtu (10/7/2021).



Perdana menteri Republik Ceko, Polandia, Hungaria dan Slovakia - semua anggota Uni Eropa dan NATO - berkumpul di Slovenia pada hari Jumat, hanya beberapa hari setelah Bangsa Alpine mengambil alih kepresidenan bergilir Uni Eropa. Negara-negara tersebut membentuk apa yang disebut Grup Visegrad, sebuah badan informal yang bertujuan untuk kerja sama regional yang lebih erat.

Sebagian besar negara-negara Eropa Tengah dan Timur di masa lalu menentang mengizinkan masuk ke Eropa orang-orang yang melarikan diri dari perang dan kemiskinan dari Timur Tengah, Afrika atau Asia.

Hongaria mendirikan pagar di perbatasan selatannya dengan Serbia menyusul gelombang besar migran pada tahun 2016 yang membuat satu juta orang mencapai Eropa Barat.

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban pada hari Jumat mendesak negara-negara Eropa Tengah untuk tetap bersatu dalam masalah migrasi sehingga suara mereka didengar di dalam blok yang beranggotakan 27 negara itu.



“Kerja sama antara negara-negara Eropa Tengah bukanlah teori tetapi kenyataan praktis,” kata Orban.

Orban dan Perdana Menteri sayap kanan Slovenia Janez Jansa adalah sekutu dekat. Jansa juga baru-baru ini menghadapi pengawasan Uni Eropa atas kekhawatiran bahwa pemerintahnya telah mengekang kebebasan media dan demokrasi di negara yang secara tradisional liberal.

Negara-negara Eropa Tengah yang kritis terhadap kebijakan migrasi Uni Eropa menuduh blok tersebut mendorong ketidaksetaraan di antara anggotanya yang mengurangi pengaruh mereka.

Pemerintah populis Hongaria dan Polandia secara terbuka bentrok dengan Brussel atas sejumlah masalah termasuk supremasi hukum dan hak-hak LGBT.



Pada konferensi pers bersama setelah pertemuan, para pejabat memuji kerja sama mereka dan berjanji untuk mendukung masa jabatan enam bulan Slovenia di pucuk pimpinan UE.

Morawiecki mengeluh bahwa negara-negara Eropa Tengah merasa bahwa mereka hanya pion di papan catur Eropa.

“Inilah mengapa suara kami dalam diskusi tentang masa depan Eropa…. pasti sangat keras,” katanya.

"Kami menentang sentralisme...kami mendukung peran kuat negara-negara berdaulat yang bekerja sama sangat erat dalam perekonomian," tegasnya.



Menjelang pertemuan itu, kelompok LGBT Slovenia menuntut agar Jansa secara terbuka mengutuk Polandia dan Hongaria atas kebijakan yang mereka katakan menghambat hak-hak LGBT, kantor berita STA melaporkan.

Hungaria baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang melarang penayangan konten yang menggambarkan homoseksualitas atau pengalihan jenis kelamin kepada anak di bawah umur, dan yang menurut aktivis menstigmatisasi komunitas LGBT di negara tersebut.

Para pemimpin Uni Eropa mengecam keras undang-undang tersebut.